Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dari Data Terpadu ke Keputusan Pembangunan yang Lebih Tepat

Dari Data Terpadu ke Keputusan Pembangunan yang Lebih Tepat
Minat|Analisis Data AI

Tiga kebutuhan, bukan satu aplikasi untuk semua

Platform data pemerintah adalah sistem untuk menata, menjaga, dan membagikan informasi lintas perangkat daerah dengan standar yang konsisten agar kebijakan dapat bertumpu pada data yang dapat dipercaya. Namun, menyatukan data bukan berarti semua kebutuhan pemerintahan harus dipadatkan ke satu aplikasi.

Pemerintah daerah membutuhkan setidaknya tiga lapisan yang saling mengisi: platform data umum untuk mengelola informasi, integrasi layanan agar sistem dan proses administrasi dapat bertukar data, serta alat analisis untuk membantu pejabat menentukan tindakan. Mencampuradukkan fungsi itu berisiko menghasilkan aplikasi yang penuh fitur tetapi tidak menjawab kebutuhan pengguna. Karena itu, inisiatif Satu Data daerah dan sistem pendukung keputusan pembangunan sebaiknya dinilai dari peran dan manfaatnya, bukan dari banyaknya modul atau nama platform.

Satu Data 2.0 memperkuat fondasi informasi

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui DKISP meluncurkan Aplikasi Satu Data 2.0, yang dikenal sebagai SADAR V2, pada 11 November 2026. Pembaruan ini menandai peralihan dari SADAR V1 dan ditujukan untuk memperbaiki tata kelola serta kualitas pengelolaan informasi pemerintah daerah.

SADAR V2 menghubungkan data dengan geoportal geospasial dan informasi dari Badan Informasi Geospasial. Sistem ini juga memperkuat keamanan melalui SOP perlindungan data sensitif dan pengendalian akses sesuai kewenangan. Tujuannya bukan sekadar mengumpulkan berkas, melainkan menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan pertukaran informasi.

Fondasi ini berguna hanya jika perangkat daerah rutin menjaga mutu dan memperbarui data. DKISP mendorong seluruh SKPD mengelola informasi sesuai tanggung jawabnya; tanpa disiplin tersebut, platform data pemerintah dapat menyimpan ketidakseragaman alih-alih menyelesaikannya.

SATU ARAH mengubah data menjadi kendali pembangunan

Di Tanah Bumbu, kebutuhan yang ditangani lebih khusus. Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati Andi Rudi Latif meluncurkan SATU ARAH—Sistem Integrasi Data dan Analisis Terpadu Perencanaan Pembangunan Daerah—bersamaan dengan sosialisasi evaluasi capaian pembangunan 2025 dan target 2026.

Berbeda dari platform data umum, SATU ARAH dirancang untuk menghubungkan data dengan analisis kinerja, pemantauan, evaluasi, dan sistem peringatan dini. Sistem ini diharapkan membantu pemerintah mengenali selisih target dan realisasi, menemukan potensi masalah, lalu menetapkan tindak lanjut. Dengan begitu, integrasi data daerah tidak berhenti pada tampilan angka, tetapi mendukung penyelarasan perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

Nilai utamanya adalah mengubah evaluasi menjadi keputusan dan perbaikan, bukan menambah satu lagi dasbor untuk dilihat sesekali. Keberhasilan tetap bergantung pada komitmen perangkat daerah untuk menjaga kualitas data dan menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten.

Dari Data Terpadu ke Keputusan Pembangunan yang Lebih Tepat

Integrasi layanan harus terasa oleh masyarakat

Dorongan untuk menyatukan sistem juga mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah Diskominfo se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada 17 November 2026. Pemprov Kalsel meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat kolaborasi digital, menyederhanakan aplikasi, membenahi pertukaran data, dan memperkuat keamanan.

Arahnya tepat: aplikasi pemerintah daerah dengan fungsi serupa seharusnya dievaluasi, bukan terus dikembangkan sendiri-sendiri. Kolaborasi dan integrasi layanan dapat mempercepat administrasi, memudahkan akses pelayanan publik, serta mendukung transparansi dan kebijakan berbasis data. Namun, hasilnya tidak akan merata jika jaringan masih terbatas di sebagian wilayah atau infrastruktur pemerintah belum bekerja optimal.

Rakerda menetapkan enam agenda, dari infrastruktur digital dan penyelenggaraan Satu Data hingga integrasi aplikasi, keamanan informasi, kapasitas SDM, serta komunikasi publik. Forum itu diharapkan berujung pada rencana aksi dengan penanggung jawab, target waktu, dan pemantauan berkala. Ukuran kemajuan yang masuk akal bukan jumlah aplikasi, melainkan layanan yang lebih mudah diakses dan sistem yang benar-benar saling bertukar data.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!