Dari Intuisi ke Angka: Mandat Baru Kebijakan Berbasis Data
Kebijakan berbasis data adalah pendekatan penyusunan dan pelaksanaan keputusan publik yang menjadikan data akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai fondasi utama dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi program sehingga arah pembangunan tidak lagi bertumpu pada intuisi semata, melainkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan diukur dampaknya terhadap masyarakat. Di Riau, pendekatan ini tidak lagi slogan, tetapi sudah menjadi mandat politik-administratif: Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa seluruh kebijakan, alokasi anggaran, hingga eksekusi pembangunan ke depan harus berpijak pada penerapan Satu Data Indonesia (SDI). Langkah ini menandai pergeseran tajam dari pola lama yang sering bergantung pada persepsi, data parsial, atau laporan manual. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi yang digelar di Kantor Bappeda Riau pada Rabu (12/8/2026) menjadi titik konsolidasi komitmen baru tersebut.
Forum Satu Data Indonesia: Membangun Tata Kelola Data Pemerintah
Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Riau bukan sekadar agenda seremonial; ia dirancang sebagai mesin penggerak tata kelola data pemerintah yang lebih disiplin. Tema yang diusung—penyepakatan daftar data daerah, pengurangan redundansi, dan penguatan manajemen hak akses—secara terang menunjukkan bahwa masalah utama selama ini adalah data yang tersebar, tumpang tindih, dan tidak terhubung antarinstansi. Dengan forum ini, pemerintah daerah menyatakan keengganan untuk menerima situasi tersebut sebagai sesuatu yang “wajar” dalam birokrasi. Komitmen matangnya jelas: Satu Data Indonesia harus menjadi bisnis utama pemerintahan, bukan pekerjaan tambahan yang baru digerakkan ketika ada permintaan data. Pernyataan ini mengandung pesan politis yang kuat—bahwa data tidak lagi pelengkap kebijakan, melainkan prasyarat. Pengelolaan data daerah ditargetkan semakin terintegrasi, akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung seluruh tahapan pembangunan.
Integrasi Data Lintas Instansi: Syarat Pengambilan Keputusan Terukur
Keputusan yang terukur tidak mungkin lahir dari data yang terfragmentasi. Karena itu, integrasi data lintas instansi menjadi inti dari inisiatif Satu Data Indonesia di Riau. Forum ini secara eksplisit bertujuan mewujudkan ketersediaan data yang mudah diakses dan dibagi pakai antarinstansi pemerintah untuk kepentingan pembangunan, evaluasi, dan pengendalian. Di sinilah hak akses dan mekanisme berbagi pakai data menjadi isu strategis: tanpa pengaturan yang jelas, upaya integrasi hanya akan menambah kerumitan birokrasi. Menurut Asisten II Sekretariat Daerah, Helmi D, penguatan manajemen hak akses dan berbagi data dipandang efektif memangkas tumpang tindih informasi sekaligus membangun budaya birokrasi yang digerakkan oleh data nyata di lapangan. Data statistik, keuangan, dan spasial kewilayahan tidak boleh berjalan pada rel yang berbeda; keterhubungan antardata tersebut diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Peran Bappeda dan OPD: Mengakhiri Pola Lama Perencanaan
Perubahan paradigma ini akan gagal jika hanya berhenti pada forum. Kuncinya ada pada lembaga perencana seperti Bappeda dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Devrizon, menegaskan bahwa data adalah sumber utama penyusunan dokumen perencanaan bagi Bappeda dan masing-masing OPD. Pernyataan tersebut pada dasarnya adalah pengakuan bahwa masa ketika dokumen perencanaan disusun dengan data seadanya atau laporan yang sulit diverifikasi harus ditinggalkan. Ketersediaan data yang terintegrasi dan berkualitas diyakini akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Di sini terlihat jelas betapa Satu Data Indonesia bukan proyek teknologi, melainkan perubahan cara berpikir: data menjadi alat menjawab pertanyaan pembangunan, menentukan alokasi sumber daya, sekaligus tolok ukur keberhasilan program dan kebijakan pemerintah.
Dampak Strategis: Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Standar Baru
Jika dijalankan konsisten, mandat kebijakan berbasis data melalui Satu Data Indonesia akan mengubah standar akuntabilitas pemerintah daerah. Aksesibilitas data yang mudah dan dapat dibagi antarinstansi membuka peluang pengawasan yang lebih tajam, baik secara internal maupun oleh publik, karena setiap keputusan dapat ditelusuri kembali ke basis datanya. Pemerintah sendiri mengakui bahwa indikator pembangunan yang baik harus bersumber dari data yang akurat, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan komitmen bahwa seluruh kebijakan dan alokasi anggaran harus berpijak pada informasi yang akurat melalui SDI, pola lama yang permisif terhadap keputusan tanpa bukti mulai kehilangan legitimasi. Namun, komitmen ini sekaligus menjadi ujian: apakah instansi bersedia membuka data, menyelaraskan definisi, dan melepaskan ego sektoral. Jawabannya akan menentukan apakah gagasan kebijakan berbasis data benar-benar menjadi praktik, atau kembali jatuh menjadi jargon reformasi birokrasi.
