RTLH: Bantuan yang Naik Anggaran, Turun Tantangan Data
Bantuan rumah tidak layak huni adalah program perbaikan atau peningkatan kualitas hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah dengan kerusakan struktural, sanitasi buruk, dan keterbatasan ruang, melalui kombinasi dana pemerintah dan nonpemerintah yang disalurkan berdasarkan pendataan kesejahteraan dan verifikasi lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi RTLH 2026 2027 menunjukkan tren peningkatan di berbagai daerah. Kabar baiknya, besaran dana RTLH per unit dan jumlah rumah yang diusulkan kian besar; kabar buruknya, verifikasi penerima bantuan RTLH dan penentuan desil kesejahteraan masih menjadi titik lemah. Jika pemerintah daerah tidak berani membenahi data dan proses cara mendaftar RTLH secara transparan, tambahan anggaran berisiko sekadar menjadi angka di atas kertas, bukan perubahan nyata di lapangan.
Kota Madiun: Tambahan Kuota, Banyak Sumber Dana, Verifikasi Jadi Penentu
Kota Madiun menjadi contoh menarik ketika bicara alokasi bantuan rumah tidak layak huni yang makin beragam sumber dananya. Kuota bantuan perbaikan RTLH bertambah 75 unit dan melengkapi 100 rumah yang sebelumnya mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Setiap penerima BSPS memperoleh bantuan senilai Rp 20 juta per unit, angka yang cukup untuk perbaikan struktural dasar jika dikawal dengan pengawasan yang ketat. Di luar BSPS pusat, pemkot mengalokasikan APBD untuk 99 unit dengan nilai sekitar Rp 15 juta per rumah, difokuskan pada perbaikan ringan seperti atap, lantai, dan dinding. Ada pula APBD provinsi untuk tiga rumah dengan nilai sekitar Rp 80 juta per unit, serta dukungan CSR yang besarannya disesuaikan tingkat kerusakan. Namun semua peluang ini bergantung pada satu hal: verifikasi lapangan yang belum selesai dan menjadi gerbang utama bagi calon penerima tambahan 75 unit tersebut.
Kubu Raya: Target 3.000 RTLH dan Perang Melawan Data yang Tidak Akurat
Di Kabupaten Kubu Raya, ambisi memperluas alokasi RTLH 2026 2027 datang bersama kesadaran bahwa data penerima adalah titik rawan. Pemerintah kabupaten menargetkan sedikitnya 3.000 rumah tidak layak huni diusulkan untuk mendapat penanganan pada 2027. Saat ini baru 1.931 unit masuk dalam data awal, sehingga perlu penambahan usulan agar sejalan dengan dorongan pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional pembangunan tiga juta rumah. Sekda menegaskan bahwa ketepatan data kesejahteraan, termasuk pengelompokan desil, harus diperiksa berkala agar bantuan tepat sasaran. Pernyataannya tegas: data yang digunakan harus valid, relevan, dan mutakhir, agar masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran bantuan tidak tersisih karena ketidaksesuaian data. Di sini, verifikasi dan validasi lapangan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan medan pertempuran melawan bias, kelalaian, dan potensi salah sasaran di tengah lebih dari 21.000 unit RTLH yang tercatat di wilayah tersebut.
Kendala Desil dan Verifikasi: Titik Lemah yang Mengancam Keadilan Bantuan
Peningkatan alokasi bantuan rumah tidak layak huni akan kehilangan makna jika verifikasi penerima bantuan RTLH dan penentuan desil kesejahteraan tetap kacau. Pengalaman Kubu Raya menunjukkan bahwa data kesejahteraan dan pengelompokan desil sering tidak sejalan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga warga yang paling membutuhkan bisa saja tidak terakomodasi. Di sisi lain, Kota Madiun masih menunggu verifikasi lapangan untuk calon penerima tambahan 75 unit, padahal program ini membuka peluang bagi warga yang teridentifikasi saat kegiatan Wali Kota Bersama Rakyat. Masalahnya, proses verifikasi yang lambat dan kurang transparan mudah menimbulkan kecurigaan publik: siapa yang menentukan layak atau tidak layak, dan berdasarkan data siapa? Tanpa mekanisme koreksi data yang aktif melibatkan desa, kecamatan, dan Puskesos seperti yang didorong di Kubu Raya, program RTLH berisiko menjadi bantuan yang "tepat prosedur" tetapi tidak selalu tepat sasaran.
Kesimpulan: Tambahan Anggaran Harus Diikuti Reformasi Data dan Proses
Kenaikan alokasi RTLH 2026 2027, baik melalui BSPS pusat, APBD, maupun CSR, jelas memberi harapan bagi ribuan keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Kota Madiun menunjukkan bagaimana kombinasi sumber dana bisa memperluas cakupan bantuan, sementara Kubu Raya menegaskan pentingnya satu data daerah yang valid dan terverifikasi. Namun, harapan itu hanya akan menjadi kenyataan jika dua hal dibenahi secara serius: kualitas data dan integritas verifikasi. Pemerintah daerah perlu memperlakukan pendataan RTLH bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai fondasi keadilan sosial. Cara mendaftar RTLH, alur verifikasi, dan kriteria desil harus dipublikasikan secara jelas agar warga bisa mengawasi. Tanpa reformasi data dan proses, besaran dana RTLH per unit, seberapa pun besar, tidak akan cukup untuk mengubah wajah kemiskinan perumahan; yang berubah hanya angka di laporan, bukan kehidupan di dalam rumah-rumah itu.
