Kebijakan Baru Menuntut Persiapan Nyata
Bahasa Inggris SD adalah pembelajaran bahasa di sekolah dasar yang membekali anak dengan kemampuan berkomunikasi dan membuka akses pada pengetahuan serta kesempatan yang lebih luas. Mulai tahun ajaran 2027/2028, Bahasa Inggris yang sebelumnya menjadi mata pelajaran pilihan akan diwajibkan di SD/MI atau sederajat berdasarkan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Arah kebijakan ini masuk akal: anak dapat mulai membangun keberanian berbahasa sejak dini. Namun, penetapan kewajiban belum menjamin pengalaman belajar yang baik. Pertanyaan paling mendesak bukan hanya bagaimana menambahkan mata pelajaran ke dalam kurikulum sekolah dasar, melainkan siapa yang mengajarkannya dan dengan bekal apa. Tanpa jawaban yang terukur, target nasional berisiko berubah menjadi tambahan beban bagi sekolah yang kemampuan dan sumber dayanya tidak sama.
Jumlah Pelatihan Belum Menjawab Kesenjangan
Kesiapan dan ketersediaan guru menjadi titik rawan utama. Rektor UPI Prof. Didi Sukyadi mengatakan sebagian besar sekolah belum memiliki guru khusus Bahasa Inggris, sehingga pelajaran kerap ditangani guru kelas yang belum tentu berlatar pendidikan bahasa tersebut. Di SDN 196 Sukarasa, Kota Bandung, kepala sekolah Ihat Solihat juga menyebut pembelajaran masih diampu guru kelas dan berlangsung terbatas. Pemerintah menyatakan 58.482 guru SD telah mengikuti pelatihan melalui program yang melibatkan 101 perguruan tinggi. Capaian itu penting, tetapi jumlah peserta pelatihan tidak otomatis menunjukkan pemerataan kemampuan ataupun kesiapan di setiap sekolah. Pemerintah juga menargetkan penyiapan sekitar 10.000 guru pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan sekitar 150.000 guru Bahasa Inggris, dengan sasaran satu guru per sekolah. Skala kebutuhan ini menuntut rencana penempatan dan dukungan lanjutan, bukan pelatihan sesaat.
Pembelajaran Harus Cocok dengan Usia dan Kondisi Sekolah
Cara mengajar sama pentingnya dengan jumlah tenaga pengajar. Untuk kelas III, pembelajaran dirancang menekankan menyimak dan berbicara melalui lagu serta permainan, dengan tujuan membangun kepercayaan diri anak. Pendekatan ini lebih sesuai untuk tahap awal dibanding menjadikan tata bahasa sebagai sasaran utama. Namun, materi yang baik hanya akan efektif jika guru memahami cara menghidupkannya di kelas dan sekolah memiliki waktu serta dukungan yang memadai. Kebutuhan tiap daerah pun berbeda. Pemerintah bersama dinas pendidikan kabupaten disebut melakukan pemetaan kebutuhan agar penempatan guru sesuai kondisi setempat. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan sekadar berapa sekolah memasukkan Bahasa Inggris ke jadwal, tetapi apakah anak—termasuk di daerah terpencil—mendapat kesempatan belajar dan berani menggunakan bahasa itu. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah juga perlu tetap dihargai dalam pendidikan dasar.
Kolaborasi Perlu Berujung pada Dukungan di Kelas
Pada 5 November 2026, UPI dan The Education University of Hong Kong (EdUHK) meluncurkan kerja sama pembentukan Joint Centre for English Language Education and Leadership melalui penandatanganan perjanjian di Jakarta. Agenda pusat itu mencakup pengembangan bahan ajar, pelatihan guru, dan penelitian untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat juga menyampaikan perlunya penyiapan guru bertahap dan kolaborasi lintas pihak dalam diskusi QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 pada 4 November. Langkah-langkah ini menjanjikan jika hasilnya diterjemahkan menjadi pendampingan, pemetaan kebutuhan, dan bahan yang sesuai dengan kemampuan sekolah. Bahasa Inggris wajib tidak boleh menjadi tuntutan administratif bagi guru kelas tanpa dukungan. Pelatihan yang berkelanjutan, termasuk bagi calon guru, harus berjalan seiring dengan kebijakan.
Keberhasilan Diukur dari Pengalaman Anak
Kesimpulannya, kewajiban Bahasa Inggris mulai tahun ajaran 2027/2028 layak didukung, tetapi pelaksanaannya harus dinilai dari kesiapan guru dan manfaat yang benar-benar dirasakan murid. Pemerintah perlu memastikan pemetaan menghasilkan penempatan yang adil, sementara perguruan tinggi membantu meningkatkan kompetensi mengajar secara berkelanjutan. Sekolah yang belum memiliki guru khusus tidak boleh dibiarkan menanggung perubahan ini sendiri. Penguatan kurikulum sekolah dasar akan berhasil bukan karena pelajaran telah tercantum di dokumen, melainkan karena guru mampu mengajar dan anak mendapat kesempatan berlatih dengan percaya diri. Jika persiapan tidak mengikuti kenyataan di lapangan, kewajiban baru hanya memindahkan risiko kepada sekolah dan guru kelas. Jika dukungan menyertai kebijakan, Bahasa Inggris SD dapat menjadi bekal yang bermanfaat, bukan sekadar tambahan jadwal.
