Zero Waste Asia Pasifik: Makna Politik dari Deklarasi Jakarta
Deklarasi Jakarta tentang zero waste Asia Pasifik adalah kesepakatan regional yang menegaskan delapan langkah konkret untuk mengurangi sampah pangan, mengeluarkan sampah organik dari TPA, menekan emisi metana, menghentikan pembakaran terbuka, melindungi pekerja sampah, meningkatkan pembiayaan iklim, melibatkan penghasil sampah pangan skala besar, dan memperluas solusi zero waste yang sudah terbukti sebagai strategi bersama pengelolaan sampah organik dan aksi iklim. Deklarasi ini lahir pada penutupan Kongres Regional Kedua tentang Organik dan Perubahan Iklim di Jakarta, yang berlangsung pada 23–24 September dan menjadikan kota ini arena pengambilan keputusan regional untuk transisi zero waste Asia Pasifik. Intinya, kawasan tidak lagi sekadar bertukar praktik, tetapi mengikat diri dalam komitmen politik bersama yang menuntut tindak lanjut nyata lintas negara dan kota.
Dari Praktik Lokal ke Sistem Kota: Mengapa Delapan Langkah Itu Penting
Deklarasi Jakarta lahir dari kesadaran bahwa pengelolaan sampah organik tidak bisa berhenti pada skala komunitas, tetapi harus naik kelas menjadi sistem kota yang terstruktur. Pengalaman dari berbagai wilayah menunjukkan kapasitas manusia, teknologi, dan model pengelolaan sudah ada, namun terjebak dalam pulau-pulau inisiatif yang berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan, pendanaan jangka panjang, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Di Siquijor, misalnya, keterbatasan membangun sanitary landfill mendorong pemerintah lokal memperkuat pemilahan dari sumber, pengomposan rumah tangga, pengelolaan sampah pasar, dan fasilitas pemulihan sumber daya, hingga berhasil mengalihkan hampir 70 persen dari sekitar 9.000 kilogram sampah harian; 31 persen dikelola sebagai organik dan 41 persen dipulihkan untuk didaur ulang. Angka ini menunjukkan bahwa ketika kebijakan selaras dengan praktik lokal, zero waste bukan utopia, melainkan target realistis.
Kolaborasi Lintas Stakeholder: Pekerja Sampah di Pusat Transisi
Deklarasi Jakarta sampah menempatkan kolaborasi sebagai syarat utama keberhasilan transisi zero waste Asia Pasifik. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, pekerja sampah, peneliti, praktisi, dan komunitas menyerukan bersama delapan langkah percepatan, menegaskan bahwa kebijakan iklim tidak boleh dipisahkan dari keadilan sosial. Salah satu poin paling politis adalah komitmen "menempatkan pekerja sampah dan komunitas dalam transisi yang adil", termasuk melindungi mata pencaharian dan mencegah dampak sosial tanpa proses transisi yang disepakati bersama. Ini koreksi penting terhadap pendekatan pengelolaan sampah yang kerap memarginalkan pengumpul, pemilah, dan pengelola berbasis komunitas ketika sistem kota diperluas. Seperti di Phnom Penh, pengolahan organik berbasis komunitas menunjukkan potensi besar, namun rapuh tanpa dukungan pemerintah dan pendanaan setelah proyek berakhir. Transisi zero waste yang adil menuntut pengakuan politik atas kerja sehari-hari para pekerja sampah, bukan sekadar penggantian teknologi.
Teknologi Organik dan Seruan Pengurangan Metana
Kongres regional menegaskan bahwa sektor persampahan punya peluang besar mengurangi emisi metana jangka pendek melalui pencegahan kehilangan dan sampah pangan, pengolahan sampah organik di sumber, dan pengurangan ketergantungan pada pembuangan akhir. Di sinilah Deklarasi Jakarta mengaitkan pengelolaan sampah organik dengan target iklim, dengan menyerukan pengeluaran sampah organik dari TPA dan pembuangan terbuka melalui pemilahan dari sumber serta pengolahan biologis yang terdesentralisasi. Dalam praktik, ini bisa berupa kompos skala rumah tangga, fasilitas pengolahan komunitas, hingga penggunaan larva black soldier fly (BSF) yang kini diuji di berbagai tempat. Namun pengalaman menunjukkan keberhasilan teknologi bergantung pada kecocokan material, lokasi, operator, dan pasar, serta kemampuan mengelola fasilitas secara konsisten tanpa mengganggu warga sekitar. Deklarasi ini, jika dibaca jeli, adalah peringatan terhadap pendekatan seragam berbasis megaproyek, dan dukungan bagi solusi organik yang terdesentralisasi dan sensitif konteks lokal.
Apa Setelah Jakarta: Menjaga Komitmen Agar Tidak Menguap
Pertanyaan utama setelah deklarasi adalah: bagaimana memastikan delapan langkah tidak berhenti sebagai dokumen seremonial? Penyelenggara kongres menegaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari banyaknya diskusi, melainkan dari aksi bersama setelah Jakarta. Komitmen akan diteruskan melalui kerja sama regional, termasuk Kongres Regional berikutnya di Filipina bersama sejumlah organisasi, serta International Zero Waste Month pada Januari 2027 bertema "Zero Waste for Better Health: Climate Action for Healthy Communities and Planet". Dukungan terhadap Deklarasi Jakarta sampah juga dibuka secara daring, memberi kesempatan organisasi dan komunitas lain di kawasan ikut menyatakan komitmen. Namun, tanpa penguatan kapasitas, platform informasi organik regional, dan pembiayaan iklim yang diarahkan untuk zero waste alih-alih mengunci sistem pembuangan dan pembakaran, komitmen ini akan menguap. Deklarasi Jakarta seharusnya dibaca sebagai mandat politik: kota-kota wajib mengubah gagasan menjadi kebijakan, anggaran, dan praktik harian.
