Definisi masalah: ketika uang “cukup”, tapi infrastruktur butuh lebih
Polemik obligasi daerah Jakarta adalah perdebatan tentang apakah pemerintah provinsi yang memiliki APBD besar pantas menambah utang lewat surat utang publik untuk pembiayaan infrastruktur daerah, di tengah tekanan pemangkasan transfer pusat dan kekhawatiran risiko krisis fiskal yang bisa berimbas pada keuangan nasional. Di satu sisi, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan wilayahnya. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons santai penolakan tersebut dan menegaskan tetap akan mengajukan obligasi sebagai bagian strategi pembiayaan infrastruktur prioritas Jakarta. Dalam konteks ini, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah uang Jakarta “banyak”, tetapi bagaimana menimbang kebutuhan investasi jangka panjang dengan risiko krisis fiskal yang bisa mengguncang perekonomian nasional jika terjadi gagal bayar di daerah.
Argumen Menkeu: APBD besar, risiko Brasil-Argentina, dan tawaran PT SMI
Purbaya Yudhi Sadewa berangkat dari logika kehati-hatian: jika uang daerah sudah besar, mengapa menambah utang? Ia menilai penerbitan obligasi daerah memerlukan pengawasan ketat karena bila pengelolaan risiko fiskal meleset, beban finansial pada akhirnya akan jatuh ke pusat dan berpotensi memicu krisis ekonomi yang lebih luas, seperti yang pernah terjadi di Brasil dan Argentina ketika daerah gagal bayar sehingga pusat harus menanggung semuanya. Dalam forum ekonom, Purbaya secara spesifik meminta DKI Jakarta tidak mencari utang baru lewat obligasi daerah, dengan komentar lugas bahwa "Jakarta enggak perlu juga ngeluarin bond, uangnya kebanyakan". Sebagai gantinya, pemerintah pusat menawarkan alternatif pendanaan BUMN melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai special mission vehicle yang dinilai profesional menilai proyek infrastruktur, dengan mekanisme pengembalian lewat pemotongan langsung Dana Bagi Hasil dalam transfer ke daerah. Secara politis, tawaran PT SMI menggeser kendali pembiayaan dari pasar keuangan ke tangan pemerintah pusat.
Jawaban Jakarta: kebutuhan infrastruktur dan klaim mampu bayar
Jakarta bersikap sebaliknya: uang dianggap tidak sebanyak yang dikira karena beban pembangunan tidak kecil. Pramono Anung menegaskan tetap akan mengajukan obligasi daerah meski dinilai belum perlu oleh Menkeu, dengan alasan pemerintah provinsi paling memahami kebutuhan infrastruktur di lapangan. Pemangkasan Dana Bagi Hasil membuat APBD DKI yang semula disusun sekitar Rp95 triliun turun menjadi Rp79 triliun, sehingga obligasi daerah dipandang sebagai cara menutup celah pembiayaan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran. Rencana awal obligasi senilai Rp3,5 triliun yang akan diterbitkan pada Juni 2027 sekaligus akan menjadi obligasi daerah pertama di negeri ini. Belakangan, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI, Suharini Eliawati, menyebut rencana penerbitan dinaikkan menjadi Rp5,6 triliun secara bertahap: Rp4,2 triliun pada 2027 dan Rp1,3 triliun pada 2028, agar beban pembayaran tidak langsung berjalan penuh dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Ketua DPRD DKI, Suhud Alynudin, menegaskan dana obligasi daerah Jakarta harus digunakan untuk pembiayaan infrastruktur daerah yang "berputar" dan bukan untuk subsidi atau bansos, sekaligus menyatakan keyakinan bahwa Jakarta mampu membayar sehingga risiko gagal bayar harus dicegah dari awal.
Otonomi daerah vs stabilitas fiskal nasional: siapa pegang rem, siapa pegang gas?
Perdebatan ini sesungguhnya tentang siapa memegang rem dan siapa memegang gas dalam tata kelola fiskal: pusat atau daerah. Menkeu menekankan bahwa salah kelola obligasi daerah dapat mengguncang perekonomian nasional karena ketika daerah tidak mampu bayar, pemerintah pusat pada akhirnya harus menalangi dan memikul risiko krisis fiskal. Jakarta, lewat Pramono, balik menyentil bahwa jika penerbitan obligasi tidak diperbolehkan, maka Dana Bagi Hasil porsi Jakarta seharusnya dikembalikan utuh, merujuk pada pemotongan yang membuat APBD anjlok belasan triliun. Seorang anggota Komisi XI DPR menegaskan bahwa obligasi daerah adalah hak otonomi fiskal yang sah, tetapi harus dijalankan dengan akal sehat dan perhitungan risiko yang matang demi melindungi sekitar 13 juta warga Jakarta. Di saat yang sama, ia mengingatkan pusat untuk bercermin atas kepastian transfer ke daerah, karena ketidakpastian DBH mendorong daerah kreatif mencari pembiayaan alternatif. Tarik‑menarik ini menyingkap ketegangan klasik: pusat mengutamakan stabilitas fiskal nasional, daerah mengejar otonomi untuk membiayai agenda pembangunan sendiri.
Kuncinya: transparansi parameter kelayakan, bukan saling curiga
Pada titik ini, perdebatan tentang obligasi daerah Jakarta tidak boleh berhenti pada retorika apakah uang DKI "kebanyakan" atau "kurang". Direktur eksekutif sebuah lembaga pemantau otonomi daerah menilai pemerintah pusat tidak semestinya menghambat pembiayaan daerah dengan pertimbangan subjektif, apalagi ketika program yang akan dibiayai bersifat produktif dan jangka panjang. Ia mendesak pusat membuka parameter kelayakan obligasi daerah secara jelas dan transparan, karena pusat memang memiliki fungsi pengawasan tetapi harus menjalankannya melalui penilaian berbasis indikator, bukan komentar sepihak. Di sisi lain, DPR mengingatkan Pemprov DKI untuk transparan terhadap proyeksi kemampuan membayar dan detail proyek yang didanai, dan menegaskan agar dana obligasi tidak digunakan sekadar menutup defisit APBD, melainkan diarahkan ke investasi nyata dengan dampak jangka panjang. Dalam konteks pembiayaan infrastruktur daerah dan risiko krisis fiskal, posisi paling masuk akal adalah kompromi: pusat bertindak sebagai enabler yang menetapkan parameter disiplin fiskal, sementara Jakarta menunjukkan secara data bahwa obligasi daerah Jakarta layak, terukur, dan tidak akan menjadi bom waktu yang kelak harus dipadamkan oleh pemerintah pusat.
