Panas Bumi Gunung Ungaran: Energi Hijau yang Memicu Perdebatan
Panas bumi Gunung Ungaran adalah rencana pembangunan infrastruktur energi berupa pengembangan sumber daya geothermal yang digadang-gadang menghasilkan listrik sekitar 55 megawatt untuk menambah porsi energi terbarukan Jawa Tengah, namun proyek ini memicu perdebatan karena menyentuh langsung ruang hidup masyarakat Kabupaten Semarang dan menuntut adanya dialog proyek geothermal yang transparan serta partisipatif.
Inti persoalan bukan sekadar setuju atau menolak proyek, melainkan bagaimana aspirasi masyarakat lokal diakui sebagai faktor penentu, bukan pelengkap formalitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap menjembatani keberatan dan harapan warga atas panas bumi Gunung Ungaran, namun komitmen ini baru berarti jika diterjemahkan dalam mekanisme dialog yang jelas dan berkelanjutan. Di sinilah kualitas tata kelola energi terbarukan Jawa Tengah sedang diuji: apakah transisi energi bisa berjalan tanpa mengorbankan rasa aman, lingkungan, dan keadilan bagi warga sekitar.
Peran Provinsi: Jembatan antara Izin Pusat dan Ketakutan Warga
Pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.TK/EK.04/MEMBPE/2026 sebagai dasar eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Dengan kata lain, arah kebijakan pembangunan infrastruktur energi ini ditentukan di tingkat nasional, sementara dampaknya paling terasa di tingkat lokal. Di tengah struktur kewenangan yang bertingkat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan diri sebagai jembatan: menghubungkan logika kebijakan pusat dengan realitas kehidupan warga Kabupaten Semarang.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen secara terbuka menyatakan bahwa izin adalah keputusan pemerintah pusat, dan Pemprov “siap menjembatani aspirasi masyarakat”. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi politik; jika dijalankan konsisten, provinsi bisa menjadi arena di mana bahasa teknokratis perizinan diterjemahkan menjadi bahasa kekhawatiran sehari-hari: soal air, tanah longsor, kebisingan, dan ruang penghidupan. Di sinilah seharusnya mediasi berlangsung, bukan sebagai seremonial, tetapi sebagai proses negosiasi yang memberi ruang tawar seimbang antara negara dan warga.
Potensi 55 MW: Angka Besar, Risiko Juga Besar
Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, menyebut potensi panas bumi Gunung Ungaran mencapai sekitar 55 MW dengan luasan pengembangan 29.800 hektare, yang diperkirakan menyumbang 4–5 persen bauran energi baru terbarukan Jawa Tengah. Ini angka yang menggiurkan dalam konteks transisi menuju energi hijau dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil.
Namun angka besar selalu datang bersama risiko besar. Kawasan seluas hampir 30 ribu hektare bukan ruang kosong; ada pemukiman, lahan pertanian, hutan, dan ekosistem yang telah menopang kehidupan sosial-ekonomi warga. Pemerintah provinsi menyatakan bahwa setiap kekhawatiran masyarakat adalah masukan penting dan bahwa keselamatan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan warga sekitar harus diprioritaskan. Kalimat-kalimat ini penting, tetapi baru bermakna jika diterjemahkan ke dalam batasan tegas: titik mana yang boleh dieksplorasi, kawasan mana yang harus tetap steril, dan kompensasi seperti apa yang layak ketika risiko tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.
Ruang Dialog: Antara Konsultasi Formal dan Partisipasi Nyata
Pemprov Jateng menyatakan siap membuka ruang dialog secara transparan bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, atau keberatan terhadap proyek energi terbarukan ini. Dalam kerangka hukum, proses perizinan Amdal juga mewajibkan adanya public hearing yang melibatkan masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lain sebagai forum untuk memberi saran dan masukan. Secara prosedural, mekanisme dialog proyek geothermal sudah tertera di kertas.
Masalahnya, pengalaman di banyak proyek energi menunjukkan bahwa konsultasi publik sering berhenti pada formalitas: sosialisasi satu arah, dokumen sulit diakses, dan waktu tanggapan yang sempit. Agar aspirasi masyarakat lokal betul-betul menjadi penentu, dialog harus dimulai sejak tahap perencanaan, bukan setelah desain teknis mengunci semua pilihan. Pemerintah provinsi punya peluang membuktikan bahwa partisipasi warga bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi komponen utama dalam menilai kelayakan sosial sebuah proyek panas bumi Gunung Ungaran.
Tahapan Panjang Perizinan: Peluang Mengoreksi Arah
Menurut Dwi Suryono, terbitnya keputusan menteri belum berarti pengeboran bisa langsung dilakukan; prosesnya masih panjang sebelum mencapai tahap eksploitasi panas bumi. PT PLN (Persero) baru menerima penugasan Wilayah Kerja Panas Bumi, dan setelah itu masih harus melalui KKPR, PPKH, serta izin lingkungan berupa Amdal. Setiap tahapan adalah pintu keputusan, bukan sekadar tangga formalitas.
Di sinilah peran provinsi sebagai jembatan menjadi krusial. Jika semua izin disetujui tanpa koreksi, maka janji “tidak merusak ekosistem” akan terdengar kosong. Sebaliknya, bila setiap izin dikaitkan dengan evaluasi serius terhadap masukan warga, pemerintah provinsi dapat menegosiasikan penyesuaian lokasi, teknologi, atau bahkan penundaan proyek bila risiko terlalu besar. Pembangunan energi terbarukan Jawa Tengah seharusnya tidak mengulang pola lama: proyek dipaksakan atas nama kepentingan nasional, sementara beban sosial-lingkungan ditanggung warga yang suaranya paling lemah.
Penutup: Transisi Energi Harus Adil atau Akan Kehilangan Legitimasi
Panas bumi Gunung Ungaran memperlihatkan wajah ganda transisi energi: di satu sisi peluang memperkuat energi hijau, di sisi lain ancaman baru bagi ruang hidup warga. Pemerintah provinsi sudah menyatakan kesiapan memfasilitasi dialog dan menjembatani aspirasi masyarakat. Itu langkah awal yang patut diapresiasi, tetapi belum cukup.
Transisi energi akan kehilangan legitimasi jika digerakkan dengan pola top-down dan hanya mengandalkan angka bauran energi. Keadilan prosedural—melalui dialog yang bermakna—dan keadilan distribusi manfaat-risiko harus menjadi standar. Pemerintah provinsi berada di posisi strategis: jika berani menempatkan aspirasi masyarakat lokal sebagai penentu, bukan pengganggu, maka proyek panas bumi Gunung Ungaran bisa menjadi contoh bahwa pembangunan infrastruktur energi dapat berjalan berdampingan dengan demokrasi lokal dan perlindungan lingkungan.
