Keterwakilan perempuan perlu dukungan bersama
Keterwakilan perempuan adalah kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif agar mereka turut menentukan kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mencapainya bukan tugas satu kelompok politik, melainkan tanggung jawab bersama seluruh kekuatan yang membentuk parlemen. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan perlunya komitmen lintas kekuatan politik saat menghadiri pengukuhan pengurus Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DKI Jakarta periode 2024–2029 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pesannya tepat: keterwakilan perempuan tidak akan menguat hanya dengan seruan dari satu fraksi. Tanpa dukungan politik yang meluas, peluang bagi perempuan untuk masuk ke ruang pengambilan keputusan tetap bergantung pada kemauan segelintir pihak. Karena itu, agenda ini semestinya diperlakukan sebagai ukuran keseriusan lembaga legislatif dalam memberi ruang setara, bukan sekadar isu yang diserahkan kepada anggota perempuan.
Target 30 persen perlu diterjemahkan menjadi tindakan
Suhud menyerukan perjuangan untuk mencapai target 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Angka ini memberi arah yang jelas, tetapi target tidak akan berarti jika hanya menjadi pernyataan dalam acara pengukuhan. Tantangannya adalah mengubah dukungan politik menjadi kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan ikut menentukan arah kebijakan publik. Suhud menyebut peningkatan jumlah perempuan membutuhkan dukungan seluruh kekuatan politik; dengan demikian, tanggung jawabnya tidak dapat dibebankan hanya kepada KPP atau anggota legislatif perempuan. Kekuatan angka 30 persen terletak pada kemampuannya menuntut komitmen yang dapat dilihat, bukan sekadar niat baik. Tanpa langkah nyata dari berbagai unsur politik, sasaran itu berisiko berhenti sebagai cita-cita tanpa daya untuk mengubah siapa yang ikut menentukan keputusan.
Kolaborasi lintas fraksi harus menguatkan suara
Kolaborasi lintas fraksi dan partai dapat membuka kesempatan lebih besar bagi perempuan di parlemen serta memperkuat partisipasi mereka dalam proses kebijakan. Karena itu, kerja sama politik seharusnya melampaui kesepakatan seremonial: ia perlu memberi ruang bagi aspirasi perempuan dan anak agar dapat diperjuangkan di dalam lembaga legislatif. Suhud berharap pengukuhan KPP menjadi momentum untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik dan mendorong anggota legislatif lebih aktif memperjuangkan partisipasi mereka. Kaukus dapat menjadi wadah penting untuk membangun sinergi, tetapi daya dorongnya bergantung pada dukungan lintas partai. Jika batas fraksi menjadi penghalang, kepentingan perempuan mudah terpecah dan kehilangan bobot. Sebaliknya, kerja sama yang solid dapat membantu melahirkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif—tujuan yang hanya tercapai bila aspirasi tersebut didengar, bukan sekadar disebut.
Dari komitmen menuju keterwakilan yang bermakna
Keterwakilan perempuan bukan hanya perkara memenuhi angka, tetapi juga soal memastikan perempuan mendapat ruang dalam proses pengambilan keputusan dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama perempuan dan anak. Suhud menilai keterlibatan perempuan penting bagi pembangunan daerah dan berharap KPP memperluas pemberdayaan serta kontribusi mereka bagi Jakarta. Itu sebabnya target 30 persen patut dipandang sebagai pijakan untuk perubahan yang lebih luas, bukan garis akhir. Komitmen seluruh unsur politik dan kolaborasi lintas fraksi harus berjalan seiring agar suara perempuan tidak berhenti pada kehadiran formal. Kesimpulannya, dorongan Suhud mengarah pada kebutuhan yang mendasar: parlemen hanya dapat lebih inklusif bila partai dan fraksi bersedia berbagi ruang serta mendukung keterlibatan perempuan. Tanpa kerja bersama itu, target yang disorot tetap sebatas angka.






