Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Saat Politik Menghambat Bisnis, Ekonomi Produktif Terancam

Saat Politik Menghambat Bisnis, Ekonomi Produktif Terancam
Minat|Asia Tenggara

Ketika kekuasaan menjadi beban bagi usaha

Politik yang menghambat bisnis adalah keadaan ketika kekuasaan, kebijakan pemerintah, atau kepentingan penguasa merusak aturan main dan iklim usaha hingga investasi serta kegiatan ekonomi produktif sulit berkembang. Peringatan ini disampaikan ekonom senior Didik J. Rachbini dalam tulisannya “Politik Jangan Membunuh Bisnis” pada Minggu, 8 November 2026. Ia menekankan bahwa negara bukan sekadar pengatur dari kejauhan: keputusan dan kualitas institusinya ikut menentukan apakah pelaku usaha dapat bergerak dengan kepastian atau justru tersandung kepentingan politik. Karena itu, menjaga jarak yang sehat antara politik dan bisnis bukan agenda eksklusif pengusaha. Ketika usaha terhambat, kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, dan kegiatan ekonomi sehari-hari ikut menanggung risikonya. Peringatan Didik patut dibaca sebagai seruan agar kekuasaan tidak mengorbankan kegiatan produktif demi keuntungan politik jangka pendek.

Saat Politik Menghambat Bisnis, Ekonomi Produktif Terancam

Negara menentukan mutu aturan main

Peran negara dalam ekonomi sangat besar karena negara menetapkan aturan, membangun institusi, dan menjaga persaingan yang sehat. Didik menyatakan bahwa negara menentukan baik buruk serta masa depan perekonomian. Artinya, pemerintah tidak cukup mengumumkan kebijakan; kebijakan itu harus berpijak pada bukti, analisis risiko, dan pemahaman atas mekanisme pasar. Jika aturan berubah mengikuti selera kekuasaan atau diterapkan secara pilih kasih, dunia usaha kehilangan kepastian untuk mengambil keputusan. Akibatnya, investasi dan inovasi bisa tertahan, sementara pelaku yang dekat dengan pusat kekuasaan berpotensi memperoleh keuntungan yang tidak lahir dari persaingan. Negara yang kuat bukanlah negara yang membuat semua keputusan secara sepihak, melainkan negara yang mampu menegakkan aturan secara konsisten dan memberi ruang bagi keahlian serta pengawasan.

Kekuasaan tanpa koreksi melemahkan ekonomi produktif

Didik mengaitkan risiko ekonomi dengan kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada segelintir elite tanpa pengawasan dan keseimbangan. Ia merujuk gagasan Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail: institusi yang lemah dan keputusan yang terpusat dapat membuka jalan bagi kebijakan buruk. Ketika pemimpin merasa paling memahami persoalan, teknokrat dan ahli dapat tersisih; dalam iklim ketakutan, birokrat pun cenderung menyampaikan laporan yang menyenangkan penguasa, bukan masalah yang perlu diperbaiki. Keadaan seperti itu menghambat kreativitas dan inovasi, padahal keduanya penting bagi pertumbuhan. Didik juga memperingatkan bahaya hubungan transaksional antara kekuasaan dan kelompok bisnis tertentu, yang dapat memicu oligarki, monopoli, perburuan rente, serta pembajakan kebijakan publik. Kritiknya turut menyinggung dugaan pelemahan pengawasan antarlembaga pada pemerintahan Joko Widodo dan dugaan penggunaan aparat untuk kepentingan politik, termasuk sorotan atas dugaan penyadapan sejumlah tokoh dan partai. Itu merupakan kritik dan dugaan yang disampaikan Didik, bukan penetapan fakta hukum.

Menjaga bisnis berarti melindungi kepentingan publik

Ketika kewenangan publik dipakai untuk menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, atau kroni, batas antara kepentingan negara dan kepentingan penguasa menjadi kabur. Konflik kepentingan semacam ini merusak institusi dan membuat persaingan tidak setara. Dampaknya tidak berhenti pada perusahaan yang kehilangan ruang bergerak: jika bisnis ambruk, Didik memperingatkan, guncangan dapat merembet ke ekonomi, politik, dan kekuasaan. Karena itu, menjaga iklim usaha bukan berarti membebaskan bisnis dari aturan atau pengawasan. Justru, aturan yang adil dan penegakan yang tidak tebang pilih melindungi masyarakat dari monopoli sekaligus memberi kesempatan bagi kegiatan produktif untuk tumbuh. Kesimpulannya jelas: kekuasaan politik seharusnya menjadi penjamin aturan main, bukan pemain yang membebani atau menguasai bisnis. Tanpa institusi sehat dan keputusan berbasis bukti, negara berisiko melemahkan mesin ekonomi yang menopang kesejahteraan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!