Pendidikan Inklusif Bukan Sekadar Slogan: Inti Masalah Ada di Guru Pendamping
Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan anak disabilitas belajar bersama teman sebaya di sekolah reguler, dengan dukungan guru pendamping inklusif, terapis, akomodasi, dan penyesuaian kurikulum agar setiap anak mendapatkan akses pendidikan khusus yang setara dan bebas diskriminasi. Di atas kertas, gagasan ini tampak mulia. Namun di ruang kelas sehari-hari, kekurangan guru pendamping khusus menjadikannya lebih mirip janji kosong daripada praktik nyata. Anggota DPD RI Darwati A. Gani menegaskan, keterbatasan guru pendamping dan minimnya tenaga terapis adalah hambatan utama penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Ketika hak belajar diakui tetapi dukungan tidak disediakan, negara sedang berkata bahwa inklusi penting, tetapi tidak cukup penting untuk diinvestasikan secara serius.
Dialog di Banda Aceh: Potret Kesenjangan Kebijakan dan Realitas Sekolah
Peringatan Darwati lahir dari dialog di Kantor DPD RI Provinsi Aceh bersama pengelola sekolah inklusif, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, dan orang tua ABK pada Selasa (4/8/2026). Forum yang mungkin hanya dibaca 37 orang dalam laporan awalnya menunjukkan masalah struktural jauh lebih serius daripada angka tampilan layar: sekolah inklusif tantangan utamanya bukan niat, melainkan dukungan. Peserta mengeluhkan mekanisme akreditasi yang belum mengakomodasi karakteristik sekolah inklusif, sehingga sekolah yang menerima anak disabilitas justru berisiko tersandung standar yang tidak dirancang untuk mereka. Di saat yang sama, pemerintah daerah diakui masih serba terbatas. Menuntut semua sekolah "ideal" tanpa menyediakan guru pendamping inklusif adalah bentuk penyeragaman yang abai terhadap kenyataan kapasitas di lapangan.
TPQ Inklusif Wagir: Bukti Lapangan bahwa Inklusi Mungkin, Asal Didukung
Jika dialog di Aceh memotret problem, TPQ inklusif di Rumah Quran Bunda Lia di Wagir memperlihatkan solusi nyata. Pada Minggu (2/8), lantunan ayat suci terdengar dari anak tunarungu, Cerebral Palsy, tunagrahita, dan hambatan fisik lain yang belajar mengaji dengan penuh semangat. Program ini memberi akses pendidikan anak disabilitas pada ruang religiositas yang selama ini sulit mereka raih. Kolaborasi Departemen Pendidikan Khusus sebuah universitas dan Forum Keluarga Disabilitas setempat menjadi jantung gerakan ini. Pendekatan multisensori, penggunaan bahasa isyarat, Quran braille, dan keterlibatan orang tua menunjukkan bahwa ketika kompetensi pedagogis khusus tersedia, inklusi tidak lagi tampak mustahil. Harapan pengelola untuk membangun pesantren disabilitas, terutama bagi teman netra dan tuli, memperjelas: komunitas siap bergerak lebih jauh, yang kurang adalah keberpihakan sistemik.
Mengapa Guru Pendamping Menjadi Penentu Akses dan Mutu Inklusi
Di kedua cerita, satu benang merah terasa jelas: tanpa guru pendamping inklusif yang cukup dan terlatih, pendidikan anak disabilitas akan terus bergantung pada inisiatif sporadis. Darwati menekankan perlunya negara memperkuat kapasitas guru, menyediakan lebih banyak tenaga pendamping dan terapis, serta membangun kolaborasi erat dengan tenaga kesehatan dan keluarga. Pernyataan ini bukan retorika; anak autis yang butuh strategi regulasi emosi atau anak ADHD yang kesulitan fokus tidak bisa diserahkan pada guru umum tanpa pelatihan memadai, seperti diakui penggerak TPQ yang harus menyiapkan akomodasi bagi Qur’an berbahasa isyarat dan braille serta kesiapan emosional anak. Tanpa peningkatan jumlah dan kualitas guru pendamping, sekolah inklusif akan terus berada di posisi defensif, menambal kekurangan sistem dengan sumber daya yang tidak pernah cukup.
Saatnya Pemerintah Pindah dari Regulasi ke Tindakan Nyata
Darwati mengingatkan, setiap anak memiliki hak yang sama atas pendidikan layak tanpa diskriminasi, dan kebijakan harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi sekolah dan keluarga. Aspirasi yang dihimpun dijanjikan akan menjadi bahan masukan DPD RI dalam memberi pertimbangan kebijakan pemenuhan hak ABK. Namun komitmen kelembagaan ini baru berarti jika diterjemahkan menjadi anggaran pelatihan guru, skema rekrutmen guru pendamping inklusif, serta akreditasi yang adil bagi sekolah penyelenggara inklusi. Program TPQ inklusif disebut memiliki prospek baik ke depan; harapan menuju pesantren disabilitas adalah sinyal bahwa masyarakat bergerak lebih cepat daripada aturan. Kesimpulannya tegas: akses pendidikan khusus yang setara tidak akan tercapai dengan dokumen regulasi saja. Tanpa investasi nyata pada guru pendamping, pemerintah sedang meminta sekolah berjalan menuju inklusi dengan kaki diikat.
