Angka 86% menjadi peringatan, bukan vonis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi tanpa biaya bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja pangan. Survei LPEM FEB UI memberi sinyal kuat bahwa klaim sebagai motor pertumbuhan belum meyakinkan para ekonom. Dalam Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026, 86% responden menilai MBG paling berisiko tidak memenuhi ekspektasi sebagai agenda ekonomi. Survei daring yang dilakukan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 melibatkan 63 ahli dari akademisi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan institusi multinasional. Angka itu bukan bukti bahwa program pasti gagal, tetapi menunjukkan jurang antara ambisi dan keyakinan terhadap hasilnya. Pemerintah seharusnya memperlakukan temuan ini sebagai alasan untuk mengukur manfaat secara terbuka, bukan sekadar mengulang bahwa belanja besar otomatis menghasilkan pertumbuhan.
Belanja besar belum menjamin dorongan ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis berjalan sejak awal 2025 dan telah menyerap anggaran ratusan triliun rupiah. Secara teori, pembelian bahan pangan dalam skala besar mengalir ke petani, peternak, nelayan, pedagang, dapur, dan usaha kecil. Wawancara dengan Herry mengutip penelitian BRIN yang memperkirakan program ini berpotensi menambah PDB sebesar Rp14,5 triliun hingga Rp26 triliun. Namun, potensi bukan hasil yang sudah terjamin. Dampak ekonomi MBG bergantung pada seberapa banyak belanja benar-benar menjangkau pemasok lokal, seberapa efisien pengadaan dilakukan, dan apakah pelaksanaan memberi manfaat yang sepadan dengan biayanya. Keraguan ekonom masuk akal: program sosial dapat memperkuat konsumsi, tetapi tidak otomatis menjadi mesin pertumbuhan yang produktif. Ukuran keberhasilan perlu melampaui jumlah makanan yang dibagikan dan mencakup mutu gizi, ketepatan sasaran, serta dampak terukur pada rantai pasok.

Pilihan ekonom: kendalikan ekspansi, jangan menutup mata
Sikap hati-hati tampak dalam pilihan ketika biaya program melonjak jauh di atas perkiraan. Sebanyak 73% ekonom memilih memperlambat perluasan MBG, sementara 71% mendukung pengurangan jumlah penerima; 54% bahkan memilih penghentian total jika kenaikan biaya dinilai signifikan. Ini bukan mandat tunggal untuk membatalkan program, melainkan tanda bahwa dukungan terhadap ekspansi tanpa batas sangat tipis. Konteksnya juga penting: dalam survei yang sama, 52% ekonom menilai kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tiga bulan sebelumnya, dan 73% melihat penciptaan lapangan kerja lebih rendah daripada enam bulan sebelumnya. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan batas biaya, mengevaluasi pelaksanaan, serta memperluas program secara bertahap sesuai bukti. Memperlambat ekspansi memberi ruang untuk memperbaiki efisiensi dan ketepatan sasaran sebelum komitmen anggaran bertambah.
Penghentian mendadak punya ongkos sendiri
Keraguan atas MBG tidak berarti penghentian mendadak bebas risiko. Menurut Herry, program ini menjadi pembeli rutin bagi sebagian pemasok pangan; jika pesanan lenyap, hasil panen dapat menumpuk, harga turun, dan omzet UMKM merosot. Sekitar satu juta orang terlibat dalam dapur, kegiatan pendukung, dan rantai pasok, sehingga banyak yang dapat kehilangan sumber penghasilan bila program dihentikan. Permintaan pangan yang melemah juga bisa mengurangi dorongan tambahan terhadap pertumbuhan. Di sisi lain, negara dapat menghemat puluhan hingga ratusan triliun rupiah untuk dialihkan ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau pengurangan utang—asal dana itu digunakan dengan tepat. Herry juga mengingatkan risiko jangka panjang bagi gizi dan perkembangan anak. Jadi, perbandingannya bukan antara program tanpa biaya dan penghematan, melainkan antara manfaat yang perlu dibuktikan dan dampak nyata jika program diputus tiba-tiba.
Perbaikan lebih masuk akal daripada slogan
Kesimpulan yang layak ditarik dari survei ekonom MBG bukan bahwa program harus otomatis dihentikan, melainkan bahwa klaimnya sebagai penggerak ekonomi perlu diuji dengan ukuran yang jelas. Herry mendorong perbaikan agar program lebih efisien, tepat sasaran, aman, dan lebih banyak melibatkan petani lokal. Langkah itu sejalan dengan pilihan mayoritas ekonom untuk memperlambat perluasan ketika risiko biaya membesar. Pemerintah semestinya mengungkap biaya dan hasil, menilai mutu pelaksanaan, serta menunjukkan siapa yang memperoleh manfaat—baik penerima makanan maupun pemasok dan pekerja. Jika bukti menunjukkan manfaat sepadan, program dapat diteruskan dengan desain yang lebih baik. Jika tidak, cakupan dan pembiayaannya harus disesuaikan. MBG tidak patut dipuji sebagai mesin pertumbuhan hanya karena anggarannya besar; keberhasilannya harus tampak pada gizi, ketepatan belanja, dan manfaat ekonomi yang benar-benar sampai ke masyarakat.






