Pemangkasan yang terasa di tingkat kampung
Dana Desa Mimika adalah alokasi anggaran pemerintah untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat di 133 kampung, dengan ruang bagi pemerintah kampung untuk menetapkan prioritas sesuai kondisi setempat. Pada 2026, pagunya turun dari Rp130,178 miliar menjadi Rp60,931 miliar—menyusut sekitar 53 persen. Selisih nominalnya sekitar Rp69,247 miliar. Angka ini bukan koreksi kecil: ia mempersempit dana yang langsung diterima kampung dan menuntut penjelasan yang lebih terang tentang perubahan skema. Dampaknya tidak abstrak. Kampung mungkin harus menimbang kembali kebutuhan jalan, air bersih, fasilitas kesehatan, sekolah, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan bagi masyarakat adat. Dalam wilayah dengan kebutuhan yang beragam, pemangkasan sebesar ini seharusnya memicu pembahasan terbuka, bukan berhenti pada pengumuman bahwa dana sudah tersalurkan.
Transfer besar bukan pembanding langsung
Pada saat yang sama, transfer pusat Mimika mencapai Rp1,086 triliun hingga Oktober 2026, atau 79,54 persen dari pagu Rp1,365 triliun. Sekilas, angka itu tampak jauh lebih besar daripada alokasi Dana Desa. Namun, keduanya bukan angka yang dapat dibandingkan langsung: Rp60,931 miliar adalah pagu khusus Dana Desa, sedangkan transfer pusat merupakan gabungan berbagai komponen anggaran dengan mekanisme dan persyaratan penyaluran masing-masing. Karena itu, besarnya transfer pusat tidak membuktikan bahwa kampung memiliki dana pengganti atas pemangkasan Dana Desa. Angka keseluruhan juga dapat menyamarkan perbedaan capaian antarpos. Hingga Oktober, penyaluran Dana Desa dan DAK fisik telah mencapai 100 persen, sedangkan dana Otsus baru tersalur Rp75,2 miliar atau 32,8 persen dari pagu Rp228,9 miliar. Membaca anggaran Mimika perlu dimulai dengan memisahkan setiap pos, bukan menyandingkan angka agregat dengan satu alokasi tertentu.
Perubahan skema perlu dibuka ke publik
Menurut penjelasan KPPN Timika, kebijakan nasional 2026 membagi Dana Desa menjadi alokasi reguler dan alokasi khusus untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Dana yang diterima langsung kampung adalah alokasi reguler, sementara pagu untuk koperasi ditetapkan dan dikelola secara terpusat. Penjelasan ini memberi konteks atas turunnya dana yang masuk ke kampung, tetapi belum menjawab semua pertanyaan penting. Berapa bagian yang dialihkan ke skema koperasi, bagaimana manfaatnya dibagikan kepada 133 kampung, dan bagaimana warga dapat mengawasi penggunaannya? Tujuan memperkuat koperasi dapat bermanfaat, tetapi desain terpusat tidak boleh menghapus perbedaan kebutuhan lokal. Pemerintah perlu menjelaskan komposisi perubahan anggaran dan memastikan pemerintah kampung serta masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, bukan hanya diminta melaksanakan program yang telah dirancang dari atas.
Penyaluran bukan ukuran akhir
KPPN menyatakan penyaluran Dana Desa ke rekening 133 kampung telah tuntas 100 persen. Itu penting secara administratif, tetapi bukan bukti bahwa kebutuhan warga sudah terpenuhi. Dana yang masuk rekening belum otomatis menghasilkan jalan yang layak, layanan kesehatan memadai, pendapatan yang meningkat, ataupun koperasi yang sehat. Penilaian semestinya mencakup bukan hanya apakah uang sudah dikirim, tetapi juga siapa yang menentukan penggunaannya dan manfaat apa yang diterima warga. Menjelang akhir tahun anggaran 2026, perkembangan penyaluran tiap komponen transfer masih perlu dipantau; penyaluran tahap kedua dana Otsus, misalnya, belum dapat dilakukan karena KPPN Timika belum menerima rekomendasi dari kantor pusat. Kesimpulannya, susutnya alokasi Dana Desa harus dijawab dengan keterbukaan dan pelibatan kampung. Tanpa itu, keberhasilan penyaluran berisiko menutupi pertanyaan yang lebih mendasar: apakah anggaran benar-benar sampai pada kebutuhan masyarakat?
