Ambisi yang Ditopang Infrastruktur Kota
Pusat perfilman Asia Tenggara adalah ekosistem kota yang mampu menarik produksi, talenta, investasi, dan penonton lintas negara melalui fasilitas, kebijakan, serta jejaring industri yang saling mendukung.
Jakarta kini menyatakan ambisi itu secara terbuka. Gubernur Pramono Anung menyampaikan target menjadikan ibu kota pusat film nasional hingga kawasan ASEAN saat membuka Jakarta Film Summit 2026 pada 20 Oktober 2026. Ia ingin Jakarta kelak dikenal seperti Busan, yang telah membangun reputasi sebagai simpul perfilman regional. Klaim tersebut punya landasan kota: transportasi umum menjangkau 93 persen wilayah, sehingga mobilitas kru dan akses ke lokasi produksi lebih mudah. Jakarta juga mencatat pertumbuhan ekonomi 5,52 persen, yang menurut Pramono perlu dimanfaatkan untuk memperkuat perfilman. Namun, infrastruktur dan ambisi belum otomatis menghasilkan produksi besar. Jakarta perlu menunjukkan bahwa bekerja di kota ini lebih mudah, terukur, dan menarik dibandingkan pilihan regional lain.
Forum dan Festival Harus Menghasilkan Proyek
Jakarta Film Summit 2026 dan Jakarta Film Week 2026 memberi Jakarta panggung untuk mempertemukan sineas, investor, dan mitra dari luar negeri. Summit berlangsung pada 20–22 Oktober, diikuti lebih dari 500 peserta dari 10 negara dan menghadirkan 40 pembicara. Pembahasannya mencakup penyederhanaan izin produksi, pembiayaan, kesiapan proyek, dan peluang investasi. Itu arah yang tepat: promosi kota baru bernilai jika berujung pada keputusan produksi dan pendanaan.
Film Week memperluas daya tarik tersebut melalui 157 film dari 59 negara, disertai program pengembangan talenta dan pertemuan industri. Festival ini juga memberi manfaat langsung kepada penonton: program publik dapat diikuti dengan tiket langsung sesuai ketersediaan, sementara sejumlah film pilihan tersedia daring melalui Vidio sesuai ketentuan platform. Tantangan pemerintah berikutnya ialah menjaga agar pertemuan dan pemutaran tidak berhenti sebagai acara tahunan. Summit perlu meninggalkan proyek yang siap dibiayai, sedangkan festival perlu menghubungkan karya lokal dengan penonton dan jaringan distribusi yang lebih luas.
Insentif dan Kemitraan sebagai Pengungkit
Pemprov DKI Jakarta merancang insentif produksi film bagi pelaku industri nasional, termasuk dukungan promosi dan distribusi serta skema diskon tiket film nasional. Pemerintah daerah juga menyatakan dukungan akan berlanjut melalui insentif, promosi, dan perluasan akses distribusi. Ini langkah yang menjanjikan, tetapi pengumuman skema saja belum cukup. Pelaku produksi membutuhkan aturan yang jelas, proses yang dapat diprediksi, dan kepastian tentang bentuk serta cara memperoleh dukungan. Tanpa rincian operasional, insentif berisiko menjadi daya tarik di panggung, bukan alasan kuat untuk memilih Jakarta.
Kemitraan dengan Motion Picture Association (MPA) memberi strategi ini jalur internasional. Wakil Gubernur Rano Karno menyebut kolaborasi lintas negara penting untuk membangun industri yang kompetitif, dan kerja sama MPA diharapkan memperluas peluang antara industri film Indonesia dan Amerika Serikat. Jejaring itu dapat membuka ruang berbagi pengalaman produksi dan mendorong standar kerja yang lebih siap untuk proyek global. Namun, manfaatnya harus diteruskan ke kru, rumah produksi, dan sineas lokal. Kemitraan yang baik bukan sekadar akses ke nama besar, melainkan transfer peluang dan kemampuan yang memperkuat industri film Jakarta.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan
Keunggulan kota perlu diterjemahkan menjadi layanan produksi yang konkret. Jakarta Film Commission telah mempromosikan lokasi melalui Jakarta Scouting Days, langkah berguna untuk mempertemukan produksi dengan potensi tempat syuting.
