TCG Tual: Lompatan Strategis, Bukan Sekadar Seremoni
Kerja sama perikanan RI–Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) di Tual adalah program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang menggabungkan modernisasi penangkapan ikan, transfer teknologi perikanan tangkap, dan integrasi rantai nilai dari laut hingga darat untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nelayan Maluku. Peluncuran kerja sama penangkapan ikan melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) secara resmi dilakukan di Kota Tual, melibatkan pemerintah RI dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai mitra utama dalam pengembangan sektor perikanan tangkap di kawasan timur. Gubernur menegaskan, dengan 91,71 persen wilayah Maluku berupa laut, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi, tetapi harus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Ini berarti, sejak awal publik perlu melihat TCG bukan sebagai seremoni, melainkan ujian serius: apakah modernisasi perikanan benar-benar bisa mengangkat nelayan Maluku kesejahteraan mereka, atau hanya mengganti kapal tanpa menyentuh akar masalah.
Angka-Angka Besar di Laut, Dampaknya Harus Terasa di Darat
Kekuatan utama kerja sama perikanan RI Tiongkok ini ada pada skala operasi yang tidak kecil. Pada tahap awal, disiapkan 33 kapal perikanan berukuran 299 GT dengan proyeksi produksi sekitar 9.500 ton ikan per tahun dan potensi PNBP sebesar Rp65 miliar. Armada ini diperkirakan menyerap 769 tenaga kerja, terdiri dari 669 awak kapal dan 100 pekerja di darat. Kutipan ini layak dicatat: “Armada tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 9.500 ton ikan per tahun, dengan potensi PNBP sekitar Rp65 miliar.” Namun angka-angka ini hanya bermakna bila ekonomi darat ikut bergerak. Pemerintah daerah menuntut seluruh hasil tangkapan didaratkan dan diolah di Maluku, agar pendaratan, pengolahan, distribusi, hingga logistik dan jasa pelabuhan menciptakan lapangan kerja baru dan menambah nilai di wilayah sendiri. Jika pendaratan bergeser ke luar Maluku, mimpi nelayan Maluku kesejahteraan hanya akan menjadi statistik di atas kertas.
Modernisasi Penangkapan Ikan: Teknologi Tanpa SDM Hanya Besi Mengapung
Modernisasi penangkapan ikan menjadi jantung kerja sama ini. Pemerintah menegaskan bahwa implementasi TCG tidak sekadar mengejar produksi, tetapi juga mendorong modernisasi armada perikanan dan sistem penangkapan yang tertib serta berkelanjutan. Di sinilah teknologi perikanan tangkap harus diterjemahkan menjadi kemampuan nyata nelayan lokal, bukan monopoli teknisi asing. Gubernur menyoroti pentingnya penguasaan teknologi penangkapan, pengolahan, penanganan, dan peningkatan mutu hasil perikanan sebagai bagian dari pengembangan SDM Maluku. Transfer teknologi dan pengetahuan diharapkan membuat masyarakat tidak hanya menjadi tenaga kerja kasar, tetapi bisa naik kelas, mengisi posisi teknisi, manajer unit pengolahan, hingga pelaku usaha di sepanjang rantai nilai industri perikanan. Tanpa investasi serius pada pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan, modernisasi penangkapan ikan berisiko hanya menghadirkan kapal canggih yang dioperasikan orang lain, sementara nelayan Maluku tetap tertinggal di bibir pantai.
TCG sebagai Jalur Naik Kelas Nelayan Maluku
Esensi Technical Cooperation Guidelines seharusnya adalah jalan terstruktur agar nelayan Maluku kesejahteraan mereka meningkat melalui peningkatan kapasitas, bukan sekadar bantuan proyek. Pemerintah provinsi menyatakan akan mendorong pengembangan kapasitas masyarakat seiring pelaksanaan kerja sama ini, agar SDM lokal mampu menopang industri perikanan yang lebih kuat dan mandiri. Transfer teknologi yang dirancang dalam TCG memberi peluang warga terlibat di berbagai tahapan: penangkapan, pendaratan, pengolahan, hingga distribusi. Jika program pelatihan dirancang serius—mulai dari keselamatan pelayaran, penggunaan alat tangkap modern, manajemen kualitas, sampai pencatatan produksi—maka TCG bisa menjadi sekolah besar yang mengubah wajah nelayan dari pekerja subsisten menjadi profesional sektor maritim.
Peran Bea Cukai dan Pengawasan: Menjaga Agar Manfaat Tidak Bocor
Modernisasi tanpa tata kelola akan berujung pada kebocoran manfaat. Karena itu dukungan lembaga seperti Bea Cukai Tual dan aparat pengawas lain menjadi penentu. Kepala Kantor Bea Cukai menyebut implementasi kerja sama ini sebagai momentum penting setelah penantian sekitar sepuluh tahun, dengan kewajiban seluruh hasil produksi didaratkan di pelabuhan Maluku untuk diolah lebih lanjut sehingga memberi nilai tambah lokal. Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong skema penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dengan penekanan pada perizinan, kepatuhan kapal, pencatatan produksi, dan pengawasan yang ketat. Harapannya jelas: kerja sama perikanan RI Tiongkok ini berlangsung tertib dan transparan, memberikan manfaat nyata bagi perekonomian pesisir, bukan membuka celah praktik overfishing atau kebocoran PNBP. Jika sinergi pengawasan berjalan, TCG bisa menjadi model bagaimana modernisasi penangkapan ikan dan tata kelola kuat saling menguatkan.
