Pengawasan diarahkan ke kawasan berisiko
CCTV wilayah rawan adalah kamera pengawas yang ditempatkan secara terarah di kawasan dengan risiko gangguan keamanan, seperti lokasi peredaran narkoba, tawuran, dan kejahatan lainnya. Rencana perluasan perangkat ini layak didukung, tetapi hasilnya akan bergantung pada ketepatan lokasi dan tindak lanjut aparat, bukan sekadar jumlah kamera. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung usulan DPRD untuk menambah CCTV di wilayah rawan narkoba dan tawuran. Ia menyampaikan dukungan tersebut saat meresmikan ring tinju dan Posko Jaga Jakarta di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Jumat, 6 November 2026. Pramono menyatakan Pemprov DKI siap mendukung upaya pemberantasan narkoba bersama aparat penegak hukum. Bagi warga, pengawasan yang lebih luas berpotensi memperkuat perlindungan di lingkungan tempat tinggal dan ruang publik, terutama di area yang selama ini belum terpantau memadai.

Prioritas harus mengikuti kebutuhan lapangan
Usulan DPRD menekankan bahwa pemasangan CCTV Jakarta perlu mengutamakan kawasan dengan risiko kriminalitas tinggi, bukan dibagi rata tanpa melihat persoalan setempat. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Diskominfotik memprioritaskan titik rawan tawuran, kejahatan, peredaran narkoba, serta kemacetan lalu lintas. Pendekatan ini masuk akal: kamera di lokasi yang tepat lebih berguna daripada perangkat berfitur canggih yang dipasang di tempat dengan kebutuhan pengawasan rendah. Inggard juga menyoroti penghematan anggaran pengadaan CCTV sebesar Rp80 miliar dan mendorong agar dana itu digunakan untuk memperluas jangkauan pemantauan. Menurutnya, spesifikasi kamera dapat disesuaikan dengan fungsi di lapangan; fitur analitik tidak perlu tersedia pada setiap perangkat. Pilihan tersebut dapat membantu menambah titik pengawasan, selama penentuan lokasinya didasarkan pada kebutuhan dan bukan sekadar mengejar angka pemasangan.

Kamera perlu diikuti tindakan nyata
Perluasan pengawasan CCTV tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban tunggal atas narkoba dan tawuran. Rekaman hanya bermanfaat jika dipantau, dapat diakses oleh petugas yang berwenang, dan ditindaklanjuti ketika menunjukkan potensi gangguan. Pemprov DKI menyatakan dukungan terhadap pemberantasan narkoba yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat dan kepolisian. Karena itu, pemasangan di titik rawan sebaiknya berjalan seiring koordinasi antarlembaga serta pemeliharaan perangkat agar kamera tetap berfungsi. DPRD meminta dana hasil penghematan tidak ditunda pemanfaatannya dan perluasan menjangkau lingkungan yang belum memiliki fasilitas memadai. Warga dapat merasakan manfaatnya bukan dari banyaknya kamera semata, melainkan dari pengawasan yang konsisten dan respons cepat saat masalah muncul. Tanpa langkah lanjutan, CCTV berisiko hanya menjadi alat perekam pasif.
Keberhasilan ditentukan oleh pemerataan dan tindak lanjut
Rencana penambahan CCTV di kawasan rawan merupakan langkah yang tepat jika pemerintah benar-benar menempatkan perangkat berdasarkan tingkat risiko dan menutup celah pengawasan di lingkungan yang selama ini terabaikan. Prioritas pada peredaran narkoba, titik rawan tawuran, kejahatan, dan kemacetan memberi arah yang jelas bagi perluasan jaringan. Namun, pengadaan saja belum cukup: Pemprov DKI perlu memastikan perangkat berfungsi, pengawasan terhubung dengan petugas, dan tindak lanjut dapat dilakukan saat kejadian terdeteksi. Penggunaan dana penghematan yang didorong DPRD juga sebaiknya diarahkan pada kebutuhan lapangan, bukan fitur yang tidak diperlukan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar bertambahnya CCTV, melainkan meningkatnya rasa aman warga dan kemampuan aparat mencegah serta merespons gangguan. CCTV dapat memperkuat keamanan, tetapi hanya jika menjadi bagian dari kerja nyata.






