Selat Malaka sebagai aset strategis yang belum dimonetisasi
Biaya pelayaran Selat Malaka adalah gagasan untuk memungut tarif lalu lintas maritim terhadap kapal-kapal yang melintasi salah satu jalur tersibuk di dunia, melalui mekanisme layanan maritim yang disepakati bersama negara-negara pantai dan diarahkan untuk menambah pendapatan sekaligus memperkuat pengaturan keselamatan dan tata kelola pelayaran di kawasan tersebut.
Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Assiddiqie menilai ada peluang bagi pemungutan biaya terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka. Pandangan ini penting karena selama ini selat strategis itu lebih diperlakukan sebagai koridor bebas daripada aset ekonomi yang dikelola secara kolektif. Ketika ia menyebut bahwa negara pantai bisa mengkaji ulang fee pelayaran untuk berbagi penghasilan bersama, ia sedang menantang paradigma lama yang menganggap kontrol Selat Malaka sekadar urusan keamanan. Gagasan tarif bukan hanya soal uang, tetapi soal pengakuan bahwa jalur pelayaran adalah infrastruktur yang memerlukan layanan, pemeliharaan, dan rezim pengaturan yang layak dibayar.
Trigger dari Selat Hormuz: dari gratis ke berbayar?
Momentum wacana biaya pelayaran Selat Malaka muncul bukan di ruang hampa. Prof Jimly merespons pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyoroti praktik negara-negara memungut biaya di selat atau terusan di wilayahnya. Pernyataan itu mengingatkan bahwa jalur maritim strategis di banyak tempat sudah lama diperlakukan sebagai sumber pendapatan yang sah. Alih-alih ikut arus, Iran justru menyatakan selama puluhan tahun menolak memungut biaya penyeberangan di Selat Hormuz dan menjadikannya gratis, meski menghadapi tuduhan dan sanksi. Kontras ini memperlihatkan dua pendekatan: menjadikan selat sebagai layanan publik global tanpa tarif, atau sebagai layanan berbayar dengan kompensasi bagi negara pantai.
Kini, dinamika itu bergeser. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan pemerintah sedang membahas penerapan biaya layanan maritim bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, bersama Oman. Negosiasi mereka bukan sekadar mencari angka tarif lalu lintas maritim, tetapi menautkannya dengan pengaturan rute pelayaran dan mekanisme keselamatan. Ini memberi preseden: biaya bukan dianggap penghalang, melainkan instrumen untuk membiayai layanan dan memperkuat kontrol atas jalur yang riskan. Jika Selat Hormuz yang sebelumnya digratiskan pun mulai dikaji, wacana serupa di Selat Malaka menjadi jauh lebih masuk akal.
Mengapa tiga negara pantai sebaiknya duduk satu meja
Kunci dari gagasan biaya pelayaran Selat Malaka adalah kerja bersama tiga negara pantai. Prof Jimly menekankan bahwa Indonesia bersama Malaysia dan Singapura bisa mengkaji potensi pungutan di selat tersebut sebagai fee pelayaran dan mendapatkan penghasilan bersama. Pernyataannya yang menyebut Selat Malaka sebagai selat yang paling banyak dilalui kapal internasional, dan layak dikaji ulang fee pelayarannya bersama dua negara lain, menggambarkan logika pembagian manfaat untuk aset bersama. Jika masing-masing negara bergerak sendiri, risiko konflik kepentingan dan ketidakpastian aturan akan meningkat. Sebaliknya, mekanisme terkoordinasi memungkinkan tarif lalu lintas maritim yang jelas, transparan, dan terikat pada paket layanan keselamatan.
Dalam praktik global, biaya layanan maritim di selat atau terusan biasanya dilekatkan pada jasa konkret: pilotage, pemanduan, pengaturan rute, dan sistem keselamatan. Contoh yang disinggung Abbas Araghchi tentang berbagai jalur laut berbayar memperlihatkan bahwa skema seperti itu telah menjadi bagian lazim dari tata kelola pelayaran modern. Di Selat Hormuz, pembahasan bersama Oman secara eksplisit mengaitkan biaya dengan pengaturan rute pelayaran dan mekanisme keselamatan. Tiga negara pantai di Selat Malaka seharusnya belajar dari pendekatan ini: fokus pada layanan yang dapat diukur, bukan sekadar memungut karena merasa berdaulat atas perairan.
Potensi pendapatan dan kontrol: peluang yang tidak boleh disia-siakan
Penerapan biaya pelayaran di Selat Malaka berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekaligus memperkuat kontrol terhadap lalu lintas maritim. Prof Jimly secara terang menyebut peluang berbagi penghasilan bersama, menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dapat dibagi bila desainnya kolaboratif. Namun nilai strategisnya melampaui kas negara. Tarif lalu lintas maritim yang dikaitkan dengan layanan keselamatan memberi insentif bagi kapal mematuhi jalur dan aturan yang ditetapkan, memudahkan pemantauan, dan mengurangi risiko insiden di jalur yang padat. Negara pantai tidak lagi sekadar penjaga pintu, tetapi penyedia layanan yang menjamin kelancaran arus perdagangan global.
Meski demikian, wacana ini tidak bebas konsekuensi politik. Setiap biaya baru di jalur strategis akan dipandang sensitif oleh pengguna internasional. Di sini preseden Selat Hormuz kembali relevan: ketika Iran mulai membahas biaya bersama Oman dengan menautkannya pada pengaturan rute dan keselamatan, mereka mengirim pesan bahwa tarif adalah bagian dari paket governance, bukan instrumen pemerasan. Jika negara pantai Selat Malaka ingin menempuh langkah serupa, mereka harus membangun narasi yang sama: bahwa biaya pelayaran adalah kontribusi untuk ketertiban dan keselamatan jalur global, bukan sekadar penambahan beban.
Kesimpulan: saatnya berhenti mengabaikan nilai Selat Malaka
Gagasan memungut biaya pelayaran Selat Malaka menempatkan jalur itu pada status yang seharusnya: bukan hanya koridor gratis yang dilewati tanpa kompensasi, tetapi aset maritim yang memerlukan layanan, pengawasan, dan skema pendanaan yang jelas. Pandangan Prof Jimly membuka pintu bagi kajian serius bersama Malaysia dan Singapura, dengan preseden kuat dari negosiasi biaya layanan maritim di Selat Hormuz. Menunda pembahasan berarti terus membiarkan negara pantai menanggung beban keselamatan tanpa imbalan yang setara, sementara kapal-kapal internasional menikmati jalur yang aman tanpa kontribusi struktural.
Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah biaya pelayaran layak, melainkan bagaimana merumuskannya agar adil, transparan, dan terkait langsung dengan layanan maritim yang nyata. Jalur strategis lain telah menunjukkan bahwa tarif lalu lintas maritim dapat disusun sebagai bagian dari tata kelola modern. Jika negara pantai Selat Malaka memilih tetap berdiri di pinggir, peluang ekonomi dan penguatan kontrol akan terus berlalu bersama setiap kapal yang lewat. Saatnya menjadikan selat ini bukan hanya sibuk, tetapi juga terkelola dan bernilai bagi mereka yang menjaganya.
