Program RTLH Bukan Sekadar Bantuan Fisik, Tapi Tes Koordinasi Politik
Program rumah tidak layak huni adalah skema bantuan perumahan rakyat yang diarahkan untuk memperbaiki atau membangun rumah baru bagi warga miskin, dengan standar bangunan, alokasi anggaran, dan mekanisme verifikasi penerima yang ditetapkan pemerintah, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah daerah antara eksekutif dan legislatif dalam menjemput kuota, mengawal pelaksanaan, dan memastikan transparansi anggaran. Kolaborasi ini tidak lagi soal seremonial, tetapi penentu seberapa cepat keluarga prasejahtera beralih dari rumah reyot ke hunian sederhana yang aman. Saat kepala daerah dan DPRD saling dukung, program rumah tidak layak huni berubah dari daftar usulan di atas kertas menjadi dinding, atap, dan lantai konkret. Ketika mereka saling tarik kepentingan, kuota RTLH menguap, pekerjaan macet, dan warga tetap tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Pelajaran dari Desa Totala: Standar 6x6 Meter dan Anggaran Transparan
Desa Totala di Halmahera Barat menunjukkan bahwa program RTLH pembangunan rumah bisa berjalan rapi jika eksekutif provinsi dan pemerintah desa membaca kebutuhan masyarakat dengan cara yang sama. Pemdes Totala menyambut bantuan program rumah tidak layak huni yang digerakkan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, dengan alokasi 26 unit rumah pada 2026. Rumah-rumah berukuran 6x6 meter itu dirancang dengan pembagian anggaran yang jelas untuk material dan upah pekerja. Kepala desa menyebut anggaran Rp30–35 juta untuk bahan dan Rp25 juta untuk upah kerja. Kutipan yang patut dicatat: “Mulai sekarang sudah dikerjakan, perhitungannya mungkin 3 bulan saja, Desember 2026 sudah harus selesai”. Transparansi angka membuat warga paham apa yang mereka terima, sekaligus menjadi alat kontrol sosial agar bantuan perumahan rakyat tidak bocor di tengah jalan. Respons warga yang kembali “merasa semangat” menegaskan bahwa kejelasan skema membangkitkan kepercayaan.
Strategi Payakumbuh: Lobi Politik Terbuka untuk Hunian Rakyat
Payakumbuh mengajarkan hal lain: kolaborasi pemerintah daerah tidak cukup di level teknis, harus berani politik jemput bola. Wali Kota Zulmaeta dan anggota DPRD Mardion Fernandes memilih duduk satu meja, lalu menemui langsung wakil gubernur untuk melobi tambahan kuota program rumah tidak layak huni bagi warganya. Hasilnya konkret: tambahan 100 unit bantuan RTLH dari pusat, dengan proyeksi total sekitar 348 unit pada tahun yang sama. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Rp25 juta per unit, dengan pola pengerjaan swadaya yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Program ini menyasar masyarakat miskin dalam desil di bawah empat dan akan diverifikasi ketat di lapangan. Di sini terlihat fungsi eksekutif sebagai motor negosiasi dan legislatif sebagai pengawas realisasi. Ketika keduanya kompak, bantuan perumahan rakyat naik kelas dari sekadar program kertas menjadi agenda politik yang jelas target dan angkanya.
Mengapa Sinergi Eksekutif-Legislatif Menentukan Kecepatan RTLH
Kasus Totala dan Payakumbuh mematahkan asumsi bahwa lambatnya bantuan perumahan rakyat selalu soal minimnya anggaran. Di Totala, keterbukaan desain 6x6 meter dan rincian anggaran bahan serta upah pekerja membuat pekerjaan bisa ditargetkan selesai dalam hitungan bulan, bukan tahun. Di Payakumbuh, tambahan 100 unit RTLH jelas lahir dari langkah proaktif Wali Kota Zulmaeta dan anggota DPRD Mardion Fernandes yang menghadap wakil gubernur untuk menjemput alokasi pusat. Kita melihat pola yang sama: eksekutif menggerakkan jaringan birokrasi ke atas, legislatif mengawal agar penyaluran tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Tanpa sinergi, pemerintah daerah mudah terjebak pada sikap pasif menunggu kuota. Dengan sinergi, data kemiskinan ekstrem (desil bawah empat) berubah menjadi argumen kuat untuk menuntut bagian yang lebih adil dari program rumah tidak layak huni. Kecepatan RTLH, singkatnya, adalah cerminan kualitas koordinasi politik lokal.
Kesimpulan: Menjadikan Rumah Layak Huni sebagai Ukuran Seriusnya Politik Lokal
Dari Totala hingga Payakumbuh, satu pesan mengemuka: kualitas kolaborasi pemerintah daerah langsung terasa di pintu rumah warga miskin. Standar bangunan 6x6 meter dengan anggaran transparan untuk material dan upah pekerja menunjukkan keseriusan memaknai program rumah tidak layak huni sebagai hak, bukan belas kasihan. Di Payakumbuh, tambahan 100 unit RTLH hasil lobi terbuka eksekutif-legislatif menegaskan bahwa politik bisa dipakai untuk menjemput perlindungan sosial, bukan hanya untuk perebutan kursi. Ke depan, ukuran kinerja kepala daerah dan DPRD seharusnya tidak berhenti pada angka serapan anggaran, tetapi jumlah keluarga yang berhasil keluar dari rumah tidak layak huni karena program RTLH pembangunan rumah berjalan cepat, jujur, dan tepat sasaran. Jika praktik seperti di Totala dan Payakumbuh direplikasi, bantuan perumahan rakyat bisa menjadi ujian sekaligus etalase kematangan demokrasi lokal.
