Ketidakpastian Bisnis: Masalah Utama di Mata Investor Asing
Ketidakpastian bisnis Indonesia adalah kondisi ketika aturan, prosedur, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi sering berubah, tidak konsisten, dan sulit diprediksi oleh pelaku usaha, sehingga menurunkan kepercayaan investor asing dan menghambat keputusan investasi jangka panjang.
Peringatan terbaru datang dari Kepala Perwakilan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) di Jakarta, Niu Liangliang, dalam Dialog Global Selatan-Forum Meja Bundar China-Indonesia yang digelar pada Senin, 19 Oktober 2026. Di forum itu, ia menegaskan bahwa ketidakpastian iklim bisnis Indonesia mengganggu kerja sama ekonomi antara kedua negara. Ironisnya, ini terjadi ketika akumulasi penanaman modal asing langsung dari investor asing China sudah mencapai puluhan ribu proyek dengan pertumbuhan 37 persen pada periode 2021–2025. Artinya, pasar tetap menarik, tetapi keengganan baru mulai tumbuh. Jika pemerintah mengabaikan sinyal ini, ketidakpastian bisnis Indonesia akan berubah dari gangguan menjadi rem pertumbuhan.
Tuntutan Investor Asing China: Stabilitas, Konsistensi, Kepastian
Pesan utama dari investor asing China jelas: stabilitas kebijakan ekonomi bukan lagi bonus, melainkan syarat minimum. Niu Liangliang menyoroti bahwa dari sudut nonbisnis, terlalu banyak perubahan regulasi yang membuat perusahaan sulit merencanakan investasi jangka panjang. Perusahaan China menginginkan prosedur yang jelas, transparan, dan penjelasan kewajiban hukum yang gamblang serta konsisten. "Perusahaan China berharap agar kebijakan lebih stabil dan konsisten dengan lingkungan berbisnis yang ramah," ujarnya.
Masalah tidak berhenti di tataran abstrak. Ketentuan amdal, TKDN, hingga aturan ketenagakerjaan sering berubah atau ditafsirkan berbeda di lapangan, memicu risiko kepatuhan dan proses yang memakan waktu. Di sisi lain, standar rantai pasok dari hulu ke hilir belum seragam; kualitas pemasok lokal tidak selalu memenuhi kebutuhan industri. Ketidakpastian bisnis Indonesia pada akhirnya menggerus kepercayaan: investor asing China melihat peluang, tetapi juga melihat biaya risiko yang terus membengkak.
Inkonsistensi Regulasi dan Dampaknya bagi Kerja Sama Perdagangan Regional
Kegelisahan atas iklim investasi Indonesia bukan monopoli Beijing. Laporan yang dikutip asosiasi perusahaan Amerika Serikat menilai ketidakpastian regulasi dan pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten sebagai hambatan utama investasi mereka. Presiden US-ASEAN Business Council menegaskan bahwa perusahaan menginginkan regulasi yang dapat diprediksi, dan persoalan ini juga muncul di beberapa negara Asia Tenggara lain. Namun, pasar Indonesia tetap dinilai menarik; masalahnya, ketidakpastian membuat investor sulit mengambil keputusan investasi jangka panjang.
Di saat yang sama, kawasan sedang bergerak menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam melalui berbagai platform kerja sama perdagangan regional. Jika Indonesia ingin memanfaatkan posisinya dalam jaringan tersebut, stabilitas kebijakan ekonomi harus menjadi prioritas. Inkonsistensi regulasi bukan hanya menghambat ekspansi bisnis multinasional, tetapi juga mengurangi daya tawar dalam kemitraan ekonomi bilateral dan regional. Forum-forum internasional yang menyoroti pentingnya kepastian dan prediktibilitas investasi seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar catatan pinggir.
Pelajaran dari Mitra Regional dan Eropa: Kepastian sebagai Daya Saing
Kontras yang menarik muncul ketika melihat pengalaman negara lain. Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada kuartal ketiga 2026 mencapai 9,95 persen, naik dari 8,81 persen pada kuartal sebelumnya, dengan rata-rata 9,01 persen dalam sembilan bulan pertama—tertinggi dalam 15 tahun. Angka ini bukan sekadar statistik; ia menunjukkan bagaimana kepastian kebijakan dan orientasi ekspor yang konsisten dapat menjadi magnet investasi. Di Eropa, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) dipandang sebagai sinyal positif bagi perusahaan Finlandia untuk memperluas investasi.
Perjanjian IEU-CEPA dirancang untuk memperluas perdagangan, mengurangi atau menghapus bea masuk, mempermudah investasi, dan memperkuat kerja sama ekonomi. Perundingan selesai pada 23 September 2025, dengan target penandatanganan akhir 2026 dan implementasi pada 2027. Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Ville Tavio, bahkan mempertimbangkan memasukkan Indonesia dalam strategi investasi 2025–2027 sebagai mitra utama di Asia Tenggara. Ini bukti bahwa ketika arah kebijakan jelas, iklim investasi membaik dan kerja sama perdagangan regional ikut menguat.
Reformasi Kebijakan: Dari Sinyal Baik ke Kepastian Nyata
Pertanyaannya sekarang: apa yang harus dilakukan agar ketidakpastian bisnis Indonesia tidak lagi menjadi alasan investor menahan diri? Jawabannya bukan sekadar menerbitkan lebih banyak aturan, tetapi membangun ekosistem kebijakan yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi. Forum internasional yang digelar di Jakarta menyoroti pentingnya kepastian dan prediktibilitas investasi, termasuk kebutuhan masa transisi dan konsultasi ketika ada aturan baru yang berdampak besar pada operasi atau struktur biaya perusahaan.
Reformasi kebijakan harus menyentuh tiga lapis. Pertama, penyederhanaan regulasi dengan penjelasan teknis yang mudah diakses, terutama terkait amdal, TKDN, dan ketenagakerjaan. Kedua, penegakan hukum yang konsisten di pusat dan daerah agar investor tidak terjebak tafsir berbeda. Ketiga, investasi pada infrastruktur lunak: kualitas birokrasi, kapasitas pembuat kebijakan, dan SDM yang memahami standar global. Tanpa itu, iklim investasi akan terus rapuh, dan peluang kerja sama perdagangan regional akan diambil oleh tetangga yang menawarkan kepastian lebih tinggi.
