Anak Mengamen Bukan Solusi Kemiskinan, Melainkan Alarm Darurat
Anak mengamen jalanan adalah bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas mencari uang di ruang publik yang dilakukan secara berulang, sering hingga malam hari, sehingga mengganggu pendidikan, mengancam keselamatan fisik, dan berpotensi menjadi eksploitasi anak ekonomi yang merampas hak dasar mereka atas masa kanak-kanak yang aman dan layak.
Kasus di Surabaya memperlihatkan dengan telanjang bagaimana normalisasi anak mengamen jalanan berbahaya bagi masa depan mereka. Seorang anak ikut ibunya mengamen keliling dari kawasan Sememi hingga Sukomanunggal, diketahui setelah warga melapor melalui hotline Lapor Cak Eri. Malam ketika anak lain bersiap tidur, ia masih berada di trotoar dan persimpangan, mengejar uang receh sambil mengorbankan jam istirahat dan belajar.
Di titik ini, pertanyaan utamanya bukan berapa rupiah yang mereka bawa pulang, melainkan hak apa saja yang hilang. Ketika orang tua menjadikan anak sebagai tambahan tenaga kerja, garis tipis antara “membantu orang tua” dan eksploitasi anak ekonomi dengan cepat terlewati. Negara sudah jelas: anak bukan jalan mencari nafkah keluarga, dan hubungan darah tidak membatalkan kewajiban perlindungan.
Hotline Warga: Dari Aduan Singkat ke Gerbang Intervensi Sosial
Kekuatan utama kasus ini bukan pada dramanya, tetapi pada satu tindakan sederhana: laporan warga. Aktivitas anak mengamen bersama ibunya baru terbongkar setelah ada aduan melalui hotline Lapor Cak Eri, yang segera ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah keluarga untuk memastikan kondisi anak. Pemerintah kota menugaskan DP3APPKB bersama konselor, bukan sekadar petugas penertiban, menandakan bahwa ini bukan soal menghilangkan “gangguan” di jalan, melainkan menangani intervensi sosial anak secara serius.
Wali kota menegaskan, setiap laporan anak kecil mengamen harus segera diperiksa dan orang tua diberi penjelasan bahwa praktik tersebut bisa termasuk eksploitasi anak dengan konsekuensi hukum. Pernyataan ini penting sebagai sinyal politik: kota memilih berpihak pada masa depan anak, bukan pada pembenaran kemiskinan. Di sisi lain, laporan warga tidak berhenti sebagai aduan; ia menjadi pintu masuk asesmen keluarga, pendidikan anak, hingga pola pengasuhan.
Di sinilah peran publik berubah dari pemberi uang di lampu merah menjadi bagian dari sistem perlindungan anak program. Warga yang melihat anak mengamen atau mengemis hingga malam tidak cukup hanya merasa iba; kontribusi paling efektif adalah melaporkannya melalui kanal resmi agar kondisi anak dapat dinilai dan ditangani secara tepat.
Solusi Ganda: Stop Eksploitasi Anak, Kuatkan Dompet Orang Tua
Intervensi pemerintah kota dalam kasus ini menunjukkan pelajaran penting: melarang anak kembali ke jalan tanpa mengubah ekonomi keluarga hanya memindahkan krisis dari trotoar ke ruang tamu. Karena itu, pemerintah tidak berhenti pada instruksi agar anak berhenti mengamen, tetapi mencari alternatif penghasilan agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi tanpa mengorbankan masa kecil anak.
Pendampingan menemukan bahwa sang ibu memiliki keterampilan menjahit. Alih-alih memberi solusi sesaat, pemerintah menawarkan pelatihan dan pengembangan keterampilan menjahit supaya kemampuan itu menjadi sumber penghasilan keluarga yang lebih aman dan berkelanjutan. Keluarga juga menyampaikan minat berjualan gorengan atau makanan ringan, rencana yang akan difasilitasi sebagai alternatif usaha.
Kepala DP3APPKB menyatakan bahwa intervensi ditujukan agar ibu bisa bekerja dan berdaya, bukan mengeksploitasi anak melalui kegiatan mengamen atau pekerjaan lain yang serupa. Inilah esensi pemberdayaan keluarga miskin: bukan memberi label salah pada orang tua, tetapi membukakan pintu kerja layak sehingga anak bisa kembali ke perannya sebagai pelajar, bukan pencari nafkah utama.
Pendekatan Holistik: Data, Keluarga, dan Hak Anak di Pusat Kebijakan
Kasus anak mengamen jalanan di Surabaya membuktikan bahwa perlindungan anak program yang efektif tidak bisa berhenti di slogan. Pendampingan menemukan bahwa pendidikan anak belum berjalan maksimal karena kondisi keluarga, sehingga intervensi harus menyentuh banyak sisi: ekonomi, psikologis, dan pengasuhan. Pemerintah juga memberikan pendampingan terkait pola pengasuhan dan hubungan orang tua–anak, memastikan reintegrasi anak dengan keluarga kandung berjalan sehat dan aman.
Setiap laporan mengenai anak yang berada di jalan untuk memperoleh uang idealnya diikuti penilaian sederhana atas kondisi keluarga, kehadiran sekolah, sumber pendapatan rumah tangga, dan kebutuhan layanan lanjutan. Pendekatan berbasis data ini krusial agar intervensi sosial anak tidak sporadis: riwayat laporan, akses bantuan ekonomi, dan perkembangan anak perlu dipantau berkala dengan perlindungan data pribadi.
Menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional, jumlah pekerja anak turun dari sekitar 1,27 juta pada 2024 menjadi 1,05 juta pada 2025, tetapi pekerjaan anak masih banyak di sektor informal, termasuk mengamen dan mengemis di jalanan. Angka itu seharusnya menjadi pengingat bahwa statistik membaik bukan alasan untuk lengah; kelompok paling tersembunyi justru sering paling terluka.
Menegaskan Prinsip: Anak Bukan Mesin Uang Keluarga
Inti persoalan eksploitasi anak ekonomi adalah keberanian mengatakan: anak bukan sumber penghasilan, dan tidak boleh diposisikan sebagai strategi bertahan hidup keluarga. Undang-undang melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak dan menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi mereka, apa pun tekanan ekonomi yang sedang dihadapi.
Ketika wali kota menegaskan bahwa tidak boleh ada anak kecil mengamen di jalanan, itu bukan sekadar perintah ketertiban kota, melainkan pernyataan nilai: masa depan anak lebih penting daripada pemasukan hari ini. Anak harus mendapatkan kesempatan tumbuh dan bersekolah tanpa dibebani aktivitas mencari penghasilan.
Kesimpulannya tegas: anak bukan jalan keluar dari kemiskinan keluarga; negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga harus bersama memastikan kemiskinan tidak berubah menjadi alasan hilangnya masa kanak-kanak. Program hotline warga, intervensi ekonomi, dan pendampingan keluarga yang dijalankan Surabaya adalah langkah ke arah yang benar. Tugas berikutnya adalah memperluas praktik ini, sehingga tidak ada lagi anak yang tumbuh dengan keyakinan keliru bahwa dirinya lahir untuk menutup defisit dompet, bukan untuk mengejar mimpi.
