Masalah Utama: Kapal Boleh Banyak, Dermaga Tetap Satu Sumbatan
Kemacetan feri Selat Bali adalah kondisi ketika antrean kendaraan penyeberangan di lintasan Ketapang–Gilimanuk menumpuk hingga berkilo-kilometer karena kapasitas dermaga Gilimanuk dan sisi Ketapang tidak seimbang dengan jumlah kapal serta lonjakan arus penumpang dan logistik yang makin besar sepanjang hari libur dan periode sibuk.
Kemacetan di akses Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk beberapa hari terakhir memperlihatkan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar kurangnya kapal. Antrean kendaraan yang hendak menyeberang tercatat mencapai sekitar 8 kilometer hingga kawasan Bangsring, bahkan di laporan lain disebut bisa memanjang sampai 13 kilometer. Di sisi lain, operator telah mengerahkan 23 kapal dengan pola layanan hingga 8 perjalanan per kapal per hari. Angka-angka ini menggambarkan paradoks: kapasitas armada dinaikkan, tetapi ekor antrean kendaraan penyeberangan tetap mengular. Pemicunya ada pada infrastruktur pelabuhan penyeberangan yang tidak mengimbangi kebutuhan. Tanpa intervensi di dermaga, penambahan kapal hanya memindahkan antrean dari darat ke laut.
Rencana Tambah 9 Kapal: Solusi Semu yang Abaikan Bottleneck
Pemerintah berencana menambah sembilan kapal di lintas Ketapang–Gilimanuk, di atas 56 kapal yang sudah mengantongi izin beroperasi saat ini. Di atas kertas, penambahan ini tampak sebagai jawaban cepat atas kemacetan feri Selat Bali. Namun Dewan Pimpinan Pusat GAPASDAP mengingatkan bahwa persoalan utamanya bukan kekurangan kapal, tetapi kekurangan dermaga. Tanpa perluasan fasilitas sandar, kapal-kapal tersebut tidak bisa dioperasikan bersamaan dan hanya mendapat jatah 9–10 hari operasi per bulan.
Di sinilah letak absurditas kebijakan: ketika kapal bertambah menjadi sekitar 65 unit, sementara kapasitas dermaga tetap, yang bertambah bukan kapasitas angkut, melainkan antrean kapal itu sendiri. Pernyataan GAPASDAP bahwa “menambah kapal tanpa menambah dermaga sama dengan menambah antrean, bukan menambah kapasitas pelayanan” adalah ringkasan telak kegagalan desain kebijakan saat ini. Pemerintah seharusnya memulai dari titik paling sempit alur layanan, bukan dari sisi yang secara struktur sudah kelebihan kapasitas.
Kenaikan Kapasitas Dermaga 2: Penting, tapi Jauh dari Cukup
ASDP memang tidak tinggal diam. Kapasitas Dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk ditingkatkan dari 30 ton menjadi 50 ton sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk memperkuat keandalan layanan Jawa–Bali. Pekerjaan ini sudah berlangsung sejak 21 Agustus 2026, dan terintegrasi dengan pengembangan Dermaga Ponton Ketapang menjadi Moveable Bridge permanen berkapasitas sama. Secara teknis, langkah ini memberi fleksibilitas lebih dalam penempatan kapal dan pengaturan arus kendaraan saat trafik meningkat.
Namun peningkatan kapasitas dermaga Gilimanuk ini baru menyentuh aspek beban per sumbu, bukan jumlah titik sandar. Di tengah antrean kendaraan penyeberangan yang mengular 8 km dan mengganggu waktu perjalanan masyarakat serta kelancaran distribusi logistik, efeknya akan terbatas. Infrastruktur yang lebih kuat membantu mempercepat layanan kendaraan dan arus logistik, tetapi selama jumlah kantong dermaga tidak bertambah, bottleneck tetap berada di pintu masuk pelabuhan. Dengan kata lain, ini perbaikan penting, tetapi bukan terobosan yang bisa mengakhiri krisis.
Dampak Nyata bagi Pengguna: Waktu Hilang, Biaya Sosial Membengkak
Di balik angka-angka teknis, yang paling merasakan akibat dari desain kebijakan yang timpang adalah pengguna jasa. Antrean kendaraan penyeberangan hingga 8 kilometer membuat sopir truk logistik, keluarga yang mudik, sampai pelancong harus mengorbankan jam istirahat dan produktivitas di ruas jalan yang berubah menjadi kantong parkir raksasa. Operator mengakui bahwa ketidaknyamanan ini berimbas langsung pada waktu perjalanan masyarakat dan kelancaran distribusi logistik.
ASDP merespons dengan mengoptimalkan jumlah kapal yang beroperasi dan menyesuaikan pola operasi secara dinamis, sekaligus menyiapkan kapal tambahan dari luar lintasan. Pengaturan trafik di area pelabuhan serta pemanfaatan buffer zone Bulusan juga dilakukan untuk meredam lonjakan arus. Tetapi tanpa penataan infrastruktur pelabuhan penyeberangan yang lebih menyeluruh, semua langkah operasional ini hanya memindah-mindah antrean, bukan menghilangkannya. Pengguna tetap membayar harga dalam bentuk kelelahan, keterlambatan, dan ketidakpastian.
Jalan Keluar: Bangun Dermaga Baru, Bukan Sekadar Menambah Kapal
Jika pemerintah serius mengurai kemacetan feri Selat Bali, prioritasnya harus beralih dari mengejar jumlah kapal ke memperkuat kapasitas dermaga Gilimanuk dan pasangannya di Ketapang. GAPASDAP menilai perlu dibangun setidaknya dua dermaga tambahan di sisi Gilimanuk sebagai pasangan Dermaga Bulusan dan dermaga ponton di Ketapang. Tanpa itu, load factor, pola permintaan jam sibuk–sepi, hingga pembagian hari operasi kapal akan terus timpang dan menggerus keberlanjutan usaha pelayaran.
Ke depan, penerbitan izin kapal baru seharusnya bergantung pada kajian transparan tentang keseimbangan antara jumlah kapal dan dermaga, bukan sekadar respons politis terhadap antrean di permukaan. Antrean yang kini sedikit menurun berkat pengaturan operasi 23 kapal seharusnya tidak membuat pembuat kebijakan terlena. Tanpa ekspansi dermaga, setiap musim puncak berikutnya hanya akan mengulang drama yang sama, dengan biaya sosial yang terus menumpuk dari waktu ke waktu.
