Penurunan Stunting Sukabumi: Kemajuan Nyata, Target Masih Berat
Penurunan stunting Sukabumi merujuk pada upaya terencana pemerintah daerah dan mitra lintas sektor untuk menurunkan prevalensi anak pendek akibat kekurangan gizi kronis melalui intervensi gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Kabar baiknya, prevalensi stunting di Kabupaten Sukabumi berhasil turun dari 27,5 persen pada 2022 menjadi 20,5 persen, sebuah penurunan awal yang menunjukkan arah kebijakan sudah lebih tepat. Namun, dari sudut pandang kebijakan publik, ini baru pemanasan. Pemerintah kabupaten menargetkan angka stunting ditekan lagi hingga sekitar 12,5 persen, sementara target nasional disebut berada pada kisaran 8 persen. Artinya, masih ada selisih sekitar 8 poin persentase yang harus dikejar—tugas yang jauh lebih sulit dibanding sekadar mempertahankan tren penurunan. Target ambisius ini disampaikan Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman saat menerima kunjungan Sekretariat Wakil Presiden yang datang khusus untuk memantau program penanganan stunting di Pendopo Kabupaten Sukabumi pada Selasa (11/8/2026).
Program Orang Tua Asuh: Strategi Unggulan yang Tak Boleh Hanya Seremoni
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadikan program orang tua asuh sebagai salah satu tulang punggung pencegahan stunting daerah. Melalui skema ini, berbagai perangkat daerah dilibatkan untuk menjadi "orang tua" bagi keluarga berisiko stunting, terutama yang membutuhkan dukungan gizi, kesehatan, dan sosial lebih intensif. Di atas kertas, pendekatan ini menarik karena menyatukan tanggung jawab lintas sektor, bukan membiarkan masalah gizi anak hanya ditanggung puskesmas atau dinas kesehatan.
Sekda Ade Suryaman menegaskan bahwa beragam regulasi sudah disiapkan, mulai dari peraturan bupati hingga penguatan program orang tua asuh oleh sejumlah perangkat daerah. Ini sinyal positif, tetapi juga mengandung risiko: jika hanya berhenti pada aturan dan seremoni adopsi simbolik keluarga sasaran, dampaknya akan minim. Program ini baru layak disebut strategi utama bila diikuti pendampingan rutin, pemantauan gizi, dan akses layanan kesehatan yang konsisten. Kunjungan Sekretariat Wakil Presiden seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengevaluasi apakah orang tua asuh benar-benar hadir di lapangan atau hanya hadir di notulen rapat.
Fokus ke Ibu Hamil: Titik Lemah yang Sedang Diperbaiki
Jika Sukabumi serius mengejar target stunting 2029, kuncinya bukan pada menimbang anak lebih sering, tetapi memastikan bayi lahir dengan berat dan usia kehamilan yang sehat. Menteri Kesehatan menegaskan bahwa stunting paling banyak terjadi segera setelah bayi lahir karena berat badan kurang, sehingga intervensi harus diutamakan ke ibu hamil, bukan menunggu anak lahir dan sudah stunting.
Data menunjukkan masih ada 11.750 anak yang mengalami stunting di Kabupaten Sukabumi, angka yang terlalu besar untuk dihadapi dengan pola kerja biasa-biasa saja. Pemerintah pusat meminta puskesmas memperketat layanan Ante Natal Care (ANC), menaikkan frekuensi pemeriksaan ibu hamil menjadi 6–8 kali selama kehamilan dan mewajibkan minimal dua kali pemeriksaan USG. Selain itu, disediakan alokasi anggaran daerah sekitar Rp50 miliar per tahun untuk pemberian makanan tambahan berprotein hewani bagi ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas di bawah 23,5 cm. Kebijakan ini secara prinsip tepat: menempatkan intervensi ibu hamil sebagai garda depan, sekaligus mengaitkan pencegahan stunting dengan penguatan pelayanan dasar di puskesmas.
Tantangan Lapangan: Data, Koordinasi, dan Konsistensi Layanan
Di luar angka dan pidato, tantangan terbesar pencegahan stunting daerah berada di lapangan: sejauh mana layanan rutin benar-benar menjangkau kelompok paling rentan. Bupati Sukabumi menginstruksikan seluruh puskesmas memperketat pemantauan berkala, dengan kegiatan rutin mingguan yang menyasar bayi dan ibu hamil, berfokus pada pemenuhan gizi dan pendampingan intensif selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Ini keputusan tepat, tetapi membutuhkan disiplin data dan pengawasan yang kuat.
Menteri Kesehatan meminta evaluasi berkala bulanan terhadap puskesmas untuk memantau cakupan ANC, kondisi gizi ibu hamil, serta rekap kelahiran bayi prematur dan berat badan lahir rendah di tiap kecamatan. Tanpa data yang rapi, program orang tua asuh dan intervensi ibu hamil akan berjalan buta. Pemerintah pusat juga merencanakan dalam tiga tahun ke depan melengkapi 10.000 puskesmas dengan alat medis canggih seperti USG, hematology analyzer, dan X-ray untuk mendukung layanan dasar. Di sisi lain, Pemkab Sukabumi menyatakan akan melanjutkan koordinasi lintas sektor agar intervensi tepat sasaran, terutama kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pertanyaannya: apakah koordinasi ini akan menjadi rutinitas formal, atau benar-benar mengubah cara kerja hingga ke level desa.
Kesimpulan: Target Ambisius Butuh Kontrol Ketat dan Keberanian Membenahi Sistem
Penurunan stunting Sukabumi dari 27,5 persen menjadi 20,5 persen adalah sinyal bahwa arah kebijakan mulai benar, tetapi belum cukup untuk merasa puas. Target menekan prevalensi hingga kisaran 12 persen akan menjadi ujian konsistensi: apakah program orang tua asuh hanya berhenti di seremoni, apakah intervensi ibu hamil benar-benar dilakukan 6–8 kali, dan apakah data puskesmas diolah menjadi tindakan, bukan sekadar laporan.
Pada akhirnya, keberhasilan target stunting 2029 ditentukan oleh tiga hal: komitmen politik yang tidak goyah, kualitas pelayanan ANC di puskesmas, dan keberanian pemerintah daerah menegur program yang hanya aktif di atas kertas. Kunjungan Sekretariat Wakil Presiden dan arahan Menteri Kesehatan memberi dukungan struktural. Namun, tanpa kontrol ketat di lapangan, semua strategi ini berisiko menjadi slogan. Sukabumi sudah membuktikan bisa menurunkan stunting; tantangan selanjutnya adalah membuktikan bahwa penurunan itu bisa lebih cepat, lebih merata, dan tidak bergantung pada proyek jangka pendek.
