Perkebunan sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lampung
Sektor perkebunan Lampung adalah rangkaian aktivitas budidaya komoditas seperti kopi, lada, tebu, kakao, karet, kelapa dan sawit yang menghasilkan bahan mentah, lalu diarahkan menjadi produk olahan bernilai tambah melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi daerah serta kesejahteraan petani. Pemerintah provinsi secara terang memilih sektor ini sebagai pilar utama, bukan sekadar pelengkap. Alasan utamanya sederhana: kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 28,35 persen terhadap PDRB Lampung, dengan subsektor perkebunan menyumbang 7,32 persen. Angka ini menegaskan bahwa setiap kebijakan di sektor perkebunan bukan isu teknis, melainkan strategi ekonomi. Jika Lampung ingin keluar dari jebakan komoditas mentah dan kemiskinan pedesaan, pertaruhan utamanya ada pada cara mengelola kebun dan hasil panen, bukan hanya menambah luas tanam.
Produktivitas Perkebunan: Dari Kuantitas ke Mutu
Kekuatan sektor perkebunan Lampung hari ini bukan pada wacana, tetapi pada angka produksi yang sudah nyata. Hingga Desember 2025, produksi kopi robusta mencapai 125.578 ton, lada 14.615 ton, tebu 724.608 ton, kakao 49.109 ton, karet 175.424 ton, kelapa dalam 86.655 ton, dan CPO sawit 437.250 ton. Kopi robusta dan lada bahkan berada di peringkat kedua secara nasional, begitu juga tebu. Namun, pemerintah provinsi tampak sadar bahwa mengejar tonase saja tidak cukup. Peningkatan produksi harus berjalan bersama peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas hasil. Tanpa mutu, Lampung akan terjebak pada harga rendah dan ketergantungan pada tengkulak. Fokus pada kualitas adalah pilihan politik yang tepat: ia memaksa investasi pada benih unggul, penyuluhan, dan sarana produksi, sekaligus menuntut petani naik kelas menjadi produsen yang paham standar pasar ekspor.
Hilirisasi Produk Pertanian: Jalan Keluar dari Perang Harga
Masalah klasik sektor perkebunan Lampung adalah dominasi produk mentah. Gubernur mengakui bahwa hasil perkebunan rakyat masih didominasi bahan baku (raw material), sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati pihak lain. Karena itu, hilirisasi produk pertanian dijadikan strategi utama: komoditas harus diolah menjadi produk setengah jadi atau jadi agar meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih luas. Ini bukan sekadar soal membangun pabrik, tetapi mengubah cara kerja rantai pasok. Pemerintah juga mendorong pemangkasan rantai distribusi dan penguatan kelembagaan petani agar mereka punya posisi tawar lebih baik. Di sini, hilirisasi adalah kritik terselubung terhadap model lama berbasis ekspor bahan mentah. Lampung memilih jalur yang lebih sulit namun lebih adil: membagi keuntungan pengolahan kepada petani, bukan hanya kepada industri di luar daerah.
Ekspor Kopi dan Investasi Jumbo: Pelajaran dari Tanggamus
Kopi robusta Ulu Belu yang menembus pasar Australia, Malaysia, Singapura hingga Eropa menunjukkan bahwa ekspor kopi Lampung bukan mimpi di atas kertas, tetapi peluang nyata jika mutu dan jejaring dagang terkelola dengan baik. Di saat yang sama, investasi ekonomi Tanggamus menjadi contoh bagaimana hilirisasi dan komoditas unggulan menarik modal. Sepanjang 2025, Tanggamus merealisasikan 726 proyek investasi dengan total Rp1,93 triliun, didominasi PMDN Rp1,81 triliun. "Pertumbuhan ekonomi Tanggamus melesat ke angka 4,87 persen dari posisi 4,01 persen," ujar Mahendra Utama. Lonjakan ini berkorelasi dengan kenaikan PAD menjadi Rp119,4 miliar dan penurunan penduduk miskin dari 14,05 persen menjadi 10,1 persen dalam satu dekade. Artinya, ketika komoditas diolah dan investasi diarahkan ke basis produksi rakyat, statistik ekonomi akhirnya terasa di kantong warga.
Tantangan ke Depan: Sinergi Kebijakan dan Kualitas Hidup
RPJMD 2025–2029 menempatkan pembangunan perkebunan untuk mendukung target Lampung sebagai lumbung pangan nasional, dengan indikator utama peningkatan produksi komoditas. Namun, target ini hanya masuk akal jika dibarengi penguatan sumber daya manusia petani dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Gubernur menegaskan pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan satu pihak; perlu sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di sisi lain, pandangan Mahendra bahwa kemajuan tidak boleh berhenti pada angka finansial mengingatkan bahwa hilirisasi harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup warga. Contoh Tanggamus yang bebas malaria dan menurunnya kemiskinan memperlihatkan bahwa pertanian, perkebunan, dan kesehatan publik bisa bergerak bersama. Ke depan, ujian Lampung adalah menjaga sektor perkebunan tetap menjadi mesin pertumbuhan, sekaligus memastikan setiap hektare kebun mengurangi, bukan mengabadikan, kemiskinan.
