Infrastruktur Sebagai Strategi, Bukan Sekadar Beton dan Aspal
RAPBD Surabaya 2027 adalah rancangan anggaran daerah yang memosisikan belanja infrastruktur publik sebagai alat kebijakan untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas kota, dan sekaligus menjadi stimulus ekonomi daerah melalui pembangunan jalan, pengendalian banjir, serta dukungan terhadap aktivitas usaha warga. Pilihan kebijakan ini bukan langkah teknis semata, melainkan pertaruhan politik anggaran: apakah uang publik dipakai hanya untuk jaring pengaman sosial, atau juga untuk mendorong mesin pertumbuhan ekonomi lokal. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai sekitar Rp6,22 triliun, setara 49,31 persen dari total RAPBD Surabaya 2027 yang diproyeksikan Rp12,8 triliun. Porsi hampir setengah APBD untuk anggaran infrastruktur publik menunjukkan sikap agresif pemerintah kota dan DPRD dalam memanfaatkan belanja pemerintah sebagai motor pembangunan. Ini patut dibaca sebagai pesan: Surabaya ingin tumbuh, bukan hanya bertahan.
Stimulus Ekonomi Lewat Pembangunan Jalan dan Drainase Kota
Anggota Badan Anggaran DPRD, Eri Irawan, menilai belanja infrastruktur tidak hanya untuk fisik, tetapi juga memperkuat transportasi umum, pembangunan jalan, dan pengendalian banjir. Di sinilah RAPBD Surabaya 2027 mengambil posisi tegas: infrastruktur dipakai sebagai stimulus ekonomi daerah, bukan sekadar proyek rutin. Di sektor pembangunan jalan Surabaya, proyek prioritas yang berlanjut meliputi bagian Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, dan pembangunan Jalan Lingkar Dalam Barat, disertai persiapan jalan dari Semolowaru ke Taman Harmoni Keputih. Konektivitas yang membaik biasanya menurunkan biaya logistik bagi pelaku usaha, membuka kantong-kantong ekonomi baru, dan memudahkan warga mengakses kerja dan layanan. Ditambah pembenahan sekitar 30 sistem drainase yang belum terkoneksi optimal serta pembangunan Rumah Pompa Nginden yang ditargetkan rampung akhir 2027, kebijakan ini secara praktis melindungi usaha kecil dan rumah tangga dari kerugian rutin akibat banjir.
Mengaitkan Infrastruktur dengan Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan
Kebijakan anggaran infrastruktur Surabaya baru masuk akal jika dilihat bersama prioritas lain dalam RAPBD Surabaya 2027: pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), dan pengurangan pengangguran terbuka. Pemerintah kota menempatkan infrastruktur sebagai tulang punggung ekonomi, sementara pendidikan dan kesehatan menjadi penopang kualitas sumber daya manusia. Anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 22 persen dari RAPBD, naik dari 20 persen tahun sebelumnya, sebagai komitmen terhadap peningkatan SDM. Di saat yang sama, sektor kesehatan mendapat hampir 20 persen anggaran, integratif dengan penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan. Pilihan ini menunjukkan pola pikir yang relatif matang: lapangan kerja dan aktivitas ekonomi dari proyek infrastruktur publik akan kurang bermakna bila kualitas manusia tertinggal. Pendekatan simultan—membuka kesempatan kerja melalui pembangunan jalan Surabaya dan fasilitas publik sambil memperbaiki kesehatan dan pendidikan—berpeluang menekan kemiskinan lebih permanen, bukan hanya mengurangi angka di atas kertas.
Efek Nyata bagi Warga: Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik
Dari perspektif warga biasa, belanja infrastruktur sebesar Rp6,22 triliun akan terasa dalam dua bentuk utama: perbaikan layanan kota dan pembukaan aktivitas ekonomi baru. Proyek pembangunan jalan, drainase, dan rumah pompa biasanya menyerap tenaga kerja konstruksi, jasa pendukung, hingga pemasok bahan. Ini mendukung target pertumbuhan ekonomi Surabaya yang dipatok 5,48 persen pada 2027. Di sisi pelayanan, infrastruktur yang lebih baik berarti perjalanan lebih singkat, banjir lebih terkontrol, dan transportasi umum yang lebih andal. Eri Irawan menyebut alokasi ini sebagai sinyal komitmen pemerintah kota dan DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jika direncanakan dengan data yang akurat—seperti pembenahan desil kemiskinan yang melibatkan warga di tingkat bawah untuk menentukan prioritas penerima bantuan—kemajuan fisik kota punya peluang lebih besar untuk ikut mengangkat kelompok rentan. Namun efektivitasnya akan bergantung pada eksekusi: apakah proyek selesai tepat waktu, transparan, dan benar-benar mengalirkan manfaat ke lingkungan sekitar.
Kesimpulan: Menguji Konsistensi Antara Ambisi dan Pelaksanaan
Secara konsep, RAPBD Surabaya 2027 memadukan dua jalur penting: stimulus ekonomi daerah lewat anggaran infrastruktur publik yang besar dan investasi jangka panjang melalui pendidikan serta kesehatan. Struktur anggaran yang menempatkan hampir setengah belanja pada infrastruktur dan seperlima lebih pada pendidikan menunjukkan keberanian mengambil risiko fiskal untuk menggerakkan ekonomi kota. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah arah kebijakan ini tepat—karena mengaitkan pembangunan jalan Surabaya, pengendalian banjir, dan peningkatan SDM dengan pengurangan kemiskinan adalah logika kebijakan yang sehat. Yang harus diawasi publik adalah konsistensi pelaksanaan: transparansi proyek, kualitas pekerjaan, dan keterlibatan warga dalam menentukan prioritas. Jika proyek jalan lingkar, drainase, dan rumah pompa selesai tepat waktu dan anggaran pendidikan serta kesehatan digunakan efektif, Surabaya punya peluang nyata menjadikan APBD sebagai mesin pertumbuhan yang inklusif, bukan hanya deretan angka di dokumen resmi.
