Asap lintas batas, tanggung jawab lintas negara
Kabut asap lintas batas adalah pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyebar melampaui wilayah negara tempat api bermula, sehingga menuntut tanggung jawab dan penanganan lintas yurisdiksi. Pengesahan UU kabut asap oleh Singapura dan pencabutan HGU 11 perusahaan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa karhutla kini tak bisa diperlakukan sebagai masalah lokal semata. Singapura mengesahkan aturan baru untuk menangani kabut asap lintas batas, sementara pemerintah Indonesia mencabut hak guna usaha perusahaan yang terlibat karhutla. Kedua langkah itu penting, tetapi nilainya bergantung pada konsistensi penegakan dan keterbukaan tentang siapa yang mengendalikan usaha. Menindak lokasi kebakaran tanpa mengurai jejaring pemilik, pengelola, dan pembiayaannya berisiko membiarkan tanggung jawab terpecah di antara banyak entitas. Karhutla adalah persoalan lingkungan sekaligus tata kelola bisnis regional.
UU Singapura menaikkan tekanan terhadap korporasi
Aturan Singapura menaikkan denda bagi perusahaan yang terbukti terlibat dalam karhutla hingga 10 kali lipat, dengan batas maksimum yang disebut mencapai ratusan juta dolar Singapura. Angka dalam mata uang asing itu tidak perlu diulang untuk memahami pesan kebijakannya: perusahaan yang kegiatan usahanya berkontribusi pada pencemaran lintas batas menghadapi ancaman penegakan yang lebih berat. Langkah ini berpotensi menambah tekanan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan yang beroperasi di Asia Tenggara, termasuk yang kegiatan produksinya berlangsung di Indonesia. Namun, daya gentar UU kabut asap tidak boleh disamakan dengan kepastian bahwa setiap kasus dapat ditindak. Penegakan tetap menuntut bukti yang dapat menghubungkan kebakaran dengan kegiatan usaha dan pihak yang bertanggung jawab. Tanpa transparansi kepemilikan serta hubungan antarbadan usaha, aturan keras pun dapat tersendat saat diminta menjangkau jaringan perusahaan lintas yurisdiksi.
Pencabutan HGU harus disertai tindak lanjut
Dalam konferensi pers pada 9 November 2026, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pemerintah mencabut HGU 11 perusahaan yang terlibat kasus karhutla. Ia mengatakan pemilik manfaat atau investor dalam sejumlah perusahaan itu berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan dalam negeri. Ini membuat pencabutan HGU karhutla menjadi ujian nyata bagi ketegasan pemerintah: sanksi harus didasarkan pada pelanggaran yang jelas, bukan sekadar pengumuman yang berhenti di konferensi pers. Pemerintah menyebut satu perusahaan, PT BSLT, memiliki HGU yang telah berakhir pada 2020 dan memastikan lahannya seluas 2.300 hektare akan diambil alih negara. Pemerintah juga menyatakan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan yang sarana-prasarana pencegah kebakarannya tidak sesuai dan belum aktif. Tahap berikutnya harus menegaskan pelaksanaan keputusan tersebut dan memastikan lahan tak kembali dikelola tanpa pertanggungjawaban yang memadai.
Kerja sama regional tak boleh berhenti pada diplomasi
Karhutla mempertemukan krisis lingkungan dengan hubungan diplomatik, geopolitik, dan tata kelola bisnis lintas negara. Modal, kendali perusahaan, kegiatan produksi, dan keuntungan dapat berada di yurisdiksi berbeda; karena itu, respons yang hanya mengandalkan tindakan satu negara akan menyisakan celah akuntabilitas. Tekanan dari Singapura dapat memperkuat insentif untuk mencegah kebakaran, sedangkan pencabutan HGU menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki instrumen langsung atas konsesi di dalam negeri. Keduanya seharusnya saling melengkapi, bukan menjadi alasan untuk saling menyalahkan. ASEAN perlu membangun kesepahaman tentang transparansi pemilik manfaat, ketertelusuran rantai pasok, pertukaran informasi antarlembaga, dan pembagian tanggung jawab lingkungan. Tanpa kerja sama itu, perusahaan dapat beroperasi melalui struktur lintas negara yang rumit sementara tanggung jawab atas kerusakan tetap kabur.
Kesimpulannya, sanksi perusahaan karhutla hanya akan efektif jika ancaman hukum lintas batas bertemu dengan penegakan konsesi yang konsisten dan informasi kepemilikan yang terbuka. UU kabut asap Singapura dan pencabutan HGU di Indonesia adalah sinyal penting, bukan penyelesaian akhir. Pemerintah perlu menindaklanjuti keputusan, sedangkan negara-negara kawasan harus menyepakati cara berbagi informasi dan menelusuri tanggung jawab perusahaan. Jika tidak, kabut asap akan terus menguji diplomasi tanpa mengubah praktik bisnis yang membuat kebakaran berulang.






