CCTV diarahkan ke kawasan berisiko tinggi
CCTV titik rawan adalah kamera pengawas yang dipasang di lokasi dengan risiko tawuran, kejahatan, atau peredaran narkoba lebih tinggi untuk membantu pemantauan dan pencegahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui usulan DPRD untuk menambah kamera di kawasan-kawasan tersebut, dan Pemprov berencana memperluas pemasangannya. Dukungan ini patut dilihat sebagai langkah memperkuat pengawasan, bukan sebagai pengganti kerja aparat maupun penyelesaian penyebab kejahatan. Pramono menyampaikan persetujuannya pada Jumat, 6 November 2026, setelah menerima usulan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua. Fokus yang disebut mencakup kawasan rawan tawuran, tindak kriminal, dan narkoba. Bagi warga, kamera yang ditempatkan secara tepat dapat membantu memperluas jangkauan pemantauan di lingkungan yang selama ini minim fasilitas. Namun, hasilnya akan bergantung pada penentuan lokasi dan tindak lanjut atas temuan.

Penambahan harus mengikuti kebutuhan lapangan
Usulan Inggard menempatkan prioritas lokasi sebagai inti kebijakan: Diskominfotik diminta mengutamakan kawasan berisiko tinggi, bukan menyebar kamera tanpa memperhatikan kebutuhan. Selain tawuran, kejahatan, dan peredaran narkoba, titik kemacetan juga masuk dalam daftar sasaran pemantauan. Inggard mengusulkan agar Rp80 miliar dari hasil efisiensi pengadaan CCTV digunakan kembali untuk memperluas jangkauan. Ia juga menilai spesifikasi kamera dapat disesuaikan; fitur analitik tidak perlu dipasang pada setiap perangkat jika kondisi lapangan tidak membutuhkannya. Pendekatan ini masuk akal: penyesuaian spesifikasi berpotensi menjangkau lebih banyak titik dengan anggaran yang tersedia. Tetapi ukuran keberhasilan seharusnya bukan sekadar jumlah kamera yang terpasang. Pemerintah perlu memastikan titik pilihan benar-benar sesuai peta kerawanan dan perangkat berfungsi saat dibutuhkan.
CCTV mendukung, bukan menggantikan, pemberantasan narkoba
Dalam pengawasan narkoba, kamera dapat menjadi sarana pemantauan yang mendukung upaya aparat, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai strategi pemberantasan. Pramono menyatakan Pemprov DKI akan mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba di Ibu Kota dan menyelaraskan dukungan itu dengan komitmen Kapolri Suyudi Ario Seto. Karena itu, penambahan CCTV kawasan rawan sebaiknya dipahami sebagai bagian dari kerja lintas instansi: rekaman dan pemantauan perlu terhubung dengan respons yang tepat. Tanpa tindak lanjut, kamera hanya merekam kejadian tanpa memastikan lingkungan menjadi lebih aman. Bagi warga, manfaat paling nyata baru terasa jika pengawasan membantu mencegah insiden atau mempercepat respons terhadap laporan. Pemprov menyatakan rencana perluasan pemasangan, sementara Inggard berharap dana hasil efisiensi segera digunakan, terutama di wilayah yang masih minim pemantauan. Belum ada rincian jadwal pemasangan dalam bahan yang tersedia.
Kesimpulannya, persetujuan Pramono memberi dasar bagi penambahan CCTV di titik rawan, tetapi kebijakan ini perlu dinilai dari ketepatan lokasi, fungsi pengawasan, dan tindak lanjut aparat. Penggunaan anggaran secara efisien dapat memperluas cakupan, sementara dukungan terhadap pemberantasan narkoba harus berjalan melalui koordinasi yang nyata. Kamera adalah alat bantu; keamanan warga tetap bergantung pada respons dan tindakan di lapangan.






