Sengketa penguasaan alat berat berujung laporan
Dugaan penggelapan excavator adalah perkara yang muncul ketika pemilik melaporkan alat beratnya dikuasai atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan, dan penyidik perlu menelusuri dasar serta kronologi perpindahan itu. Dalam kasus excavator Lumajang ini, yang dipersoalkan ialah satu unit Sumitomo SH 210-5 berkapasitas 20 ton untuk kegiatan tambang pasir di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Pemiliknya, Suyatno, mengaku menyewakan alat tersebut kepada Angga Septiawan melalui perjanjian bertanggal 30 Juli 2026. Pada 28 Oktober, ia melaporkan dugaan pengalihan atau penguasaan tanpa izinnya ke Polres Lumajang. Suyatno mengatakan excavator kemudian berada dalam penguasaan Ahmad Afandi Al Baiti. Ia menduga alat itu dialihkan, digadaikan, atau dijadikan jaminan, tetapi dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan hukum. Karena itu, isi perjanjian dan jejak penguasaan alat harus diperiksa sebelum perkara dinilai sebagai tindak pidana atau sengketa sewa.
Polisi mengonfirmasi penanganan, tetapi rinciannya belum jelas
Polres Lumajang telah menyatakan pengaduan itu ditangani Unit Pidana Tertentu (Pidter), sebuah langkah awal yang penting, tetapi belum cukup untuk menjawab kegelisahan pelapor. Kasat Reskrim AKP Ari Aulia membenarkan penanganan tersebut. Namun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan apakah para pihak telah diperiksa, bukti telah dikumpulkan, atau tindakan berikutnya sudah direncanakan. Suyatno juga meminta komunikasi mengenai pengaduannya dilakukan melalui Abah Toha, orang yang ia percaya untuk mengurus perkara. Pengaturan komunikasi itu tidak mengurangi kebutuhan akan informasi resmi yang jelas bagi pelapor. Dalam perkara yang melibatkan pemilik, penyewa, dan pihak yang disebut menguasai alat, kepastian tentang tahapan penanganan lebih berguna daripada sekadar konfirmasi bahwa laporan sudah masuk ke sebuah unit. Polisi perlu memberi penjelasan perkembangan sesuai prosedur, tanpa mendahului penilaian atas benar atau tidaknya dugaan.
Empat belas hari tanpa kabar memicu kritik Suyatno
Pada Rabu, 11 November 2026, tepat 14 hari setelah laporan dibuat, Suyatno mengatakan belum menerima kabar perkembangan dan belum mendapat panggilan atau komunikasi lanjutan dari penyidik. Ia mengaku kecewa dan mempertanyakan kinerja Polres Lumajang. Kritik itu patut diperhatikan: masyarakat yang melapor berhak mengetahui sejauh mana pengaduannya ditangani, sementara jeda tanpa informasi dapat menimbulkan kesan perkara berhenti. Suyatno berharap laporan membuat duduk perkara terang dan kepastian hukum dapat diperoleh. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 mengatur penyampaian perkembangan penanganan perkara melalui SP2HP, sedangkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2024 mengatur pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri. Keberadaan aturan tersebut membuat komunikasi berkala bukan sekadar kesopanan, melainkan bagian penting dari akuntabilitas. Tetap perlu dibedakan antara belum adanya kabar yang diterima pelapor dan bukti bahwa penyelidikan tidak berjalan.
Jawaban Angga dan tindak lanjut menjadi kunci
Angga Septiawan belum memberikan penjelasan substantif mengenai bagaimana excavator berpindah penguasaan. Saat ditanya apakah alat itu dipinjamkan kepada pihak lain, ia membalas, “Maksud dipinjamkan gimana, Mas?” Setelah itu, ia belum memaparkan kronologi atau menanggapi dugaan tersebut lebih lanjut. Sikap ini belum membuktikan keterlibatan maupun membantah laporan; publik masih memerlukan keterangan dari semua pihak dan hasil pemeriksaan polisi. Pertanyaan tentang hubungan Angga dengan Ahmad Afandi Al Baiti serta pihak yang disebut dalam dugaan peminjaman juga belum terjawab dalam informasi yang tersedia. Ketua Umum DPP TKN, Prasetyo Eko Karso, menyatakan organisasinya akan mengawal perkara hingga ada kejelasan hukum. Pada akhirnya, ukuran penanganan yang meyakinkan bukan tekanan atau spekulasi, melainkan pemeriksaan yang tertib, pemberitahuan perkembangan kepada pelapor, dan penjelasan yang dapat diuji. Polres Lumajang perlu memastikan pengaduan tidak dibiarkan menggantung, sementara semua pihak tetap diperlakukan berdasarkan bukti.






