Program Bedah Rumah: Jalan Cepat Mengubah Hidup, Bukan Sekadar Memperbaiki Tembok
Program bedah rumah adalah skema rehabilitasi rumah tidak layak huni yang menggabungkan bantuan pemerintah daerah dan sumber dana sosial untuk memperbaiki atap, dinding, lantai, serta ruang dasar agar keluarga miskin dan lansia memiliki hunian yang aman, sehat, dan layak huni, sekaligus mengurangi kerentanan sosial mereka. Di balik istilah teknis rehabilitasi rumah tidak layak, sesungguhnya ini adalah intervensi langsung ke jantung kehidupan warga: tempat mereka tidur, berlindung dari hujan, dan membesarkan anak. Karena itu, program ini tidak boleh dipandang sebagai proyek fisik, melainkan sebagai kebijakan sosial yang mengubah martabat. Contoh di Tangerang dan Kediri menunjukkan, ketika pemerintah daerah berani turun hingga ke rumah-rumah warga dan menggandeng Baznas, dampaknya terasa nyata, bukan berhenti di laporan.
Dari Rumah Bocor ke Hunian Layak: Bukti Nyata Dampak RTLH
Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) paling mudah diukur dari perubahan yang dirasakan penerima manfaat. Di Kota Tangerang, seorang lansia 90 tahun bernama Nisa binti Imam menceritakan bagaimana rumah yang ia tinggali lama mengalami kerusakan berat pada atap, tembok, dan alas, sehingga ia tidak dapat beristirahat nyaman, terutama saat hujan turun. Setelah masuk program rehabilitasi RTLH dari pemerintah kota melalui dinas perumahan, ia bersyukur karena rumahnya tidak lagi bocor dan kini bisa beristirahat dengan aman dan nyaman tanpa rasa cemas setiap kali hujan datang. Ketua RT setempat menegaskan, pelaksanaan program bedah rumah di wilayahnya berlangsung cepat, kurang dari satu bulan hingga rumah dapat langsung dihuni, bahkan proses rehabilitasi rumah Nenek Nisa selesai sekitar dua minggu dengan dukungan warga dan keluarga.
Kediri: Kolaborasi Pemkot dan Baznas sebagai Model Penargetan Tepat Sasaran
Kota Kediri memberi contoh bagaimana kolaborasi Baznas pemerintah dapat menjadikan program bedah rumah lebih tepat sasaran. Melalui program bedah rumah hasil kolaborasi Badan Amil Zakat Nasional kota dengan pemerintah kota, bantuan senilai Rp20 juta diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal. Salah satu penerima, Adi Sucipto, tinggal 22 tahun di rumah dengan atap berlubang, dinding rusak yang harus ditutupi kain, tanpa kamar memadai dan lantai yang belum berkeramik. Bantuan ini akan memperbaiki atap dan dinding, memasang keramik, mengecat dinding, dan menambah satu kamar untuk keluarganya. Wali kota menegaskan bahwa program ini menyasar enam rumah, dua di setiap kecamatan, dan kolaborasi diperlukan agar bantuan menjangkau warga yang bahkan belum tersentuh program pemerintah lain.
Verifikasi, Pendampingan, dan Koordinasi Lintas Instansi: Kunci Menghindari Salah Sasaran
Program bedah rumah hanya sekuat mekanisme verifikasi dan pendampingannya. Di Kediri, wali kota menekankan bahwa proses perbaikan rumah dikawal lurah dan camat, serta didampingi dinas perumahan dan kawasan permukiman, agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan, berkualitas baik, dan mampu mengatasi masalah rumah tidak layak huni. Kehadiran wakil ketua Baznas, kepala dinas, bagian kesejahteraan rakyat, lurah, dan anggota Baznas dalam penyerahan bantuan menunjukkan koordinasi lintas instansi yang memperkuat pengawasan dan transparansi. Kutipan yang patut digarisbawahi: “Program bedah rumah ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Kediri dengan Baznas Kota Kediri”. Tanpa verifikasi lapangan, pendampingan teknis, dan koordinasi berlapis, bantuan pemerintah daerah mudah bocor ke rumah yang sebenarnya sudah layak, sementara keluarga paling rentan tetap tinggal di rumah bocor.
Mengapa Model Kolaboratif Ini Perlu Diperluas
Pengalaman Tangerang dan Kediri menunjukkan, rehabilitasi rumah tidak layak bukan sekadar program infrastruktur, melainkan strategi perlindungan sosial yang konkret. Di Tangerang, program bedah rumah sudah mencapai 75 persen dari target 1.000 unit rumah selama 2026, sebuah capaian yang menunjukkan skala intervensi pemerintah kota terhadap hunian warganya. Di Kediri, wali kota menegaskan harapan bahwa bantuan bedah rumah membuat hunian penerima menjadi layak sehingga mereka dapat menjalani kehidupan lebih baik dan kualitas hidup meningkat. Jika model kolaborasi Baznas pemerintah dengan verifikasi ketat dan koordinasi lintas instansi ini diperluas, program bedah rumah berpotensi menjadi instrumen utama mengurangi kemiskinan struktural. Rumah yang layak bukan hadiah, melainkan hak; tugas kebijakan publik adalah memastikan hak itu sampai ke mereka yang paling membutuhkan, bukan berhenti di papan nama program.
