Kepastian hukum membuka jalan
Renovasi Mandala Krida adalah rangkaian perencanaan dan pekerjaan untuk memulihkan fungsi stadion melalui pemeriksaan kondisi bangunan, penentuan prioritas, dan penyusunan rancangan teknis. Kepastian hukum perkara korupsi pembangunan stadion yang telah berkekuatan hukum tetap kini memberi Pemda DIY dasar untuk melanjutkan rehabilitasi setelah proses tertahan oleh persoalan hukum. Ini bukan berarti pekerjaan fisik langsung dimulai: pemerintah daerah masih harus memastikan kebutuhan stadion dan lingkup perbaikannya sebelum menetapkan langkah berikutnya. Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut kepastian status perkara sebagai momentum untuk meneruskan penanganan yang telah diupayakan sejak akhir tahun lalu. Sikap KPK juga menegaskan bahwa aset daerah yang statusnya terang dapat kembali dioptimalkan bagi pelayanan publik. Bagi warga, ukuran keberhasilan akhirnya bukan sekadar stadion selesai diperbaiki, melainkan fasilitas yang aman dan dapat digunakan.
Kajian teknis menjadi penentu prioritas
Sebelum menentukan bentuk rehabilitasi, Pemda DIY menyiapkan kajian teknis stadion bersama tenaga ahli UGM. Pemeriksaan awal atau Mutual Check-0 telah dilakukan, dengan perhatian pada kondisi tanah, getaran, dan arsitektur. Evaluasi yang lebih luas juga mencakup kekuatan struktur serta sistem mekanikal, elektrikal, dan perpipaan, agar penanganan tidak hanya memperbaiki tampilan atau ruang, tetapi turut menjawab persoalan keamanan dan fungsi bangunan. Hasil pemeriksaan ditargetkan tersedia pada akhir 2026. Waktu yang diberikan untuk mengumpulkan temuan sebaiknya digunakan untuk menetapkan skala prioritas berdasarkan kondisi nyata, bukan asumsi. Dari sana pemerintah dapat mengidentifikasi kerusakan dan merancang renovasi Mandala Krida secara terukur. Langkah ini penting karena keputusan tentang stadion harus berpijak pada pemeriksaan menyeluruh, terutama setelah bangunan lama tidak berfungsi optimal.
DED dan anggaran menyusul pada tahap perencanaan
Setelah kajian awal selesai, tahap berikutnya adalah penyusunan DED stadion pada 2027. Dokumen Detail Engineering Design akan merinci rancangan pekerjaan, spesifikasi teknis, dan perkiraan kebutuhan pembiayaan renovasi. Pengusulan anggaran untuk penyusunan DED direncanakan masuk dalam RAPBD 2027, sehingga proses perencanaan teknis dan pembahasan anggaran menjadi bagian dari jalur yang sama. Urutannya masuk akal: hasil kajian memberi gambaran kerusakan dan prioritas, sedangkan DED menerjemahkannya menjadi rancangan yang dapat dipakai untuk menyiapkan pekerjaan. Karena itu, DED bukan formalitas administratif; kualitasnya akan menentukan seberapa jelas kebutuhan rehabilitasi dan dasar pelaksanaan selanjutnya. Namun, jadwal penyusunan dokumen tidak dengan sendirinya memastikan kapan pekerjaan fisik dimulai. Pemerintah perlu menjelaskan tahapan lanjutan setelah rancangan dan kebutuhan pembiayaan tersusun.
Manfaat publik harus menjadi tolok ukur
Mandala Krida merupakan aset olahraga utama di DIY, dan pemanfaatannya dapat memberi nilai sosial sekaligus mendukung pelayanan publik. Maka, rehabilitasi stadion seharusnya dinilai dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga: keamanan bangunan, fungsi fasilitas, serta kemampuan stadion melayani kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum telah menghilangkan salah satu hambatan untuk bergerak, tetapi tidak menggantikan kewajiban pemerintah untuk merencanakan pekerjaan dengan cermat dan terbuka. Kajian UGM, penyusunan DED, dan pengusulan anggaran adalah tahapan yang saling bergantung; hasil tiap tahap perlu menjadi dasar yang jelas bagi keputusan berikutnya. Kesimpulannya, jalan menuju pemulihan Mandala Krida kini terbuka, tetapi keberhasilannya bergantung pada disiplin menjalankan urutan perencanaan dan memastikan setiap keputusan berujung pada stadion yang aman serta berguna bagi publik.
