Dana Bantuan Korban: Bentuk Kehadiran Negara Saat Pelaku Absen
Dana bantuan korban adalah skema dukungan yang digunakan negara untuk membantu memenuhi hak korban ketika pelaku tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, tidak memiliki kemampuan finansial atau aset untuk membayar restitusi, sehingga korban tetap dapat mengakses pemulihan psikologis, sosial, dan materiil secara lebih menyeluruh melalui pengelolaan yang diatur oleh lembaga resmi. Peluncuran Dana Bantuan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandai pergeseran penting: beban pemulihan korban kekerasan seksual tidak lagi semata-mata digantungkan pada pelaku, tetapi diakui sebagai tanggung jawab negara yang harus dipikul bersama. Dukungan eksplisit dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi pada peluncuran di Jakarta, Jumat malam, 7 Agustus 2026, mempertegas bahwa kebijakan ini bukan sekadar program teknis, melainkan pernyataan politik bahwa hak korban adalah prioritas.
Mengapa Restitusi Tak Bisa Hanya Mengandalkan Pelaku
Selama ini, hukum menempatkan restitusi sebagai kewajiban pelaku. Secara normatif, hal itu tampak adil: pelaku menanggung konsekuensi, korban menerima ganti kerugian. Namun praktik menunjukkan jurang lebar antara kewajiban dan kenyataan. Banyak pelaku kekerasan seksual tidak memiliki dana ataupun aset, sehingga kewajiban restitusi berhenti sebagai kalimat di putusan pengadilan tanpa daya nyata bagi pemulihan korban. Ketika korban tetap harus membayar biaya pemulihan psikologis, kebutuhan medis, dan dampak sosial yang berkepanjangan, ketiadaan restitusi menjelma menjadi bentuk reviktimisasi baru. Di sinilah Menteri PPPA menekankan bahwa negara harus hadir melalui mekanisme dana bantuan korban yang dikelola LPSK, agar hak korban tidak runtuh bersama ketidakmampuan pelaku. Kritik yang layak diajukan bukan pada konsep restitusi, melainkan pada keterlambatan negara mengakui bahwa sistem keadilan pidana tanpa dukungan dana khusus cenderung meninggalkan korban sendirian.
Angka-angka yang Membuka Mata: Beban Pemulihan dan Kesenjangan Dana
Peluncuran dana bantuan korban bukan keputusan yang lahir dari ruang hampa; ia dipicu oleh data yang menunjukkan skala persoalan. Hingga 6 Agustus 2026, LPSK telah menerima 1.159 permohonan perlindungan terkait tindak pidana kekerasan seksual, dengan nilai restitusi yang dinilai sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp14,12 miliar, sementara pembayaran yang berhasil direalisasikan oleh pelaku baru sekitar Rp87,69 juta. Ketimpangan ini mengungkap fakta pahit: pemulihan korban kekerasan masih sangat jauh dari memadai. Dalam acara peluncuran, disebutkan bahwa dalam waktu 10 menit telah terkumpul Rp201 miliar, dan menurut Ketua LPSK, kebutuhan ideal bisa mencapai Rp1 triliun agar pendampingan korban lebih maksimal. Angka-angka tersebut penting bukan sekadar sebagai catatan finansial, tetapi sebagai pengingat bahwa pemulihan korban kekerasan membutuhkan komitmen anggaran yang sepadan dengan luka yang mereka tanggung.
Kolaborasi Kemen PPPA–LPSK: Menjahit Ekosistem Pemulihan Korban
Dukungan Menteri PPPA terhadap pengelolaan dana bantuan korban oleh LPSK memperlihatkan arah kebijakan yang lebih sistemik. Kementerian PPPA mengambil peran di lini penjangkauan dan pendampingan kasus kekerasan seksual, sementara pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada LPSK yang telah menyiapkan standar operasional prosedur. Model pembagian peran ini, bila konsisten dan transparan, berpotensi membentuk ekosistem pemulihan korban kekerasan yang lebih terkoordinasi: korban dijangkau lebih cepat, pendampingan dilakukan lebih terstruktur, dan kebutuhan kompensasi yang tak dipenuhi pelaku dapat ditutup melalui skema dana bantuan korban. Namun kolaborasi saja tidak cukup; publik berhak menuntut akuntabilitas pengelolaan dana, kepastian akses yang tidak diskriminatif, dan keberanian negara untuk menjadikan pemulihan korban kekerasan sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan perlindungan, bukan sekadar angka kasus yang berhasil ditangani.
Menempatkan Pemulihan Korban Kekerasan sebagai Ukuran Keadilan
Peluncuran dan pengelolaan dana bantuan korban oleh LPSK dengan dukungan penuh Menteri PPPA adalah langkah maju, tetapi juga cermin yang memantulkan kekurangan sistem yang selama ini lebih memusatkan perhatian pada proses pidana daripada pemulihan korban. Pengakuan bahwa korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan psikologis dan dukungan materiil menunjukkan pergeseran penting dari pendekatan semata hukuman ke pendekatan berbasis pemulihan. Pemulihan korban kekerasan seharusnya menjadi ukuran baru keadilan: apakah korban dapat kembali membangun hidup, mendapatkan dukungan yang layak, dan tidak lagi ditinggalkan oleh negara saat pelaku tak mampu menunaikan kewajiban. Dana bantuan korban menawarkan jawaban awal atas pertanyaan itu. Tugas berikutnya adalah memastikan skema ini tidak berhenti sebagai program sesaat, melainkan bertumbuh menjadi komitmen jangka panjang yang menjadikan setiap rupiah dana bantuan sebagai jembatan nyata menuju pemulihan yang lebih manusiawi.
