Apa Itu Program HP Gratis dan Mengapa Ramai Dikritik
Program HP gratis adalah rencana kebijakan pemerintah untuk membagikan telepon seluler tanpa biaya kepada jutaan penerima bantuan sosial, sekaligus membuka rekening bank digital, dengan tujuan mempercepat penyaluran bansos, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong pencatatan aktivitas ekonomi informal ke dalam sistem resmi agar rasio penerimaan negara terhadap PDB dapat meningkat secara bertahap. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana ini saat peluncuran sebuah inisiatif energi di Jakarta. Wacana tersebut langsung memantik perdebatan: di satu sisi dipuji sebagai langkah kebijakan digital inclusion yang ambisius, di sisi lain dikritik karena berpotensi menambah beban keuangan negara dalam skala yang tidak kecil. Pertanyaannya, apakah manfaat digitalisasi layak dibayar dengan risiko fiskal yang mengintai anggaran pemerintah?
Tujuan Inklusi Digital: Ambisi Besar yang Menggoda
Secara konsep, program HP gratis berangkat dari masalah nyata: sekitar 30 persen penduduk belum memiliki akses ke rekening bank formal. Tanpa perangkat dan akun digital, penyaluran bansos nontunai dan layanan keuangan modern akan terus timpang. Pemerintah menugaskan dua bank BUMN untuk membuka rekening digital tanpa biaya awal yang sebelumnya sebesar Rp 50.000, sehingga hambatan masuk ke sistem perbankan berkurang signifikan. Selain itu, transaksi yang tercatat secara digital diharapkan membantu mengidentifikasi aktivitas ekonomi informal dan menaikkan rasio penerimaan negara terhadap PDB dari 12 persen menuju target 18 persen. Secara politis dan sosial, narasi kebijakan digital inclusion ini sangat menarik: negara hadir dengan gawai, rekening, dan bansos yang serba digital. Namun, ambisi besar sering kali menyembunyikan tagihan besar yang akan datang kemudian.
Hitung-Hitungan Puluhan Triliun dan Risiko Anggaran Jebol
Di balik jargon inklusi digital, angka fiskal program HP gratis membuat banyak ekonom mengernyit. Wisnu Setiadi Nugroho dari FEB UGM mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan beban fiskal sangat besar dan risiko pembengkakan anggaran negara. Jika pemerintah menganggarkan perangkat seharga Rp 1 juta per unit untuk 20 juta penerima, kebutuhan dana dari APBN untuk pengadaan gawai saja sudah Rp 20 triliun. Angka itu bisa melonjak hingga Rp 74 triliun bila target penerima mencapai 74 juta orang, belum termasuk biaya distribusi, aktivasi, kuota internet, pemeliharaan sistem, dan penggantian perangkat rusak atau hilang. "Program semacam ini juga cenderung mendorong belanja berulang, bukan sekali jalan," tegas Wisnu. Di tengah keterbatasan ruang anggaran pemerintah, skema pengadaan terpusat dengan pembiayaan penuh dari negara sangat rawan inefisiensi dan mark up.
Antara Keadilan Digital dan Keberlanjutan Fiskal
Dilema utama program HP gratis terletak pada benturan antara kebijakan digital inclusion dan keberlanjutan fiskal. Di satu sisi, akses gawai dan rekening digital dapat mengurangi kebocoran bansos, mempercepat transaksi, dan membuka pintu layanan keuangan bagi kelompok yang selama ini tersisih. Di sisi lain, komitmen belanja puluhan triliun rupiah untuk perangkat dan ekosistem pendukungnya berpotensi mengorbankan pos anggaran lain yang sama penting, mulai dari kesehatan hingga infrastruktur. Ketika ruang anggaran pemerintah terbatas, setiap rupiah yang dialihkan ke program HP gratis adalah rupiah yang tidak bisa digunakan untuk program lain. Tanpa desain yang hati-hati, kebijakan yang dimaksudkan untuk menciptakan keadilan digital bisa berbalik menjadi sumber ketidakadilan fiskal antar sektor belanja publik.
Kesimpulan: Perlu Rem, Bukan Gas Penuh
Program HP gratis bukan ide buruk; ia menjawab masalah nyata ketimpangan akses digital dan keuangan. Namun, skala dan cara pembiayaannya yang serba negara membuatnya berpotensi menjadi bom waktu bagi anggaran pemerintah. Pengalaman berbagai kebijakan subsidi menunjukkan bahwa niat baik bisa berubah menjadi beban keuangan negara yang sulit dikendalikan ketika pengawasan lemah dan desain program terlalu longgar. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukan penolakan total, melainkan rem yang kuat: pembatasan sasaran penerima, uji coba bertahap, keterlibatan sektor swasta, dan transparansi biaya dari awal. Tanpa itu semua, program HP gratis akan lebih layak disebut sebagai kebijakan populis berbiaya mahal daripada strategi cerdas untuk mendorong inklusi digital yang berkelanjutan.
