Stunting Bukan Sekadar Masalah Gizi, Melainkan Cermin Kualitas Kebijakan Publik
Pencegahan stunting anak adalah serangkaian kebijakan dan praktik yang bertujuan mencegah gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta pola asuh dan lingkungan yang tidak mendukung selama 1.000 hari pertama kehidupan, melalui layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, dukungan sosial, dan keterlibatan aktif keluarga serta komunitas lokal. Dalam konteks ini, pendekatan daerah terhadap program pemerintah stunting menjadi ujian nyata kualitas tata kelola. Bandung, Tangerang, dan Bogor memperlihatkan bahwa menurunkan data stunting balita bukan sekadar pasang target, tetapi soal keberanian mengakui kelemahan sistem dan mengubah cara kerja. Sikap mereka penting: alih-alih berpuas diri dengan angka, tiga pemerintah daerah ini mulai menjadikan pencegahan stunting anak sebagai agenda pembangunan jangka panjang, bukan proyek sesaat menjelang evaluasi nasional.
Bandung: Zero New Stunting dan Revolusi Data Serta Peran Ayah
Bandung mengambil posisi paling ambisius dengan menargetkan zero new stunting pada akhir 2026. Ambisi ini tepat, tetapi tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan satu dinas. Wali kota secara gamblang mengakui bahwa stunting adalah persoalan multidimensional yang menuntut kolaborasi lintas sektor, dari kesehatan, permukiman, keluarga berencana hingga sosial. Di sini letak terobosan: pemerintah kota tidak hanya membenahi program pemerintah stunting, tetapi juga memaksa semua perangkat daerah duduk di meja yang sama lewat sinkronisasi data stunting balita. Perbedaan tajam antara angka survei sekitar 22 persen dan data riil 8,9 persen menunjukkan betapa rapuh ekosistem data sebelumnya. Bandung juga berani mengganggu budaya pengasuhan tradisional lewat GASELOR atau Gerakan Ayah Konselor, yang mendorong ayah aktif membawa balita ke Posyandu dan terlibat dalam pemantauan tumbuh kembang. Ini bukan gimmick; mengajak ayah ke ruang pengasuhan adalah cara konkret memperluas pemberdayaan masyarakat stunting ke seluruh anggota keluarga.
Tangerang: Turun ke 7 Persen, Bukti Pentingnya Pendataan dan Pemantauan Berkelanjutan
Kabupaten Tangerang memilih jalur yang lebih membumi: bergerak lewat pendataan detail dan pemantauan terus-menerus. Berdasarkan pendataan terbaru, prevalensi stunting yang tadinya di kisaran 14 persen berhasil ditekan menjadi sekitar 7 persen hingga awal Oktober 2026. Penurunan hampir separuh ini tidak terjadi begitu saja. Pemerintah daerah memulai dari fakta pahit: 14.057 balita stunting tersebar di 29 kecamatan, lalu menindaklanjutinya dengan intervensi berkelanjutan. Data Agustus 2026 mencatat 9.001 balita stunting, dan angka ini digunakan sebagai dasar kerja, bukan sekadar laporan. Pendekatan Tangerang menunjukkan bahwa program pemerintah stunting hanya efektif jika angka di lapangan diperbarui dan dipakai untuk mengambil keputusan, misalnya menargetkan kecamatan sekitar bandara dengan dukungan paket makanan bergizi bagi 4.000 balita sasaran. Pernyataan bahwa “penanganan stunting membutuhkan intervensi berkelanjutan agar penurunan angka tidak hanya bersifat sementara” adalah pengingat penting: tanpa konsistensi, capaian 7 persen bisa berbalik arah.
Bogor: Kolaborasi Lintas Sektor dan Keluarga sebagai Titik Berangkat Pencegahan
Bogor memilih fokus pada pencegahan sejak dini, dan hasilnya mencolok: berdasarkan data Agustus 2026, angka stunting turun ke 2,37 persen atau 8.374 kasus dari level yang sebelumnya sempat mencapai 18,9 persen. Ini bukan sekadar keberhasilan teknis, melainkan bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat mengubah arah pembangunan daerah. Dinas Kesehatan bekerja bersama TP PKK, organisasi perempuan, kader Posyandu, dan keluarga untuk menguatkan gerakan pencegahan yang menempatkan rumah tangga sebagai garis depan. Bogor mengirim pesan jelas: pencegahan stunting anak dimulai dari lingkungan keluarga, melalui pemenuhan gizi, pola asuh, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, dan edukasi kesehatan berkelanjutan. Di sini, pemberdayaan masyarakat stunting bukan jargon. Ketika kesehatan diakui sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan penentu kualitas sumber daya manusia, setiap intervensi gizi dan pola asuh menjadi investasi jangka panjang, bukan sekadar kegiatan seremoni.
Pelajaran Besar: Data, Kolaborasi, dan Keluarga—Terutama Ayah—Tidak Bisa Ditinggalkan
Dari Bandung, Tangerang, dan Bogor, tiga pelajaran kunci muncul dan seharusnya mengubah cara kita memandang pencegahan stunting anak. Pertama, tanpa data stunting balita yang terverifikasi dan tersinkronisasi antar sektor, intervensi mudah salah sasaran dan membuka ruang debat angka yang menghabiskan energi. Kedua, kolaborasi lintas sektor harus benar-benar berjalan, bukan sekadar masuk dalam dokumen perencanaan; kesehatan tidak akan membaik jika dinas permukiman, sosial, dan keluarga berencana bekerja sendiri-sendiri. Ketiga, strategi tercepat dan paling tahan lama adalah menjadikan keluarga—terutama ayah—sebagai aktor utama, sebagaimana ditunjukkan Bandung dengan Gerakan Ayah Konselor dan Bogor dengan gerakan cegah stunting berbasis rumah tangga. Ketika program pemerintah stunting memindahkan pusat aksi dari kantor dinas ke ruang keluarga dan komunitas, pemberdayaan masyarakat stunting berubah dari slogan menjadi praktik sehari-hari. Jika daerah lain ingin menyusul capaian Tangerang dan Bogor, mereka perlu berhenti memandang stunting sebagai urusan tenaga kesehatan semata dan mulai menata ulang cara kerja pemerintah dan keluarga secara bersama.
