Dua skema, satu tekanan biaya pakan
Pengadaan bahan pakan adalah rangkaian kebijakan untuk memastikan peternak memperoleh bahan baku dengan harga dan ketersediaan yang mendukung produksi, melalui jalur pasokan yang sesuai bagi setiap komoditas. Pemerintah kini menempatkan BUMN dan Bulog pada fungsi berbeda: ID FOOD dan Berdikari menangani akses bungkil kedelai, sedangkan Bulog direncanakan menyerap kelebihan jagung. Pendekatan ini masuk akal karena biaya pakan rentan tertekan ketika harga bahan baku bergejolak atau hasil panen tak terserap. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong optimalisasi peran kedua BUMN, termasuk kesiapan pengalihan kuota impor bungkil kedelai, agar pasokan terjamin dan harga lebih terjangkau. Setelah rapat koordinasi kemitraan jagung pakan dengan perwakilan peternak dari berbagai daerah, Amran juga menjelaskan rencana menghubungkan petani dan peternak melalui koperasi. Kebijakan ini lebih kuat bila dinilai sebagai dua alat yang saling melengkapi, bukan satu mekanisme seragam.

SBM BUMN menawarkan tekanan harga lebih rendah
Untuk bungkil kedelai atau soybean meal (SBM), fokus kebijakan adalah memperluas akses pasokan melalui ID FOOD dan Berdikari. Amran menyebut harga bungkil kedelai di pasar kerap berfluktuasi pada kisaran Rp 10.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Sementara itu, harga SBM dari kedua BUMN disebut berada di Rp 8.630 per kilogram, di bawah harga swasta yang masih lebih dari Rp 10.000 per kilogram. Selisih yang dilaporkan memberi peternak alasan untuk memperhatikan jalur BUMN, meski dampak akhirnya tetap bergantung pada ketersediaan dan kelancaran penyaluran. Penugasan itu juga mencakup kesiapan pengalihan kuota impor SBM, sehingga instrumen utamanya adalah pengadaan dan akses komoditas, bukan pembelian hasil panen lokal. Jika pasokan dan harga lebih terkendali, peternak dapat merencanakan biaya pakan dengan lebih baik dan menjaga kesinambungan usaha.
Serapan jagung Bulog menjaga petani dan peternak
Berbeda dari skema SBM, rencana serapan jagung Bulog bertumpu pada produksi petani dan penyerapan kelebihan hasil panen. Kebutuhan jagung untuk pakan nasional diperkirakan mencapai 1,8 juta ton per tahun. Pemerintah merencanakan penanaman di lahan 300.000 hektare dengan target produktivitas 7 ton per hektare; secara hitungan, target itu berpotensi menghasilkan 2,1 juta ton, tetapi hasil nyata bergantung pada luas tanam efektif dan produktivitas aktual. Bulog direncanakan membeli kelebihan panen agar hasil petani terserap dan harga di tingkat petani terjaga. Jika pasokan kemudian kurang, jagung yang diserap dapat disalurkan kembali kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ini membuat Bulog berperan sebagai penyangga antara surplus dan kekurangan, sekaligus menghubungkan kepentingan petani sebagai produsen dengan peternak sebagai pengguna.
Pengadaan perlu mengukur hasil, bukan hanya target
Kedua skema tidak boleh dicampuradukkan: SBM adalah bungkil kedelai yang pasokannya didukung melalui BUMN dan kesiapan pengalihan kuota impor, sementara jagung berasal dari produksi domestik dan rencana serap Bulog. Perbedaan ini penting bagi pengadaan bahan pakan karena masing-masing menjawab masalah yang berlainan. Jalur SBM berupaya menawarkan pasokan dengan harga yang lebih kompetitif; jalur jagung mengaitkan rencana tanam, penyerapan hasil, dan penyaluran kembali saat terjadi kekurangan. Model koperasi petani-peternak juga dimaksudkan agar produksi jagung dapat direncanakan sesuai kebutuhan industri peternakan. Namun, target luas tanam dan produksi belum dengan sendirinya menjamin pasokan pakan nasional: realisasi panen, waktu penyerapan, serta penyaluran kepada peternak akan menentukan dampaknya. Kesimpulannya, strategi ini menjanjikan karena membagi tugas sesuai komoditas, tetapi manfaatnya baru terasa jika pasokan benar-benar sampai kepada pengguna.






