Lima kemitraan menjadi modal awal
Program PLTS 100 GWp adalah sasaran pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala nasional yang dirancang untuk memperbesar pasokan energi bersih sekaligus memperkuat kendali atas kebutuhan listrik jangka panjang. Target sebesar ini tak akan tercapai lewat pembangunan pembangkit semata; PLN juga perlu mitra, teknologi, dan rantai pasok yang mampu mengimbangi kecepatannya.
Pada 22 September 2026, PLN Group menandatangani lima kolaborasi strategis dengan estimasi nilai hingga Rp3,3 triliun dalam Electricity Connect 2026. Isinya mencakup PLTS dan sistem penyimpanan baterai hibrida untuk wilayah terpencil, modernisasi gardu induk dengan komponen dalam negeri, penguatan rantai pasok dan alih teknologi, pemeliharaan generator serta motor listrik, dan ekspansi layanan perawatan pembangkit di Asia-Pasifik. Ragam kerja sama ini lebih bermakna daripada angka investasi semata: sebagian langsung mendukung energi terbarukan, sementara lainnya menyasar keandalan jaringan dan kapasitas industri. Tantangannya adalah memastikan kemitraan PLN strategis tersebut menghasilkan kemampuan lokal, bukan hanya kontrak proyek.
Target surya adalah agenda kedaulatan
Pada peringatan Hari Listrik Nasional ke-81, 27 Oktober 2026, Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menegaskan bahwa program pembangkit listrik tenaga surya 100 GWp harus dilaksanakan dan pekerjaan dalam RUPTL dituntaskan. Arahan itu sejalan dengan target sekitar 70 persen energi baru terbarukan dalam RUPTL serta komitmen mencapai emisi nol bersih pada 2050–2060. Jadi, PLTS 100 GWp bukan sekadar angka kapasitas: ia merupakan bagian dari strategi kedaulatan energi nasional, ketika listrik bersih harus tumbuh tanpa membuat pasokan dan teknologi terlalu bergantung pada pihak luar.
Skala rencana ini juga memperlihatkan peluang sekaligus beban pelaksanaannya. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi program mencapai Rp1.140 triliun, dengan potensi penghematan hingga Rp73,9 triliun per tahun. Kebutuhan listrik yang meningkat akibat hilirisasi, pusat data, digitalisasi, dan elektrifikasi membuat penambahan pasokan mendesak. Namun, nilai ekonomi itu baru akan terasa jika proyek selesai tepat waktu dan penggunaan produk lokal mendapat prioritas. Inilah alasan kerja sama PLN, pemerintah, dan industri harus dinilai dari hasil nyata, bukan jumlah kesepakatan.
Karangkates menguji manfaat PLTS terapung
PLTS terapung Karangkates di Waduk Sutami, Kabupaten Malang, telah mencapai 70 persen pembangunan hingga Oktober 2026. PLN Nusantara Power menargetkan pembangkit berkapasitas 133 MWp itu mulai menghasilkan listrik pada awal Desember 2026. Jika rampung sesuai jadwal, Karangkates diproyeksikan menjadi PLTS terapung terbesar kedua di Indonesia, setelah Cirata yang berkapasitas 192 MWp. Proyek ini penting bukan hanya karena kapasitasnya, melainkan karena menunjukkan bagaimana energi surya Indonesia dapat memanfaatkan ruang yang sudah tersedia.
Dari sekitar 1.905 hektare luas waduk dalam kondisi normal, panel surya akan menempati sekitar 71,435 hektare atau 3,7 persen permukaan perairan. Pemanfaatan waduk memberi solusi ketika lahan darat terbatas, sementara air berpotensi membantu mendinginkan panel secara alami. Keuntungan itu tetap harus diseimbangkan dengan perlindungan fungsi waduk dan keandalan operasi. Perencanaan Karangkates telah mempertimbangkan kondisi muka air rendah agar pembangkit dapat beroperasi berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari listrik yang dihasilkan; pengelolaan ruang dan kondisi waduk juga menjadi ukuran penting.
Ukuran keberhasilan ada pada layanan listrik
Ekspansi energi surya hanya akan memperkuat kedaulatan energi nasional jika listriknya sampai kepada pengguna secara andal. Pasokan yang stabil menopang perdagangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan industri.
