Sebuah foto yang mengundang tafsir
Hilangnya foto seorang pejabat dari ruang kerja adalah gestur visual yang dapat memancing tafsir politik, tetapi tanpa penjelasan dari pihak terkait, maknanya tetap belum pasti. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menjadi sorotan setelah mengunggah foto ruang kerjanya melalui status WhatsApp pribadi pada pukul 12.25 WIB. Dalam gambar itu tampak foto Presiden Prabowo Subianto dan lambang Garuda Pancasila, sedangkan foto Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat. Ruangan tersebut juga menampilkan televisi layar lebar, lemari berisi penghargaan, kursi tamu, serta papan nama Deni. Ia menambahkan tulisan “Leren sik…”. Susunan gambar itu cukup untuk memantik pertanyaan, tetapi belum cukup untuk memastikan adanya sikap politik tertentu. Deni belum memberikan penjelasan tentang maksud unggahan atau alasan foto wakil presiden tidak tampak; bahkan belum diketahui apakah foto itu sebelumnya dipajang lalu dihapus.
Ketika simbol dibaca sebagai kegelisahan
Akademisi dan pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai absennya foto tersebut dapat dibaca sebagai simbol kegelisahan politik di tengah situasi nasional. Ia juga menekankan perlunya mendengar penjelasan Deni sebelum menyimpulkan bahwa tindakan itu disengaja. Sikap ini penting: simbol dapat menguatkan percakapan publik, tetapi tidak bisa menggantikan bukti mengenai niat seseorang. Tafsir Surokim muncul dalam konteks pertanyaan publik tentang perkembangan hukum terkait Gibran, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen persyaratan pendidikan. Isu itu menyentuh legitimasi, kepastian hukum, dan kepercayaan pada proses ketatanegaraan. Karena itulah foto Gibran yang tidak tampak di ruang kerja seorang pimpinan DPRD memperoleh bobot lebih besar daripada sekadar urusan dekorasi. Namun tafsir politik sebaiknya membuka ruang klarifikasi, bukan menjadi vonis atas motif.
Jawaban harus melalui jalur konstitusional
Kegelisahan politik tidak akan mereda jika pertanyaan hukum dan politik dibiarkan menggantung. Surokim mendorong DPR RI membuka pembahasan secara serius, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk membicarakan konsekuensi putusan pengadilan serta langkah ketatanegaraan yang tersedia. Dorongan ini lebih berguna daripada memperuncing tafsir atas satu unggahan: lembaga demokrasi semestinya memberi ruang untuk menguji persoalan melalui prosedur yang sah. Menurut Surokim, situasi nasional juga dibayangi isu penyadapan ilegal serta pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan dan penahanan sejumlah perwira tinggi kepolisian, yang masih memerlukan kejelasan melalui proses hukum. Tumpang tindih persoalan dapat membuat gestur kecil tampak sebagai pertanda besar. Itu alasan tambahan untuk menolak tekanan atau pembungkaman kritik. Perbedaan harus dikelola lewat pembahasan terbuka dan proses hukum, bukan pertarungan di luar mekanisme konstitusi.
Kontroversi foto Gibran pada akhirnya bukan perkara yang dapat diselesaikan dengan menebak maksud unggahan Deni. Yang lebih mendesak ialah memastikan pertanyaan publik tentang putusan pengadilan dan implikasi ketatanegaraan memperoleh jawaban melalui ruang demokratis yang bertanggung jawab. DPR perlu membuka pembahasan, sementara pihak-pihak terkait patut memberi klarifikasi tanpa tekanan. Penyelesaian konstitusional bukan slogan untuk meredam kritik, melainkan cara menjaga legitimasi pemerintahan dan keutuhan kehidupan bernegara. Simbol dapat mengingatkan bahwa ada kegelisahan; tugas lembaga negara ialah menanggapi substansinya secara terbuka. Jika jalur itu dijalankan, kontroversi ini dapat menjadi pemicu akuntabilitas, bukan bahan bagi kecurigaan yang terus membesar.






