Dari kanal layanan menuju satu ekosistem
Ekosistem digital pemerintahan adalah jaringan layanan, sistem, dan data antarperangkat daerah yang dikelola secara terkoordinasi agar warga dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih terpadu. Itulah arah baru Lontara+ Makassar: bukan lagi sekadar aplikasi pelayanan publik, melainkan direncanakan menjadi pusat ekosistem digital Pemkot yang menghubungkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Rencana itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Ekosistem Digital Pemkot Makassar yang dipimpin Sekretaris Daerah Andi Zulkifly pada Selasa, 18 November 2026. Perubahan ini tepat sasaran, sebab menambah aplikasi tanpa menyatukan sistem hanya memperbanyak pintu masuk yang membingungkan. Namun, mengubah nama dan cakupan sebuah aplikasi tidak otomatis menghasilkan integrasi. Keberhasilan akan bergantung pada tata kelola bersama: siapa yang menetapkan standar, menghubungkan data, dan memastikan layanan lintas OPD benar-benar bekerja sebagai satu kesatuan.
UPT harus punya kewenangan, bukan sekadar mengurus aplikasi
Pemkot Makassar mengkaji pembentukan Unit Pelaksana Teknis khusus untuk mengelola digitalisasi pemerintahan, termasuk integrasi sistem, koordinasi kebutuhan OPD, dan keamanan data masyarakat. Bagian Ortala, Diskominfo, dan Bagian Hukum diminta segera menyusun kajian tentang bentuk kelembagaan, pembagian tugas, kewenangan, serta landasan hukumnya. Ini langkah penting, tetapi hasilnya harus melampaui pembentukan unit baru di atas kertas. Jika UPT hanya menjadi operator Lontara+, sementara tiap OPD tetap mengembangkan sistem dan mengelola data sendiri, persoalan lama akan bertahan dengan struktur tambahan. UPT perlu mandat yang jelas untuk menetapkan koordinasi lintas perangkat daerah dan standar integrasi, sekaligus batas tanggung jawab yang tegas. Diskominfo juga diminta menginventarisasi aplikasi yang telah dipakai dan kebutuhan pengembangan untuk tahun anggaran mendatang, agar rencana sistem baru tidak berjalan tanpa koordinasi.
Integrasi harus terasa dalam layanan warga
Bagi warga, ukuran keberhasilan ekosistem digital bukan banyaknya fitur, melainkan mudah atau tidaknya mengurus kebutuhan dan memperoleh tindak lanjut. Pemkot menyoroti bahwa kebijakan Satu Data masih terkendala sistem antarinstansi yang belum sepenuhnya terhubung. Lontara+ juga perlu membedakan layanan publik digital dari kanal pengaduan, karena keduanya memiliki persyaratan dan standar penanganan berbeda. Permohonan penebangan pohon, misalnya, memerlukan prosedur administrasi dan informasi lokasi, sedangkan laporan drainase tersumbat atau fasilitas umum rusak membutuhkan mekanisme penanganan pengaduan. Pemisahan kategori yang jelas dapat membantu warga mengirim permohonan ke jalur yang benar dan memberi pemerintah dasar untuk menindaklanjutinya. Tanpa alur yang konsisten antardinas, satu aplikasi terintegrasi berisiko hanya menjadi etalase: mudah dibuka, tetapi belum tentu memudahkan urusan.
Keamanan data harus menjadi syarat sejak awal
Semakin banyak layanan dan data dihimpun dalam satu ekosistem, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk melindunginya. Sekda secara khusus mengingatkan risiko terhadap data pribadi dan informasi perpajakan, serta meminta penerapan standar keamanan informasi, termasuk kemungkinan sertifikasi ISO 27001, ikut dikaji. Perhatian itu bukan pelengkap teknis yang bisa ditunda sampai sistem selesai. Keamanan data perlu masuk ke desain layanan, pembagian akses, pengelolaan informasi, dan tanggung jawab setiap OPD sejak awal. Integrasi memang dapat mengurangi sistem yang terpisah-pisah, tetapi juga menuntut aturan yang disiplin agar akses dan pengelolaan data tidak menjadi kabur. Karena itu, rencana UPT patut dinilai bukan hanya dari kemampuannya menghubungkan aplikasi, tetapi juga dari kejelasan tata kelola dan perlindungan informasi masyarakat.
Ujian sesungguhnya adalah konsistensi pelaksanaan
Peralihan Lontara+ dari aplikasi layanan menjadi pusat ekosistem digital memberi Makassar peluang membangun birokrasi yang lebih terhubung dan mudah diakses. Namun, peluang itu hanya nyata bila kajian UPT berujung pada kewenangan yang dapat dijalankan, integrasi data antarlembaga, kategori layanan yang dipahami warga, serta standar keamanan yang diterapkan konsisten. Pemkot perlu memastikan setiap OPD ikut dalam inventarisasi sistem dan mengikuti koordinasi terpusat, bukan sekadar menyerahkan daftar aplikasi. Arah kebijakan ini benar; tantangan berikutnya ialah mengubah koordinasi menjadi tata kelola yang bisa diuji dari pengalaman warga dan perlindungan datanya. Kesimpulannya, Lontara+ dapat menjadi fondasi ekosistem digital yang berguna, tetapi bukan aplikasi itu sendiri yang menjamin perubahan. Penentu utamanya adalah UPT yang berwenang, layanan yang tersambung, dan keamanan data yang tidak dikompromikan.






