Kesaksian yang membuka perkara
Perkara korupsi PALI adalah dugaan gratifikasi dan/atau suap dalam pengurusan proyek pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang kini diperiksa di Pengadilan Tipikor Palembang. Kesaksian tentang uang dan tawaran pekerjaan membuat sidang ini penting: perkara bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana akses ke proyek pemerintah diduga ditawarkan. Pada Selasa, 17 November 2026, jaksa menghadirkan enam saksi dalam sidang yang menjerat Wakil Bupati PALI nonaktif Iwan Tuaji dan Kepala UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas ESDM Sumsel, Alhefy Kurniawan. Salah satu saksi, Horizal, mengaku menyerahkan Rp872 juta kepada Iwan Tuaji dalam tiga tahap. Kesaksian itu masih merupakan keterangan di persidangan, bukan putusan bersalah. Namun, ia memberi gambaran konkret tentang dugaan hubungan antara uang dan peluang proyek.
Dari perkenalan ke tawaran proyek
Menurut Horizal, perkenalannya dengan Alhefy berlanjut ketika Alhefy menghubunginya dan mengajak bertemu di kediaman Iwan Tuaji di Palembang. Dalam pertemuan tersebut, Alhefy disebut menawarkan peluang pekerjaan atau proyek pemerintah; Iwan juga disebut mengatakan memiliki proyek yang dapat diberikan kepada Horizal. Saksi mengaku belum mempunyai modal untuk mengambil pekerjaan itu. Setelahnya, komunikasi berlanjut dengan permintaan agar ia mencarikan rekan atau kenalan yang berminat pada proyek. Rangkaian ini membuat sidang korupsi PALI perlu dibaca dengan cermat: tawaran proyek dan penyerahan uang muncul dalam kesaksian yang sama, tetapi hubungan hukum di antara keduanya tetap harus diuji di pengadilan. Aliran uang PALI yang diceritakan saksi menjadi pokok penting, bukan alasan untuk menganggap seluruh dugaan telah terbukti.
Angka besar, pembuktian tetap utama
Kesaksian Horizal menyebut penyerahan uang melalui sejumlah perantara dan dalam tiga tahap, dengan jumlah yang diberitakan sebagai Rp872 juta. Angka itu patut mendapat perhatian, tetapi ketelitian juga penting: materi sumber menyebut Rp872 juta, bukan Rp872,5 juta. Karena itu, judul yang mengedepankan Rp872,5 juta tidak selaras dengan angka dalam kesaksian yang tersedia. Perbedaan ini bukan perkara sepele dalam liputan hukum; angka harus mengikuti bukti, bukan dibesarkan agar lebih menarik. Begitu pula, proyek PALI dalam perkara ini harus dipahami sebagai peluang yang dikisahkan saksi, bukan bukti otomatis bahwa suatu proyek telah resmi diberikan atau bahwa uang merupakan pembayaran untuk proyek tertentu. Tugas persidangan adalah menguji keterangan, perantara, dan kaitan antarperistiwa sebelum kesimpulan hukum ditarik.
Kesimpulan: jangan mendahului putusan
Nilai utama kesaksian ini terletak pada rangkaian yang kini dapat diuji di ruang sidang: perkenalan dengan Alhefy, pertemuan dengan Iwan, pembicaraan mengenai proyek pemerintah, lalu pengakuan penyerahan uang. Enam saksi yang dihadirkan jaksa memberi majelis bahan untuk menilai perkara dugaan gratifikasi dan/atau suap terkait pengurusan proyek pada 2024. Namun, pemberitaan yang cermat harus menjaga batas antara pengakuan saksi, dugaan penuntut, dan fakta yang telah diputus hakim. Untuk saat ini, kesaksian tentang aliran uang PALI menambah bobot pertanyaan mengenai relasi uang dengan tawaran proyek, tetapi belum menggantikan proses pembuktian. Kesimpulan yang paling bertanggung jawab ialah menunggu penilaian majelis atas seluruh keterangan dan bukti, sambil tetap menuntut transparansi dalam pengelolaan proyek publik.






