Bebas Aktif Versi Prabowo: Dari Slogan Menjadi Instrumen Kedaulatan
Diplomasi bebas aktif dalam konteks pemerintahan Prabowo adalah strategi politik luar negeri yang lincah, tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, tetapi sangat berpihak pada kepentingan nasional, dengan fokus mengurangi ketergantungan geopolitik, memperluas pilihan mitra, dan mengubah setiap hubungan luar negeri menjadi instrumen nyata untuk memperkuat kedaulatan nasional Indonesia dan daya tawar internasional di tengah rivalitas global yang kian tajam.
Dua tahun pertama memperlihatkan bahwa diplomasi bebas aktif bukan lagi jargon normatif, melainkan kerangka kerja yang menautkan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan pembangunan ekonomi. Intinya sederhana: semakin kecil ketergantungan, semakin besar ruang gerak. Pemerintahan Prabowo membaca ketergantungan sebagai ancaman senyap—tidak selalu diumumkan, tetapi efektif sebagai alat tekan. Karena itu, diplomasi tidak berdiri sendiri; ia disandarkan pada kemampuan berdiri di atas kaki sendiri, dari pangan sampai energi. Pendekatan ini menjadikan strategi geopolitik Prabowo tampak lebih transaksional dan berani: bersahabat dengan semua, terikat pada tidak ada, dan selalu menuntut manfaat konkret bagi kedaulatan nasional Indonesia.
Mengurangi Ketergantungan: Dari Sawah ke Meja Perundingan
Ketergantungan adalah titik lemah diplomasi; di sinilah strategi geopolitik Prabowo mencoba mengubah struktur, bukan sekadar narasi. Pangan, energi, dan layanan publik yang timpang membuka celah tekanan sebelum negosiasi apa pun dimulai. Pemerintahan ini menjawabnya dengan agenda kedaulatan yang menyentuh akar: produksi dalam negeri. Menurut jpnn.com, produksi delapan komoditas pangan diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton pada 2026, melampaui kebutuhan 68,22 juta ton. Surplus ini bukan sekadar angka, tetapi tameng terhadap embargo, lonjakan harga, dan syarat politik yang sering menyertai impor.
Kedaulatan nasional Indonesia di sektor pangan memberi efek domino ke meja perundingan internasional. Negara yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri tidak mudah digiring oleh ancaman pasokan. Penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, misalnya Urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, memperlihatkan bahwa diplomasi bebas aktif ditopang kebijakan domestik yang menjaga keberlanjutan produksi. Di sini terlihat logika strategis: sebelum bicara aliansi dan pakta dagang, Prabowo berupaya menutup lubang kerentanan internal agar daya tawar internasional tidak runtuh oleh tekanan logistik paling dasar.
Lincah di Banyak Blok: Diversifikasi Mitra sebagai Modal Tawar
Di panggung global yang terbelah rivalitas Amerika Serikat–China, perang Rusia–Ukraina, dan konflik Timur Tengah, diplomasi bebas aktif diuji pada kemampuan menjaga jarak yang tepat. Pemerintahan Prabowo memilih jalan diversifikasi: hadir di Moskwa, Washington, Beijing, hingga Brussel, tanpa mengunci diri pada satu blok. Kompas.tv mencatat Presiden singgah di 56 negara dalam 29 perjalanan dalam dua tahun, dengan 34 persinggahan pada 2025 saja. Intensitas ini menunjukkan bahwa strategi geopolitik Prabowo bertumpu pada memperbanyak opsi, bukan memperdalam ketergantungan baru.
Masuk sebagai anggota penuh BRICS, memimpin D-8, sambil menandatangani kesepakatan dengan Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat, menggambarkan pola yang konsisten: menolak dikurung dalam dikotomi Timur–Barat. Andi Widjajanto menilai capaian terbesar pemerintahan ini adalah kemampuan bersahabat dengan semua pihak tanpa terikat satu kekuatan besar. Namun di balik pujian tersebut, ada tuntutan: banyak mitra belum otomatis berarti daya tawar internasional meningkat. Tanpa hasil konkret berupa akses pasar, investasi, dan transfer teknologi, diplomasi lincah berisiko berubah menjadi tur kehormatan yang mahal.
Dari Nota Kesepahaman ke Manfaat Nyata: Ujian Diplomasi Ekonomi
Diplomasi ekonomi menjadi arena paling telanjang untuk menilai apakah diplomasi bebas aktif sudah bekerja bagi kedaulatan nasional Indonesia. Pemerintahan Prabowo menandatangani ICA-CEPA dengan Kanada, mencapai kesepakatan substantif IEU-CEPA dengan Uni Eropa, serta membuka babak baru hubungan dagang dengan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade. Di atas kertas, ini memperluas pasar dan peluang investasi. Namun kertas tidak otomatis berubah menjadi pabrik, lapangan kerja, atau penguasaan teknologi.
Andi Widjajanto mengingatkan adanya kesenjangan antara aktivitas dan realisasi: dari sekitar 30 hasil lawatan, baru delapan yang benar-benar menjadi kontrak, kerja sama produksi, atau perjanjian yang berlaku. Angka ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan jumlah MoU, melainkan seberapa jauh pemerintah mengawal implementasi. Strategi geopolitik Prabowo akan dinilai dari kemampuannya mengubah perjanjian menjadi kapasitas industri, bukan sekadar statistik kunjungan. Tanpa pengawalan regulasi dan kesiapan industri, daya tawar internasional akan berhenti pada pidato, bukan pada neraca perdagangan dan penguasaan rantai nilai.
Menuju Otonomi Strategis: Kedaulatan sebagai Benang Merah
Jika ditarik ke satu garis besar, delapan capaian strategis dua tahun pertama dapat dibaca sebagai upaya menuju otonomi strategis: mengurangi kerentanan eksternal, membangun kredibilitas institusional, dan menanam modal jangka panjang. Di luar isu dagang, sikap pada konflik global—dari Rusia–Ukraina hingga eskalasi Iran–Israel—menunjukkan pola yang konsisten: mendukung penyelesaian damai, melindungi warga negara, dan menolak terseret ke dalam logika blok. Evakuasi WNI dari Iran dan seruan penghentian serangan adalah contoh bahwa diplomasi bebas aktif juga bermakna proteksi langsung terhadap rakyat.
Namun pekerjaan belum selesai. Kedaulatan nasional Indonesia bukan hanya soal surplus pangan atau banyaknya forum yang dihadiri, tetapi kemampuan bertahan dalam krisis panjang tanpa harus tunduk pada tekanan negara lain. Di sinilah dua tahun pertama Prabowo memberi sinyal penting: diplomasi tidak lagi dipandang sebagai etalase, melainkan perpanjangan dari strategi kemandirian. Tantangannya ke depan adalah konsistensi: menjaga disiplin mengurangi ketergantungan, mengawal realisasi kesepakatan, dan memastikan setiap langkah di panggung global menambah, bukan mengurangi, daya tawar internasional.
