Ketika Data Kemiskinan BPS Turun, Rasa Aman Warga Belum Ikut Turun
Data kemiskinan BPS adalah rangkaian angka yang menghitung berapa banyak penduduk hidup di bawah garis pengeluaran minimum, tetapi di banyak daerah angka-angka ini memicu perdebatan karena dinilai tidak selaras dengan kenaikan biaya hidup, tekanan harga energi, dan pengalaman keseharian rumah tangga yang merasa tetap terjepit meski statistik resmi menyatakan kemiskinan menurun.
Di Kalimantan Timur, BPS melaporkan persentase penduduk miskin turun menjadi 5,14 persen pada Maret 2026, dari 5,19 persen enam bulan sebelumnya. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sekitar 1,40 ribu orang menjadi 200,64 ribu. Secara garis besar, ini seolah kabar baik: ekonomi tumbuh 2,99 persen pada triwulan pertama dan pengangguran menurun. Namun, penurunan nol koma sekian persen ini lebih cocok dibaca sebagai pergeseran tipis di atas kertas, bukan lompatan kesejahteraan. Ketika garis resmi kemiskinan dipatok Rp935.662 per kapita per bulan, wajar jika publik bertanya: benarkah hidup dengan angka itu sudah dianggap keluar dari kemiskinan?
Kota Membaik, Desa Tertinggal: Disparitas yang Diaburkan Rata-rata
Disparitas kemiskinan regional tidak bisa disembunyikan oleh rata-rata yang tampak manis. Di atas kertas, kemiskinan Kalimantan Timur turun, tetapi jika lapisan datanya dibuka, terlihat jelas bahwa desa membayar harga paling mahal. Di perkotaan, persentase penduduk miskin turun dari 4,31 persen menjadi 4,15 persen, sementara di perdesaan justru naik dari 7,24 persen menjadi 7,42 persen. Ini bukan sekadar variasi statistik, melainkan bukti distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang timpang.
Pertumbuhan 2,99 persen yang banyak disumbang sektor perdagangan serta reparasi mobil dan sepeda motor, jelas lebih dekat dengan aktivitas ekonomi perkotaan. Desa, terutama yang bergantung pada pertanian musiman dan akses infrastruktur terbatas, tertinggal dalam menikmati buah ekspansi ekonomi daerah. Ketika garis kemiskinan diterapkan seragam di seluruh wilayah, biaya hidup yang jauh lebih tinggi di pelosok membuat angka yang sama punya makna berbeda. Disparitas kemiskinan regional seperti ini menandakan kebijakan yang masih berorientasi pusat data, bukan pusat kehidupan warga.
Metodologi Pengukuran Kemiskinan: Ketika Ukuran Tak Sesuai Tubuh
Perdebatan terbesar bukan di soal kemiskinan naik atau turun, melainkan seberapa tepat metodologi pengukuran kemiskinan yang digunakan. Garis Kemiskinan sebesar Rp935.662 per kapita per bulan diperlakukan sebagai ukuran tunggal untuk seluruh wilayah, padahal nilai Rp23 ribu per hari di kota besar dan di wilayah pelosok jelas berbeda daya belinya. "Menurut saya sih belum oke. Karena BPS sendiri kan membuat indikator kemiskinannya masih terjadi perdebatan oleh banyak ekonom," kata pengamat ekonomi Purwadi Purwoharsojo.
Masalah lain muncul ketika indikator formal—seperti kepemilikan tabungan bank atau jenis bangunan rumah—berbenturan dengan kultur dan kondisi geografis pedalaman. Masyarakat yang menyimpan aset dalam bentuk emas atau kendaraan, tanpa akses perbankan, bisa terbaca miskin di kuesioner meski realitasnya lebih kompleks. Sebaliknya, pekerja dengan upah sekitar UMR empat juta yang masih membayar sewa, biaya internet, BBM, BPJS, sekolah, dan terjerat pinjaman digital, bisa saja tidak tercatat sebagai miskin tetapi rapuh secara ekonomi. Metodologi pengukuran kemiskinan seperti ini berisiko mengecilkan dimensi struktural dan kerentanan, sehingga kebijakan yang lahir pun condong mengurangi angka, bukan menguatkan ketahanan hidup.
Realitas Lapangan: Tekanan Harga, Mobilitas IKN, dan Program yang Tertinggal
Di lapangan, kritik terhadap data kemiskinan BPS datang dari kelompok masyarakat sipil yang sehari-hari bersentuhan dengan warga miskin. Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, mengingatkan agar penurunan persentase 5,14 persen tidak dipuja sebagai kemenangan statistik yang terlepas dari dinamika nyata. Mobilitas penduduk seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara—orang datang dan pergi—bahkan dikhawatirkan membuat perhitungan populasi miskin rancu bila tidak tertangkap secara presisi. Pendekatan pengeluaran dinilai gagal menangkap kemiskinan struktural yang bertahan meski angka garis kemiskinan terlampaui.
Tekanan ekonomi meningkat seiring kenaikan harga energi dan masalah rantai pasok: kenaikan BBM, kelangkaan elpiji dan solar mendorong lonjakan harga sembako. Dalam situasi demikian, garis kemiskinan yang tetap dan dianggap realistis untuk seluruh wilayah terasa lepas dari kenyataan, terutama di pelosok. Buyung mengkritik pula pengkategorian miskin bawah, miskin ekstrem, yang cenderung mengaburkan inti persoalan: warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Tanpa pemutakhiran data sosial ekonomi yang cepat dan menyatu dengan dinamika usaha masyarakat, program pemerintah daerah berisiko terlambat atau salah sasaran, menjadikan kemiskinan lebih sebagai soal laporan, bukan kehidupan.
Menuju Data yang Lebih Jujur dan Kebijakan yang Lebih Adil
Dari semua perdebatan ini, satu kesimpulan mengemuka: data kemiskinan BPS tidak boleh berhenti pada angka, dan metodologi pengukuran kemiskinan perlu dibenahi agar sejalan dengan kenyataan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong sektor perdagangan dan jasa kota, tanpa distribusi manfaat ke desa yang kemiskinannya naik, menunjukkan ada yang salah dalam cara kita membaca keberhasilan. Selama garis kemiskinan diperlakukan seragam di tengah disparitas kemiskinan regional dan biaya hidup yang timpang, klaim penurunan kemiskinan akan selalu mengundang skeptisisme.
Kebijakan yang lebih adil mensyaratkan tiga hal. Pertama, pembaruan indikator yang tidak hanya menghitung pengeluaran, namun juga kerentanan dan akses layanan dasar. Kedua, pemutakhiran data sosial ekonomi yang cepat dan peka terhadap perubahan lapangan, dari migrasi IKN hingga pergeseran pola mata pencaharian. Ketiga, fokus pada penguatan ekonomi desa, bukan sekadar mengejar penurunan persentase agregat. Selama kemiskinan desa meningkat ketika laporan resmi menyebut keberhasilan, kepercayaan publik terhadap data dan kebijakan akan menurun. Data yang lebih jujur adalah syarat minimum agar program pengurangan kemiskinan berfungsi sebagai perlindungan nyata, bukan sekadar kosmetik angka.
