Kewajiban Pajak Tak Menghapus Persoalan Aset
Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah kewajiban tahunan atas tanah dan bangunan, termasuk aset yang tidak lagi digunakan untuk kegiatan usaha. Pada PT Garam, kewajiban ini mencakup seluruh aset perusahaan, sehingga pembayaran pajak tetap berjalan meski sebagian lahan dan bangunan disebut tak produktif. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sumenep, Akhmad Sugiharto, menyebut PT Garam rutin membayar PBB setiap tahun. Setoran perusahaan mencapai Rp1,082 miliar per tahun dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kepatuhan tersebut patut dicatat, tetapi tidak semestinya mengakhiri pembahasan. Membayar pajak adalah kewajiban atas kepemilikan aset; mengelola aset agar bernilai adalah tanggung jawab yang berbeda. Ketika lahan tidak digarap dan bangunan dibiarkan rusak, setoran rutin tidak menjawab pertanyaan tentang manfaat aset bagi perusahaan maupun warga. Karena itu, sorotan terhadap PBB PT Garam seharusnya membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana seluruh aset perusahaan dikelola.
Aset Telantar Berpotensi Memberi Manfaat
Persoalan yang memicu perhatian warga Kalianget bukanlah kepatuhan pajak, melainkan kontras antara besarnya kewajiban yang dibayar dan kondisi sebagian aset PT Garam. Mistar menilai banyak lahan perusahaan tidak digarap dan sejumlah bangunan rusak dibiarkan terbengkalai. Penilaian ini penting karena aset telantar bukan sekadar pemandangan yang buruk: lahan atau bangunan yang tak dimanfaatkan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan nilai tambah. Mistar juga berpendapat bahwa pengelolaan yang lebih baik dapat memberi manfaat bagi warga sekitar. Itu bukan jaminan bahwa setiap aset bisa segera dipakai atau dialihkan, tetapi alasan yang masuk akal untuk meminta perusahaan menjelaskan pilihan pengelolaannya. Inventarisasi aset, penjelasan mengenai fungsi dan kondisinya, serta rencana pemanfaatan akan membantu membedakan aset yang memang dibutuhkan untuk usaha dari aset yang terbiar tanpa arah. Tanpa informasi semacam itu, masyarakat hanya melihat kewajiban pajak dibayar, sementara potensi sosial dan ekonominya belum tampak.

Keterbukaan Harus Menyusul Kepatuhan
PT Garam membenarkan pembayaran PBB dilakukan setiap tahun dan mencakup seluruh aset, baik yang masih digunakan dalam kegiatan usaha maupun yang tidak produktif. Namun, saat diminta merinci aset produktif dan yang tidak dimanfaatkan, Manajer Humas Wawan Wahyu Dianto belum memberikan penjelasan. Ia menyatakan perlu berkoordinasi lebih dulu dengan bagian pengelolaan aset. Jawaban itu menunjukkan tindak lanjut mungkin diperlukan, tetapi publik belum memperoleh rincian yang bisa menjawab sorotan warga. Perusahaan semestinya tidak berhenti pada konfirmasi bahwa pajak telah dibayar. Penjelasan tentang jumlah dan kondisi aset, penggunaannya, serta langkah berikutnya akan membuat pembahasan lebih terukur dan adil. Informasi tersebut juga membantu warga memahami apakah aset tertentu sedang menunggu pemulihan, tidak lagi dibutuhkan, atau memiliki rencana pemanfaatan. Kesimpulannya, kepatuhan PBB PT Garam adalah hal positif, tetapi belum cukup untuk membuktikan pengelolaan yang baik. Selama rincian dan rencana atas aset tidak produktif belum dibuka, pertanyaan mengenai aset telantar tetap wajar dan menuntut jawaban yang jelas.






