Gelombang Penolakan Ekstraksi: Inti Masalahnya Bukan Sekadar Investasi
Gelombang penolakan tambang emas, proyek migas, dan perkebunan sawit di Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan merupakan bentuk konflik sumber daya alam ketika izin usaha pertambangan dan konsesi korporasi dianggap mengabaikan hak masyarakat adat, tanggung jawab sosial lingkungan, serta keberlanjutan sumber penghidupan lokal yang bersandar pada tanah, air, dan hutan sekitar kawasan operasi. Penolakan ini bukan anti pembangunan, melainkan kritik terhadap model ekstraksi yang menempatkan warga sebagai korban, bukan mitra. Di balik gencarnya narasi investasi, kasus-kasus terbaru menunjukkan pola yang sama: korporasi mengamankan izin, warga menanggung risiko. Aliansi masyarakat di berbagai daerah mulai menegaskan bahwa ruang hidup mereka bukan sekadar “area operasional”, melainkan sumber ekonomi, identitas, dan penghidupan lintas generasi. Jika negara terus memihak pada eksploitasi tanpa perlindungan kuat, konflik sosial dan ekologis akan menjadi normal baru.
Aceh: Dari Sawit Tanpa Empati hingga Penolakan Tambang Emas
Di Aceh Tamiang, Aliansi Masyarakat Menggugat Sawit menuduh PT Semadam kaya hasil bumi namun miskin empati, karena diduga tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan sesuai mandat hukum. Warga Desa Sekumur dan Tanjung Gelumpang yang berbatasan langsung dengan kebun sawit mengaku tak pernah tersentuh program bantuan maupun pemberdayaan, bahkan ketika banjir bandang meremukkan pemukiman mereka. Koordinator AM2S menegaskan bahwa CSR adalah kewajiban hukum mutlak, bukan kedermawanan opsional. AM2S mendorong pemerintah menjatuhkan sanksi dari administratif hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha jika kelalaian terbukti. Di Aceh Selatan, penolakan tambang emas menguat. IKSAS Subulussalam menolak eksplorasi PT Mineral Mega Sentosa dan PT Bersama Sukses Mining di pegunungan Samadua, karena kawasan itu adalah kebun pala, durian, cengkeh, kopi, dan tanaman muda yang menopang ekonomi warga. Risiko banjir, longsor, berkurangnya air bersih, dan limbah tambang dinilai terlalu besar dibanding manfaat sesaat. IKSAS secara terang meminta peninjauan ulang Izin Usaha Pertambangan kedua perusahaan.
Air Warga Versus Seismik Peony: Hak Atas Air Bukan Kompensasi Tunai
Di Talang Ubi, PALI, Proyek Survei Seismik 3D Peony menampilkan wajah lain konflik sumber daya alam: air sebagai korban tak terlihat. Warga menyorot dugaan pengambilan air dari sumur dan sumber milik masyarakat untuk pengeboran lubang seismik tanpa kejelasan izin, volume, persetujuan, dan mekanisme kompensasi. Pertanyaan mereka sederhana namun tajam: atas dasar apa air diambil, siapa menyetujui, dan apakah pengambilan ini mengurangi ketersediaan air di tengah musim kemarau. Ada pemilik sumber air yang baru menerima kompensasi setelah aktivitas tersebut diketahui dan dipersoalkan. Pola "ambil dulu, urus kompensasi kemudian" menunjukkan logika usaha yang menempatkan hak warga di urutan terakhir. Padahal Undang-Undang Sumber Daya Air menempatkan fungsi sosial dan hak rakyat atas air sebagai prinsip utama, bahkan mengatur ancaman pidana penjara satu hingga tiga tahun dan denda Rp1 miliar sampai Rp5 miliar bagi pelanggaran tertentu. "Korporasi boleh mencari migas. Namun, hak masyarakat atas air tetap harus dilindungi" menjadi kalimat kunci yang merangkum masalah ini.
Blok Langgak dan Hak Masyarakat Adat Melayu atas Migas
Di Riau, konflik tidak muncul dari tambang emas atau air, melainkan dari kedaulatan atas minyak. Aliansi Masyarakat Adat Melayu menolak rencana peralihan pengelolaan Blok Langgak dari BUMD PT SPR Langgak ke perusahaan asing Kingswood Capital Limited. Bagi mereka, Blok Langgak bukan sekadar ladang migas, tetapi simbol perjuangan panjang daerah untuk memperoleh hak dan manfaat atas kekayaan alam di tanah mereka. Rencana kembali menyerahkan ruang pengelolaan kepada pihak asing dianggap menyayat rasa keadilan dan menggagalkan cita-cita memperkuat ekonomi daerah melalui BUMD. AMA Riau menuntut transparansi penuh dari pemerintah provinsi, SKK Migas, dan Kementerian ESDM terkait dasar hukum, skema kerja sama, nilai ekonomi, dan konsekuensi jangka panjang peralihan itu. Mereka mengingatkan agar keputusan tidak diambil tergesa-gesa dan wajib menempatkan hak masyarakat adat, keberlanjutan penerimaan daerah, aspek lingkungan, serta kepentingan publik sebagai pertimbangan utama. Pesan mereka jelas: semangat investasi tidak boleh menghapus sejarah perjuangan rakyat dan hak atas manfaat yang adil.
Pola Sistemik dan Jalan Keluar: Menempatkan Warga sebagai Pemilik, Bukan Gangguan
Jika disatukan, kasus PT Semadam, penolakan tambang emas Samadua, seismik Peony, dan Blok Langgak membentuk pola sistemik: ekspansi ekstraksi berjalan dengan dukungan izin negara, sementara warga di sekitar proyek mempertanyakan manfaat, hak, dan keselamatan mereka. Penolakan lintas wilayah ini mengungkap bahwa konflik sumber daya alam bukan insiden terpisah, melainkan gejala tata kelola yang menempatkan korporasi sebagai pusat, dan masyarakat lokal sebagai beban yang harus "dikelola". Yang dibutuhkan bukan sekadar peninjauan ulang izin usaha pertambangan di satu titik atau pemeriksaan pengambilan air di satu proyek. Pemerintah harus mengubah posisi tawar masyarakat: dari objek kompensasi menjadi subjek yang haknya atas tanah, air, dan ruang hidup diakui dalam setiap izin dan kontrak. Tanpa itu, sanksi terhadap perusahaan sawit, penolakan tambang emas, dan keberatan atas peralihan pengelolaan migas hanya akan menjadi siklus protes tanpa perubahan struktur. Kesimpulannya tegas: keadilan sumber daya baru mungkin terwujud jika hak masyarakat adat dan lokal ditempatkan di atas kepentingan ekstraksi jangka pendek.
