Pendampingan Psikologis Korban sebagai Inti Keadilan
Pendampingan psikologis korban kekerasan seksual adalah rangkaian dukungan psikis korban dan bantuan praktis yang menyatu dengan proses hukum, mencakup konseling, perlindungan, pendampingan hukum, serta akses pemeriksaan medis seperti visum, yang bertujuan memulihkan trauma kekerasan seksual dan memastikan pemulihan psikologis survivor berjalan beriringan dengan penegakan keadilan. Kasus-kasus terbaru menunjukkan bahwa ketika pendampingan psikologis ditempatkan sebagai prioritas, korban lebih terlindungi dari reviktimisasi dan tekanan sosial yang sering kali muncul sepanjang proses pelaporan dan persidangan. Di sinilah aparat penegak hukum dan lembaga layanan harus berani mengubah paradigma: keadilan bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi memastikan korban mampu bangkit dari luka mental yang ditinggalkan. Tanpa itu, hukuman penjara 12 tahun bagi pelaku tidak otomatis berarti keadilan yang utuh bagi korban.
PPA Polres dan Pemkab: Psikolog di Ruang Pemeriksaan
Di Serang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres mendampingi AH (19), karyawati korban kekerasan seksual oleh atasannya, dengan fokus memulihkan kondisi mentalnya sambil proses hukum terhadap tersangka AM (26) terus berjalan. Pendampingan psikologis korban ini bukan aksesori; ia menjadi penyangga agar korban sanggup bersuara di ruang pemeriksaan tanpa runtuh oleh trauma kekerasan seksual. Ancaman pidana maksimal 12 tahun yang dikenakan pada pelaku hanya berarti bila kesaksian korban bisa diberikan tanpa memicu kerusakan psikis lanjutan. Di Bangkalan, Pemkab bahkan mendatangkan dua psikolog khusus bagi empat santri di bawah umur yang mengalami gangguan mental setelah pelecehan oleh tokoh agama, dan psikolog ikut mendampingi saat pemeriksaan di kepolisian serta membantu kebutuhan visum. Inilah praktik baik: pemulihan psikologis survivor ditempatkan berdampingan, bukan berjarak, dari proses penegakan hukum.
Organisasi Pendukung dan Hak Pemulihan Korban
Di luar kepolisian, organisasi pendukung seperti Puspadaya mengambil peran penting dalam pendampingan psikologis korban dan pendampingan hukum gratis bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual. Mereka menegaskan tiga hak korban yang wajib dipenuhi: hak mendapatkan penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sikap ini sejalan dengan pernyataan Rahmi A Kamila bahwa pendampingan diperlukan agar proses hukum tetap memberi ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dukungan psikis korban dan bantuan hukum tidak boleh terpisah: psikolog dan pendamping hukum harus berjalan bersama mengawal korban sejak laporan diterima sampai perkara selesai. Pusat layanan semacam ini menjadi jembatan ketika aparat belum sepenuhnya sensitif trauma, sekaligus memastikan korban tidak kembali menjadi korban dalam proses hukum.
Suara Aktivis: Mengawal Kasus dan Mencegah Reviktimisasi
Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Soppeng memperlihatkan bagaimana suara aktivis perempuan memaksa sistem untuk memprioritaskan perlindungan korban. Ema Husain menegaskan bahwa pengungkapan kasus bukan akhir, melainkan awal untuk membongkar tuntas seluruh rangkaian peristiwa dan pihak yang diduga terlibat secara profesional dan objektif. Ia menuntut agar anak korban mendapat perlindungan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta jaminan keamanan, sekaligus mencegah penyebaran identitas, stigma, dan reviktimisasi dalam proses hukum. Sikap tegas ini mengkritik budaya menyalahkan korban dan kecenderungan menutup kasus demi “nama baik” daerah. Ketua LPA Sulawesi Selatan, Andi Yudha Yunus, bahkan menyebut tren kekerasan seksual terhadap anak “makin menggila” dan menuntut kolaborasi antar pihak untuk menangani masalah yang menyentuh dimensi sosial ekonomi dan lemahnya penegakan hukum. Tanpa tekanan publik seperti ini, dukungan psikis korban dan pemulihan mereka mudah terpinggirkan oleh fokus semata pada penetapan tersangka.
Dari Protokol ke Budaya: Menyatukan Hukum dan Pemulihan
Rangkaian kasus di Serang, Soppeng, Sumedang, dan Bangkalan memperlihatkan pola yang sama: korban kekerasan seksual membutuhkan layanan komprehensif, mulai dari pendampingan psikologis korban, pendampingan hukum, perlindungan fisik, hingga pemeriksaan visum. Namun dukungan ini baru benar-benar bekerja bila menjadi budaya kerja di kepolisian dan lembaga layanan, bukan sekadar respon insidentil. Ketika Kasat Reskrim Polres Serang menyatakan pemulihan kondisi mental korban sebagai prioritas seiring proses hukum terhadap tersangka yang terus berjalan, ia sedang memindahkan pemulihan psikologis survivor ke jantung proses keadilan, bukan menjadikannya program sampingan. Perusahaan pun diingatkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja, terutama bagi karyawan perempuan di malam hari, agar pencegahan berjalan seiring penindakan. Kesimpulannya jelas: tanpa integrasi penuh antara hukum dan pemulihan, sistem keadilan hanya menghitung masa tahanan, bukan menyembuhkan luka batin korban.
