Satu aplikasi untuk banyak urusan warga
Lontara+ adalah aplikasi layanan digital Pemerintah Kota Makassar yang menghimpun lebih dari 300 layanan publik dari berbagai perangkat daerah dalam satu platform, agar warga dapat mengurus kebutuhan dan menyampaikan persoalan tanpa mendatangi banyak kantor. Aplikasi ini dibawa Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, ke forum nasional penjurian Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026 di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
Nilai utama aplikasi Lontara+ bukan sekadar banyaknya layanan yang dipindahkan ke layar ponsel. Integrasi itu berpotensi memangkas langkah birokrasi dan memudahkan warga mencari kanal yang tepat untuk urusan administrasi, keluhan lingkungan, atau persoalan kota. Sebagai super app Makassar, Lontara+ juga dirancang menghubungkan warga dengan pemerintah, bukan hanya menjadi katalog layanan.

Jangkauan besar, ukuran keberhasilan tetap pada respons
Jangkauan aplikasi ini sudah melampaui tahap uji coba kecil: pengguna Lontara+ tercatat lebih dari 76 ribu, sementara total aktivasi melampaui 3,9 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa kanal digital ini telah digunakan dalam skala yang berarti, meski jumlah aktivasi tidak otomatis membuktikan setiap layanan berjalan sama baiknya atau setiap warga memperoleh penyelesaian.
Tolok ukur yang lebih kuat ada pada pengaduan dan tindak lanjut. Lebih dari 20 ribu laporan masuk, dan 18.819 di antaranya dinyatakan selesai, dengan tingkat penyelesaian 91,7 persen. Capaian itu menjanjikan, tetapi mutu super app Makassar pada akhirnya ditentukan oleh ketepatan penyelesaian, kejelasan status laporan, dan konsistensi respons perangkat daerah—bukan angka unduhan atau fitur semata.
Manfaat digital harus terasa di jalan dan kantor layanan
Dikembangkan sejak 2025 dan terus diperluas, Lontara+ ditujukan untuk membantu warga menghadapi urusan administrasi sekaligus persoalan perkotaan seperti infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, serta kesiapsiagaan bencana. Karena itu, layanan publik digital ini punya potensi praktis: warga dapat menyampaikan keluhan atau mengakses layanan tanpa berpindah-pindah kantor, sedangkan pemerintah memperoleh satu jalur pengaduan yang lebih terarah.
Namun, kanal terpadu hanya berguna jika laporan tidak berhenti sebagai nomor tiket. Pemerintah perlu menjaga tindak lanjut yang cepat, transparan, dan terukur, sekaligus memastikan warga memahami cara memakai layanan. Pemkot Makassar menyatakan keberhasilan aplikasi harus dinilai dari respons dan penyelesaian persoalan, bukan dari jumlah fitur saja.
Perluasan layanan menjadi ujian berikutnya
Pemkot Makassar berencana mengadakan Lontara+ Award untuk mengapresiasi warga dan perangkat daerah yang aktif menggunakan serta menindaklanjuti kanal pengaduan. Penghargaan dapat membantu mendorong partisipasi, tetapi dampaknya akan lebih kuat bila disertai keterbukaan tentang tindak lanjut laporan dan mutu layanan. Dengan lebih dari 300 layanan dalam satu aplikasi, konsistensi antarperangkat daerah menjadi pekerjaan besar yang tak bisa dituntaskan oleh teknologi saja.
Pemaparan di I-SIM 2026 juga menempatkan Lontara+ sebagai inovasi yang dapat dipelajari daerah lain. Pelajaran utamanya bukan bahwa setiap kota harus meniru bentuk aplikasinya, melainkan bahwa integrasi digital perlu disertai tanggung jawab operasional. Kesimpulannya, jangkauan lebih dari 76 ribu pengguna memberi Lontara+ pijakan kuat; keberhasilannya akan ditentukan oleh apakah warga terus memperoleh jawaban dan penyelesaian yang nyata.






