Gelombang Demonstrasi Sopir Truk: Dari Barcode Solar Subsidi ke Dimensi Kendaraan
Demonstrasi sopir truk terkait subsidi BBM truk dan regulasi kendaraan niaga adalah rangkaian aksi protes terorganisir yang dilakukan pengemudi dan serikat buruh untuk menolak kebijakan barcode solar subsidi, menuntut akses BBM towing, serta menekan pemerintah daerah agar menjembatani konflik regulasi, biaya operasional, dan hak-hak pekerja di sektor angkutan barang. Di Surabaya, sekitar 250 sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa ke sejumlah instansi untuk menuntut penghapusan barcode solar subsidi dan penyesuaian dimensi kendaraan. GSJT tidak sekadar memprotes aturan, mereka menggugat logika kebijakan yang dianggap mempersulit akses BBM bersubsidi jenis solar dan menekan upaya normalisasi over dimension over loading (ODOL). Demonstrasi sopir truk ini menjadi sinyal keras bahwa kebijakan teknis yang tampak administratif sedang direspon sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan usaha angkutan barang rakyat.
Polemik Barcode Solar dan Akses BBM Towing: Regulasi yang Saling Silang
Akar kemarahan sopir truk bukan sekadar deretan QR dan barcode di SPBU, melainkan ketidakjelasan desain kebijakan subsidi BBM truk. GSJT menyorot barcode solar subsidi yang dianggap menghambat pembelian BBM bersubsidi jenis solar bagi truk pengangkut barang. Di sisi lain, kendaraan towing menjadi contoh paling telanjang dari regulasi kendaraan niaga yang saling silang. Aksi GSJT terbaru menyoroti kebijakan pembelian BBM subsidi yang membuat towing disebut tidak dapat mengakses bahan bakar bersubsidi, karena tersangkut klasifikasi sebagai angkutan khusus dan bukan angkutan barang umum. Ketika towing tidak bisa membeli BBM subsidi, biaya operasional naik sementara pendapatan pengemudi tetap terbatas. Dalam situasi ini, barcode dan klasifikasi kendaraan bukan lagi teknis administrasi, tetapi instrumen yang menentukan siapa yang berhak bertahan di bisnis angkutan dan siapa yang pelan-pelan tersingkir.
Dishub Jatim dan Pertamina: Peran Penjembatan yang Tidak Bisa Netral
Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Jatim, mencoba mengisi ruang kosong antara tuntutan sopir dan kebijakan pusat. Kabid Angkutan Jalan menjelaskan towing dikategorikan sebagai angkutan khusus berdasarkan PM 60, sementara barang yang diangkut bisa barang umum. Perbedaan persepsi antara klasifikasi kendaraan dan aturan pembelian subsidi BBM Pertamina memunculkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab atas akses BBM towing? Dishub Jatim menyatakan akan bertindak sebagai penjembatan, menyampaikan hasil pembahasan dengan GSJT ke Pertamina dan secara eksplisit meminta agar kendaraan towing bisa mendapatkan BBM subsidi. "Kita bantu ke Pertamina... intinya kita meminta kepada pihak Pertamina agar kendaraan towing bisa mendapatkan BBM subsidi," tegas pejabat Dishub Jatim. Di saat yang sama, Pemprov Jatim berkomitmen membantu normalisasi kendaraan ODOL lewat pembiayaan pemotongan dimensi dari APBD, dengan alokasi Rp200 juta pada anggaran murni dan tambahan Rp200 juta di perubahan APBD yang secara realistis baru cukup menyentuh segelintir unit.
Palu: Isu BBM Subsidi Menyatu dengan Hak Berserikat dan Hak Normatif Buruh
Di Palu, persoalan subsidi BBM truk melebur dengan isu hak berserikat dan intimidasi buruh. Sejumlah sopir truk kontainer, mahasiswa, dan buruh menggeruduk kantor wali kota, memenuhi jalan dengan truk kontainer sambil menuntut penghentian intervensi dan intimidasi terhadap sopir dan buruh dalam Serikat Buruh Transportasi Container. Demonstrasi dipicu sikap yang disebut arogan dari Ketua asosiasi logistik, dan beririsan dengan keresahan atas antrean dan distribusi BBM di SPBU Mamboro, termasuk QR Code BBM subsidi yang kerap bermasalah. Isu barcode di Palu menunjukkan bahwa kebijakan teknis distribusi BBM langsung mempengaruhi relasi kerja, dari larangan berserikat hingga pemenuhan hak normatif seperti THR dan BPJS yang dipertanyakan FNPBI. Pemkot merespon dengan menyatakan diri sebagai jembatan antara serikat buruh dan asosiasi logistik, serta memanggil pihak asosiasi untuk hadir dalam forum klarifikasi di kantor wali kota pada 7 Oktober sebagai langkah lanjutan.
Kesimpulan: Saat Sopir Menjadi Pengingat bahwa Kebijakan Transportasi Itu Soal Keadilan
Gelombang demonstrasi sopir truk di Surabaya dan Palu menunjukkan satu hal penting: kebijakan subsidi BBM dan regulasi kendaraan niaga bukan urusan teknis, melainkan soal keadilan distribusi biaya dan hak kerja. Barcode solar subsidi, akses BBM towing, dan penyesuaian dimensi kendaraan menyentuh inti persoalan siapa yang menanggung beban penataan logistik. Ketika pemerintah daerah mengambil posisi sebagai penghubung, mereka tidak bisa sekadar menjadi pos pengiriman notulen; mereka harus berani menegosiasikan ulang desain kebijakan pusat agar berpihak pada pengemudi dan buruh yang menopang rantai pasok. Tanpa koreksi, subsidi BBM truk dan aturan dimensi berisiko berubah menjadi mekanisme seleksi sosial yang menyingkirkan usaha kecil dan pekerja di lapangan. Aksi geruduk kantor pemerintah adalah peringatan bahwa sopir dan buruh menuntut kebijakan yang dapat mereka akses, bukan sekadar aturan yang rapi di atas kertas.
