DATARA: Satu Data untuk Mengakhiri ‘Versi Dinas’
Platform data terpadu untuk program pengentasan kemiskinan adalah sistem digital yang mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan berbagai sumber data sosial ekonomi dalam satu basis data bersama, sehingga semua dinas menggunakan rujukan informasi yang sama untuk merancang, menargetkan, dan mengevaluasi bantuan sosial, sekaligus mengurangi tumpang tindih anggaran dan penerima manfaat.
Keputusan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengandalkan DATARA (Data Rakyat Tangerang Selatan) sebagai rujukan bersama seluruh perangkat daerah adalah langkah politis yang berani: mengakhiri era “data versi dinas” yang selama ini merusak akurasi program pengentasan kemiskinan. Dengan sebelumnya tiap dinas memegang file Excel sendiri, kemiskinan di atas kertas tampak seperti puzzle acak—sulit disusun, penuh bagian yang hilang, dan gampang diperdebatkan. DATARA menegaskan bahwa data bukan lagi milik sektoral, tetapi milik publik yang dikelola secara terpadu. Ini bukan sekadar proyek teknologi, melainkan reposisi kekuasaan: dari ego dinas ke logika satu data.
Dari File Excel Terpisah ke Platform Data Terpadu
Latar belakang lahirnya DATARA jelas: inkonsistensi data kemiskinan telah memicu tumpang tindih program dan pemborosan anggaran di tingkat daerah. Ketika Dinas A dan Dinas B memegang daftar penerima yang berbeda, tidak mengherankan jika ada keluarga menerima berbagai bantuan berulang, sementara tetangganya yang sama miskin tidak tersentuh sama sekali. Risiko lainnya bahkan lebih serius: warga yang paling membutuhkan bansos bisa terlewat karena datanya tercecer di dinas lain.
DATARA dirancang sebagai platform data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber data, diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan diperkaya data sektoral daerah. Di sini terlihat logika baru digitalisasi pemerintah daerah: bukan lagi menambah aplikasi satu per dinas, tetapi menyatukan data sebagai infrastruktur bersama. Kutipan Tubagus Asep Nurdin menegaskan arah ini: “Esensi DATARA di sini adalah menyatukan semuanya agar setiap dinas menggunakan satu sumber data yang sama”.
Targeting Lebih Akurat, Tumpang Tindih Bantuan Sosial Menyusut
Dampak paling terasa dari platform data terpadu seperti DATARA adalah membaiknya akurasi sasaran bantuan sosial. Dengan basis data yang sama, pemerintah daerah dapat melakukan pemeriksaan silang secara transparan terhadap program intervensi untuk mencegah salah sasaran. Artinya, daftar penerima program pengentasan kemiskinan kini bisa dicocokkan lintas dinas, bukan sekadar diverifikasi di meja masing-masing. Langkah ini penting untuk mencegah bantuan diberikan berulang kepada warga yang sama, sementara kelompok lain belum tertangani.
Secara fiskal, ini membuat alokasi anggaran program sosial jauh lebih efisien: APBD tidak lagi diboroskan untuk intervensi berulang pada sasaran yang sama. Secara sosial, warga yang sebelumnya “tidak terlihat” oleh sistem berpeluang masuk radar karena data mereka tidak lagi terperangkap di satu dinas. Inilah inti keadilan data: setiap rupiah untuk pengentasan kemiskinan harus bertemu dengan nama dan alamat yang tepat, bukan tenggelam dalam tumpang tindih bantuan sosial.
Mengubah Birokrasi: Dari Sektoral ke Kolaboratif
Pengentasan kemiskinan bersifat multidimensi: menyangkut kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga akses usaha. Selama data terkotak-kotak per dinas, pendekatan yang lahir pun sektoral dan terputus. Pendekatan satu data melalui DATARA secara eksplisit ditujukan untuk mengubah cara kerja birokrasi dalam menangani kemiskinan yang kompleks itu. Dengan rujukan data yang seragam, Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, serta Koperasi dan UMKM dapat berkolaborasi simultan berdasarkan peta kebutuhan yang presisi.
Dalam kerangka digitalisasi pemerintah daerah, inisiatif ini layak dilihat sebagai model transformasi, bukan hanya proyek IT. Teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memaksa koordinasi dan meruntuhkan ego sektoral, seperti ditegaskan Tubagus Asep Nurdin: tujuan utamanya memastikan setiap rupiah anggaran pengentasan kemiskinan tepat sasaran, karena semua dinas berpijak pada data yang sama. Jika konsisten dijalankan, logika ini bisa meluas ke urusan publik lain: dari kesehatan hingga UMKM, dari tata ruang hingga pendidikan.
Pelajaran untuk Daerah Lain: Data Publik sebagai Infrastruktur
DATARA memberi pesan jelas: data publik harus diperlakukan sebagai infrastruktur dasar, setara penting dengan jalan dan listrik. Tanpa platform data terpadu, program pengentasan kemiskinan akan terus dikendalikan oleh file Excel yang rapuh dan tafsir sektoral yang sempit. Dengan platform seperti ini, pemerintah dapat melihat kebutuhan warga sekaligus mencocokkannya dengan program intervensi yang diberikan dalam satu layar, bukan dalam map-map terpisah.
Tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas data dan akuntabilitas penggunaan. Namun arah kebijakan sudah tepat: mengikat digitalisasi pemerintah daerah pada tujuan konkret, yaitu mengurangi tumpang tindih bantuan sosial dan memperkuat keadilan distribusi. Kesimpulannya, daerah lain seharusnya tidak menyalin aplikasi DATARA begitu saja, tetapi menyalin prinsipnya: satu sumber data, kolaborasi lintas dinas, dan keberanian meninggalkan era “data versi dinas” yang mengorbankan warga miskin paling sunyi.
