Dua jalan untuk tata kelola desa
Tata kelola desa adalah cara pemerintah desa dan lembaga perwakilan masyarakat membagi tanggung jawab, menetapkan keputusan, serta mengawasi pembangunan agar sesuai kebutuhan warga. Karena itu, penguatan desa perlu menyentuh kemampuan orang-orang yang menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus kejelasan kewenangan yang menjadi dasar keputusan mereka. Dua pendekatan berbeda tampak dalam kegiatan di Tabalong dan Bolaang Mongondow (Bolmong). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabalong membekali 242 ketua dan wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan kehadiran 12 camat, dalam kegiatan yang dibuka Bupati H Muhammad Noor Rifani di Gedung Saraba Kawa, Tanjung, pada 6 November 2016. Sementara itu, 100 desa di Bolmong mengikuti asistensi penataan kewenangan desa pada 6 November 2026. Perbedaan ini penting: kapasitas lembaga dan batas kewenangan sama-sama menentukan apakah pemerintahan desa mampu melayani warga dengan baik.
Tabalong menguatkan fungsi pengawasan dan aspirasi
Di Tabalong, fokusnya adalah orang dan fungsi kelembagaan. Kepala DPMD Tabalong, H Adityapula Nugraha, menyebut peningkatan kapasitas aparatur BPD ditujukan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Materi mencakup peran BPD, kedudukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penyusunan program kerja dan laporan kinerja, serta pergantian antarwaktu anggota. Bekal itu bukan urusan administratif belaka. BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi warga, serta mengawasi kinerja kepala desa. Jika fungsi tersebut dijalankan dengan cakap, masyarakat memiliki saluran yang lebih jelas untuk menyampaikan kebutuhan dan meminta pertanggungjawaban. Namun, pelatihan baru bernilai ketika materi benar-benar diterapkan dalam kerja sehari-hari—sasaran yang juga ditekankan DPMD Tabalong.
Bolmong memperjelas kewenangan sekaligus arah ekonomi
Bolmong memilih jalur penataan aturan. Dalam asistensi di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, para peserta didorong memahami dan menetapkan kewenangan desa sesuai peraturan perundang-undangan. Kegiatan itu diikuti jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 100 sangadi, serta ketua BPD dari 100 desa; agenda juga mencakup penandatanganan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa secara serentak. Pendekatan ini menghubungkan kepastian hukum dengan ekonomi desa. Ketika batas kewenangan jelas, pemerintah desa memiliki pijakan untuk mengoptimalkan potensi wilayah, mengembangkan sektor unggulan, dan menyusun pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Artinya, aturan tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen. Penataan yang baik dapat membuka ruang keputusan lokal yang lebih terarah, meski hasilnya tetap bergantung pada kemampuan desa menerjemahkan kewenangan ke dalam program yang menjawab kebutuhan warga.
Kapasitas dan kepastian harus berjalan bersama
Tabalong dan Bolmong memperlihatkan dua sisi pembenahan yang saling melengkapi: Tabalong memperkuat kapasitas BPD sebagai penyalur aspirasi dan pengawas, sedangkan Bolmong menegaskan ruang kewenangan pemerintah desa. Pelatihan tanpa kejelasan batas tugas berisiko membuat pengetahuan sulit diterapkan; aturan tanpa aparatur yang mampu menjalankannya pun mudah menjadi formalitas. Karena itu, ukuran keberhasilan kedua upaya bukan jumlah peserta atau dokumen yang ditandatangani semata, melainkan perubahan dalam pelayanan dan keputusan pembangunan. Tabalong berharap anggota BPD menerapkan materi dalam tugas sehari-hari. Di Bolmong, pemerintah berharap kewenangan diterapkan dengan tepat agar pembangunan lebih efektif dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, tata kelola desa akan lebih kuat ketika aparatur yang cakap bekerja di atas kewenangan yang jelas—dan ketika keduanya diarahkan pada manfaat konkret bagi warga.
