Sengketa Lahan Sekolah: Saat Hak Belajar Terkunci di Gerbang
Sengketa lahan sekolah adalah konflik kepemilikan atau pemanfaatan tanah yang digunakan sebagai bangunan pendidikan, yang dapat berujung pada penyegelan fisik, penghentian sementara aktivitas belajar, dan memaksa pemerintah serta masyarakat mencari solusi relokasi agar kontinuitas pendidikan siswa tetap terjaga meski sarana utama pembelajaran terganggu. Ketika gerbang SDN 026 Bojongloa di Jalan Cibaduyut digembok pihak yang mengaku ahli waris pada Kamis pagi sekitar pukul 06.00, 945 siswa seketika kehilangan akses ke ruang kelas mereka. Peristiwa ini bukan insiden tunggal, melainkan babak baru dari sengketa lahan sekolah yang membayangi Bojongloa sejak 2000-an dan sudah tiga kali berujung pada penggembokan oleh ahli waris. Fakta bahwa sebuah sengketa lama masih bisa menghentikan pembelajaran menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan hak belajar jika soal dasar seperti kepastian lahan diabaikan.
Pembelajaran Jarak Jauh dan Sekolah Sementara: Menjaga Kontinuitas Pendidikan di Tengah Krisis
Keputusan mendadak untuk menghentikan pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar ke pembelajaran jarak jauh siswa (PJJ) adalah langkah darurat, namun tidak boleh dianggap solusi jangka panjang. PJJ diberlakukan setidaknya hingga Jumat, sebelum sekolah mengevaluasi kondisi di lapangan dan kemungkinan memindahkan kegiatan belajar ke lokasi lain sambil menunggu proses relokasi sekolah. Di sisi pemerintah, dinas pendidikan menyiapkan beberapa sekolah dasar di sekitar Bojongloa sebagai lokasi pembelajaran sementara, dengan opsi sistem shift satu dan dua karena ini situasi darurat. Sikap ini layak diapresiasi karena menunjukkan pengakuan bahwa kontinuitas pendidikan tidak boleh putus, meski bangunan sekolah terkunci. Namun, mengandalkan PJJ dan menumpang di sekolah lain terus-menerus akan menambah kelelahan guru, kebingungan orang tua, serta memperlebar kesenjangan bagi siswa yang minim perangkat dan pendampingan.
Relokasi Sekolah Dasar ke Lahan 4.000 Meter Persegi: Solusi Permanen yang Terganjal Resistensi Warga
Pemerintah kota sebenarnya sudah menyadari bahwa sengketa lahan sekolah ini tidak bisa ditambal dengan skema darurat tanpa akhir. Solusi permanen berupa relokasi sekolah dasar ke lahan sekitar 4.000 meter persegi di Kelurahan Cibaduyut Kidul telah disiapkan, dibeli pada 2025, dengan anggaran pembangunan gedung sekolah yang sudah dialokasikan tahun 2026. Menurut dinas pendidikan, lokasi baru itu bukan hanya untuk keluar dari konflik, tetapi sekaligus menambah kapasitas layanan pendidikan, mengingat pada 2027 Kecamatan Bojongloa Kidul diperkirakan kekurangan sekitar 300 kursi sekolah dasar karena calon siswa mencapai 1.469 anak, sementara daya tampung hanya 1.154 kursi. Namun, pembangunan belum dapat dimulai karena penolakan sebagian warga di sekitar lokasi yang khawatir terganggu kenyamanan lingkungan perumahan. Di titik ini, pendidikan anak bertabrakan langsung dengan kepentingan ruang hidup warga, dan pemerintah ditantang mampu membangun dialog yang jujur, bukannya sekadar menggeser masalah dari satu RW ke RW lain.
Sengketa Panjang Sejak 2000-an: Ketika Kekalahan Hukum Menguji Tanggung Jawab Negara
Sengketa lahan SDN 026 Bojongloa bukan konflik baru yang tiba-tiba muncul. Persoalan kepemilikan lahan berlangsung sejak 2000-an dan bergulir di pengadilan sejak 2017, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Pemerintah kota menempuh kasasi dan Peninjauan Kembali, tetapi seluruh upaya berakhir dengan penolakan, sehingga pada 2022 pemerintah dinyatakan kalah dan harus melepaskan hak atas lahan sekolah. Kini, bangunan di atas lahan sekitar 1.500 meter persegi yang tercatat milik Hamim kembali digembok ahli waris, dan kepala sekolah mencatat ini sudah ketiga kalinya terjadi. Dari sudut pandang publik, pertanyaan penting bukan lagi siapa yang benar atau salah secara hukum, melainkan mengapa setelah belasan tahun sengketa lahan sekolah, mitigasi terhadap nasib siswa baru terasa serius setelah gerbang dikunci. Kekalahan di pengadilan seharusnya memicu percepatan relokasi, bukan siklus krisis berulang yang selalu menjadikan anak sebagai korban paling akhir.
Pelajaran dari Bojongloa: Menempatkan Hak Belajar di Pusat Kebijakan Tata Lahan
Kisah SDN 026 Bojongloa menyodorkan satu pesan tegas: kontinuitas pendidikan tidak boleh bergantung pada kemurahan hati ahli waris atau kesediaan warga menerima bangunan sekolah di lingkungannya. Dinas pendidikan sudah menegaskan tidak akan membiarkan anak-anak kehilangan haknya untuk belajar dan memastikan proses belajar mengajar tidak terhenti dengan menyiapkan sekolah alternatif sebagai lokasi sementara. Rencana pembangunan sekolah baru dinilai mendesak agar layanan pendidikan menjadi lebih aman, kapasitas bertambah, dan kebutuhan ruang belajar anak-anak di Bojongloa Kidul terpenuhi. Namun, komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam tata kelola lahan yang lebih serius: dari pemetaan risiko sengketa, cara pembelian tanah, hingga mekanisme konsultasi warga. Sengketa lahan sekolah di Bojongloa seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lain: melindungi hak belajar berarti memastikan tanah sekolah punya kepastian hukum jauh sebelum ada palu hakim, bukan setelah gerbang digembok.
