Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dua Usulan Daerah Menguatkan Kebutuhan Rehabilitasi Narkoba

Dua Usulan Daerah Menguatkan Kebutuhan Rehabilitasi Narkoba
Minat|Kesehatan Mental

Pemulihan harus menjadi bagian dari penanganan narkoba

Pusat rehabilitasi narkoba adalah fasilitas yang menyediakan penanganan medis dan sosial agar penyalahguna serta pecandu dapat menjalani pemulihan, bukan hanya menghadapi proses hukum. Kebutuhan fasilitas semacam ini kini disuarakan dari dua daerah dengan persoalan berbeda, tetapi satu tuntutan yang sama: akses pemulihan harus tersedia dan terjangkau bagi warga yang ingin berhenti menggunakan narkotika. Ganas Annar MUI Kota Tangerang mewacanakan pembangunan rumah rehabilitasi narkoba setelah menilai penyalahgunaan di kota itu telah mencapai kategori zona merah. Pada 17 November 2026, Ketua Ganas Annar Pahrul Roji mengatakan, berdasarkan keterangan Kepala BNN Kota Tangerang, hampir 50 persen lebih kapasitas tahanan di Tangerang penuh akibat perkara narkoba. Angka itu mempertegas bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan tak cukup menjawab persoalan.

Dua Usulan Daerah Menguatkan Kebutuhan Rehabilitasi Narkoba

Tangerang mengusulkan fasilitas dengan pendekatan kemanusiaan

Wacana di Tangerang berangkat dari kunjungan studi tiru Ganas Annar ke Balai Besar Rehabilitasi BNN di Kabupaten Bogor. Dari sana, organisasi itu mempelajari pendekatan yang memanusiakan pengguna dan mendorong perubahan perilaku, termasuk menjaga konsistensi klien selama pemulihan. Arah tersebut patut dipertahankan: rehabilitasi pecandu narkoba tidak akan efektif bila orang yang membutuhkan pertolongan diperlakukan semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum. Namun, gagasan belum sama dengan layanan yang tersedia. Ganas Annar menyebut keterbatasan lahan dan bangunan sebagai hambatan, sehingga dukungan konkret Pemerintah Kota Tangerang diperlukan. MUI setempat juga menilai rumah rehabilitasi berbasis keagamaan dan kemanusiaan sangat dibutuhkan. Sambil mendorong fasilitas, Ganas Annar dan BNN berencana menggelar roadshow edukasi ke sekolah serta kampus. Pencegahan penting, tetapi tidak boleh menggantikan pembangunan tempat pemulihan bagi mereka yang sudah terdampak.

Di Kalimantan Utara, jarak menjadi penghalang pemulihan

Di Kalimantan Utara, Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan Muhammad Mansur mendesak pemerintah pusat segera membangun fasilitas bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Usulan itu muncul di tengah melonjaknya kasus di wilayah perbatasan, khususnya Nunukan dan Tarakan yang kerap menjadi jalur penyelundupan sabu-sabu. Mansur menyebut sekitar 85 persen tahanan di lapas Kalimantan Utara terkait perkara narkotika. Di Lapas Nunukan, 800 dari total 1.200 narapidana terjerat kasus narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Ketiadaan fasilitas setempat membawa konsekuensi langsung bagi keluarga. Warga Nunukan yang ingin menjalani rehabilitasi harus dikirim ke Tanah Merah Samarinda atau Baddoka Makassar, sementara biaya transportasi ditanggung keluarga. Jarak dan beban perjalanan itu dapat menghalangi orang memperoleh pertolongan. Karena itu, pusat rehabilitasi narkoba di wilayah tersebut bukan sekadar tambahan sarana, melainkan cara mengurangi hambatan akses.

Pembangunan harus disertai layanan yang memadai

Mansur menegaskan bahwa korban ketergantungan berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial, bukan hanya hukuman penjara. Aturan yang ia rujuk mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 serta surat edaran Mahkamah Agung terkait; penempatan rehabilitasi tetap mensyaratkan proses hukum dan asesmen resmi Tim Asesmen Terpadu. Jadi, fasilitas baru perlu terhubung dengan prosedur hukum, bukan berdiri sebagai bangunan tanpa jalur layanan yang jelas. Pusat pemulihan juga membutuhkan tenaga medis profesional untuk detoksifikasi, menangani gejala putus zat, memulihkan kondisi fisik dan psikologis, serta menyediakan konseling, pembinaan sosial-spiritual, dan pendampingan keluarga. Kesimpulannya, usulan Tangerang dan Nunukan menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan pelengkap penegakan hukum, melainkan kebutuhan layanan publik. Pemerintah daerah dan pusat perlu menindaklanjuti rencana ini dengan fasilitas, tenaga, dan dukungan pencegahan agar lebih banyak orang dapat mengakses pemulihan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!