Data bersama harus berujung pada kebijakan yang lebih baik
Satu Data Indonesia adalah kerangka tata kelola yang mendorong data pemerintah memiliki sumber jelas, mengikuti standar yang sama, serta dapat diakses dan dibagipakaikan secara aman untuk mendukung kebijakan dan layanan publik. Dalam sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di Jakarta pada Kamis (5/11/2026), Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa agenda tersebut berjalan beriringan dengan Pemerintah Digital, bukan sebagai program terpisah.
Penekanan itu tepat: data yang tersebar dan sulit dibandingkan membuat pemerintah berisiko menyusun kebijakan berdasarkan gambaran yang tidak utuh. Data berkualitas memberi landasan bagi keputusan yang lebih tepat, sementara Pemerintah Digital dapat mengubahnya menjadi layanan yang lebih terpadu, cepat, dan tanggap. Rini menyebut data yang baik pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, manfaat ini tidak muncul hanya karena aturan diterbitkan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah instansi mengubah cara kerja dan apakah warga merasakan layanan yang lebih sederhana.
Berbagi data perlu dipermudah, dengan perlindungan tetap jelas
Salah satu penguatan yang disoroti Rini ialah kemudahan berbagi data antarinstansi dalam kerangka Satu Data Indonesia tanpa harus membuat nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama tersendiri. Kemudahan itu tetap mensyaratkan standar keamanan dan klasifikasi data. Ini langkah praktis: proses berbagi yang berbelit dapat menghambat koordinasi, tetapi keterbukaan tanpa batas juga bukan jawabannya. Instansi perlu memahami data apa yang boleh digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana perlindungan diterapkan.
Integrasi data pemerintah juga harus terasa dalam interaksi sehari-hari antara warga dan layanan negara. Rini mendorong prinsip sekali saja, agar masyarakat tidak diminta menyerahkan data yang sama berulang kali ketika mengakses layanan. Prinsip ini layak menjadi tolok ukur yang nyata, bukan sekadar cita-cita digital. Jika instansi tetap meminta dokumen yang sama karena sistemnya tidak terhubung, kemudahan bagi birokrasi belum berubah menjadi kemudahan bagi publik. Karena itu, berbagi data harus disertai standar yang konsisten dan tanggung jawab yang tegas.
Sinkronisasi mencegah program berjalan sendiri-sendiri
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendukung penerapan UU Satu Data Indonesia dan menilai integrasi data pusat-daerah dapat mempercepat pembangunan serta mencegah tumpang tindih program dan anggaran. Dampaknya paling mudah dipahami melalui infrastruktur: ketika pemerintah pusat membangun jalan nasional, pemerintah provinsi dapat merencanakan jalan provinsi yang tersambung. Pada jaringan irigasi, pemerintah daerah bisa menyesuaikan pembangunan saluran sekunder dan tersier dengan jaringan yang dibangun pusat.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa data bukan urusan administrasi belaka. Informasi tentang rencana dan pelaksanaan program memungkinkan pemerintah menyelaraskan pekerjaan sejak perencanaan hingga evaluasi, alih-alih menemukan ketidakcocokan setelah proyek berjalan. Kemendagri memiliki Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang memuat program kerja, rencana APBD, dan perkembangan realisasi belanja daerah; informasi ini dapat membantu kementerian dan lembaga memahami kegiatan pemerintah daerah. Bila digunakan bersama secara konsisten, program pembangunan berpeluang saling menguatkan dan memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat.
Ukuran keberhasilan ada pada pelaksanaan
UU Satu Data Indonesia diarahkan agar perencanaan pembangunan lebih terarah, terukur, dan mudah dievaluasi. Namun, integrasi tidak seharusnya berarti seluruh kewenangan data dipusatkan pada satu lembaga. Tito mengingatkan bahwa instansi tetap memiliki kewenangan atas data sektoralnya dan batas data yang dapat dibagikan harus jelas. Keseimbangan ini penting: koordinasi perlu diperkuat tanpa menciptakan tumpang tindih aturan atau mengabaikan perlindungan data sensitif.
Tahap berikutnya bukan menambah slogan, melainkan menerjemahkan aturan menjadi kebiasaan kerja: menetapkan penanggung jawab, menyepakati standar interoperabilitas, dan memastikan data yang dibagikan digunakan untuk keputusan serta layanan yang tepat. Rini menegaskan keberhasilan undang-undang bergantung pada komitmen bersama untuk mengubah cara kerja pemerintahan, sehingga penguatan tata kelola tidak berhenti pada aturan. Kesimpulannya, Satu Data Indonesia hanya akan bernilai jika data yang akurat benar-benar menghubungkan program antartingkat pemerintahan dan mengurangi beban warga. Integrasi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan adalah syarat agar pembangunan lebih selaras.
