Kerja sama lintas negara menjadi kunci
Mitigasi metana di sektor migas adalah upaya mengurangi pelepasan gas metana dari kegiatan minyak dan gas melalui kebijakan, kemampuan teknis, dan koordinasi antarlembaga yang saling mendukung. Kolaborasi regional negara-negara ASEAN menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan emisi metana migas di industri minyak gas. Pesan itu disampaikan Jihyun Kang, Programme Manager dan Senior Officer ASEAN Regional Programs di ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM), dalam pertemuan Dewan ASEAN untuk Perminyakan ke-51 di Bali pada 28 Oktober 2026. Pandangan ini tepat: emisi dari sektor migas tidak berhenti pada batas negara, sementara kebijakan dan kemampuan untuk mengukurnya masih berada di tangan masing-masing pemerintah. Karena itu, kolaborasi energi ASEAN semestinya dipandang sebagai perangkat praktis untuk mempercepat tindakan, bukan sekadar forum pertukaran pandangan.
Kang menekankan bahwa tata kelola metana memerlukan koordinasi lintas sektor dan lembaga, sebab pengurangan emisi tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian atau instansi saja. Energi, lingkungan, regulator, dan operator perlu memiliki pemahaman serta data yang dapat saling melengkapi. Tanpa koordinasi semacam itu, kebijakan berisiko berjalan sendiri-sendiri dan kesenjangan kemampuan teknis sulit ditangani. Kerangka regional dapat membantu negara berbagi pengetahuan dan pengalaman, tetapi ukuran keberhasilannya harus berupa kemampuan yang benar-benar berguna di dalam negeri masing-masing.
Dukungan regional harus memperkuat kebijakan nasional
Kerja sama ASEAN akan bernilai jika membantu pemerintah memperkuat kebijakan dan kapasitas teknis tanpa mengambil alih penentuan prioritas nasional. Kang menjelaskan bahwa pendekatan regional seharusnya mendukung, bukan menggantikan, kebijakan dan rencana setiap negara. Prinsip ini penting karena kondisi industri, sumber daya, dan tantangan mitigasi tidak seragam. Menyeragamkan langkah tanpa mempertimbangkan perbedaan tersebut berisiko menghasilkan aturan yang sulit diterapkan atau tidak menjawab sumber emisi utama.
Agenda mitigasi metana ASEAN yang disebutkan mencakup pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas, dukungan investasi, pemanfaatan teknologi, pelibatan sektor swasta, serta perbaikan sistem data emisi. Seluruh unsur itu saling terkait: data yang lebih baik membantu menetapkan kebijakan, sedangkan keahlian dan teknologi mendukung penerapan di lapangan. Namun, daftar kerja sama hanya akan bermakna bila tiap negara dapat memilih dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemajuan regional sebaiknya dibangun dari kemampuan nasional yang meningkat, bukan dari target seragam yang mengabaikan perbedaan.
Mengubah kolaborasi menjadi pengurangan nyata
Ada pula alasan ekonomi untuk menempatkan metana dalam agenda industri: gas yang bocor atau dibakar melalui praktik flaring merupakan sumber emisi sekaligus gas yang tidak dimanfaatkan. Sadhika Gulati, penasihat hukum dan analis regulasi di Badan Energi Internasional, menyatakan bahwa sebagian besar pengurangan emisi metana dapat dilakukan tanpa biaya bersih tambahan bagi operator. Pernyataan itu memperkuat alasan untuk bertindak, meski tidak berarti setiap langkah di semua negara bebas kendala. Kemampuan mendeteksi kebocoran, kualitas data, dan kesiapan teknis tetap menentukan apakah peluang pengurangan itu dapat diwujudkan.
Pada akhirnya, kolaborasi regional perlu menghasilkan pertukaran pengetahuan yang dapat diterapkan, sistem data yang lebih kuat, dan dukungan teknis yang menjangkau kebutuhan berbeda. Negara-negara ASEAN tidak harus menempuh jalur yang sama, tetapi dapat saling membantu mempercepat kemajuan. Pengurangan emisi metana migas akan lebih efektif ketika kerja sama lintas batas memperkuat kebijakan nasional dan memberi industri alasan yang jelas untuk menangkap gas yang selama ini terlepas. Inilah ukuran yang seharusnya dipakai: bukan banyaknya pertemuan, melainkan kemampuan bersama untuk mengubah koordinasi menjadi mitigasi yang sesuai kondisi tiap negara.
