LP2B Jawa Timur: Bukan Sekadar Angka, Tapi Sinyal Perubahan
Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah proses penentuan dan penguncian kawasan sawah dan lahan budidaya pangan dalam dokumen perencanaan ruang agar tidak mudah dialihfungsikan, sehingga produksi pangan jangka panjang memiliki kepastian hukum, kepastian ruang, dan menjadi bagian strategis dari arah pembangunan daerah secara menyeluruh. Capaian LP2B Jawa Timur yang sudah menyentuh 87,34% dari Lahan Baku Sawah (LBS) jelas lebih dari sekadar memenuhi indikator kinerja. Ini adalah pesan politik ruang: pemerintah daerah memilih melindungi sawah sebelum tekanan alih fungsi kian tak terbendung. Ketika target nasional baru dipatok minimal 87% pada 2029, fakta bahwa Jawa Timur melampauinya lebih awal menunjukkan bahwa perencanaan ruang bisa bergerak secepat komitmen politik, bukan sepelan revisi regulasi.
Integrasi ke RTRW: Dari Administrasi ke Perlindungan Nyata
Kunci dari penetapan lahan pertanian pangan yang bermakna adalah integrasi ke Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bukan daftar peta yang berhenti di meja rapat. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid secara tegas meminta pemerintah daerah memasukkan hasil penetapan LP2B menjadi bagian tak terpisahkan dari RTRW provinsi maupun kabupaten/kota. Sikap ini penting: tanpa integrasi RTRW, LP2B hanya bersifat administratif, mudah dikompromikan ketika berhadapan dengan proyek industri atau properti. Dengan hadirnya PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ruang revisi RTRW dibuat lebih lentur, tapi kelenturan ini idealnya dipakai untuk mengunci perlindungan lahan pertanian, bukan melonggarkannya. Pernyataan Nusron bahwa "RTRW itu menjadi panglima dalam pembangunan" sebetulnya ajakan jujur: siapa yang menguasai tata ruang, menguasai arah ekonomi dan ketahanan pangan ke depan.
Model Kolaborasi: Dari Rakor Pangan ke Swasembada yang Punya Ruang
Di tingkat nasional, penetapan LP2B sudah mencapai 87,52%, melampaui target bertahap RPJMN yang semula baru mengincar 78% pada 2026 dan 87% pada 2029. Lonjakan dari sekitar 68% di awal tahun berdasarkan RTRW provinsi dan 41,72% pada RTRW kabupaten/kota menunjukkan satu hal: koordinasi lintas sektor bekerja ketika diperlakukan sebagai kerja bersama, bukan sekadar formalitas. Selama delapan bulan, Kementerian ATR/BPN bergerak bersama Kemendagri, BPS, dan Kemenko Bidang Pangan, disokong Surat Edaran Bersama yang memungkinkan penghitungan capaian secara agregat di tingkat provinsi. Ini memang kompromi teknis, tetapi kompromi yang adil jika tujuannya menopang ketahanan pangan dan swasembada yang butuh lahan dan air nyata, bukan angka di dokumen. Rakor pangan yang melibatkan banyak kementerian menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian sudah naik kelas menjadi isu nasional, bukan urusan teknis pertanahan semata.
Pelajaran dari Jawa Timur: LP2B Sebagai Kompas Pembangunan Daerah
Capaian LP2B Jawa Timur sebesar 87,34% lahir dari kerja bersama provinsi dan kabupaten/kota, dengan 18 daerah memenuhi target lewat LP2B murni dan 11 daerah memanfaatkan faktor penambah. Strukturnya mungkin teknis, tetapi pesan kebijakannya jelas: perlindungan lahan pertanian bisa menjadi agenda bersama lintas level jika diposisikan sebagai syarat pembangunan, bukan hambatan investasi. Di saat beberapa provinsi lain masih berjuang menembus batas minimal nasional, Jawa Timur memberikan contoh bahwa lahan sawah berkelanjutan tidak harus kalah oleh tekanan urbanisasi. Daerah lain layak meniru dua hal: mengikat LP2B ke RTRW sejak awal, dan menjadikan koordinasi sebagai ruang negosiasi kepentingan, bukan arena saling menyalahkan. Jika RTRW adalah panglima pembangunan, maka LP2B semestinya menjadi kompasnya: mengarahkan investasi tanpa mengorbankan masa depan pangan.
